Refly Harun: Jokowi Takut jika Polemik Ijazah Dibawa ke Persidangan

“Kami jelaskan baik secara formil maupun materiil ini sudah melanggar hukum. Nah kalau misalnya sesuatu yang melanggar hukum, masak Anda sarjana hukum kemudian Anda ikuti proses tersebut. Itulah kami katakan bahwa ini sudah tidak layak lagi,” ungkapnya.

Menurut dia, terdapat sejumlah persoalan prosedural dalam penanganan perkara tersebut. Dia mengungkit batas waktu pelimpahan berkas perkara yang menurutnya telah melampaui ketentuan, sehingga proses hukumnya dinilai bermasalah.

“Kalau kita hitung misalnya dari mulai pelimpahan tanggal 13 Januari sampai dikembalikan lagi pada 26 Januari sesungguhnya jatuh temponya tanggal 8-9 Februari saja. Nah Anda bayangkan sekarang tanggal berapa? 26 Mei. Ini lewatnya sudah 100 hari lebih,” katanya.

Dia juga menyinggung adanya beberapa surat perintah penyidikan (Sprindik) dalam perkara yang sama yakni tertanggal 14 Juni, 15 Januari, dan 30 Maret 2026. Menurut dia, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait penanganan administrasi perkara.

Refly kemudian menyinggung soal pembuktian polemik ijazah Jokowi. Jika perkara tersebut benar-benar diuji secara terbuka, maka justru Jokowi yang menurutnya berada dalam posisi tertekan.

“Saya yakin nggak berani. Padahal, kalau kita bicara balik lagi prinsip transparansi, good governance, clean government, semakin Anda belok-belok maka semakin terlihat bahwa tidak ada yang benar,” ujar Refly.