Polemik Penundaan Pilkada di Tengah Ancaman Covid-19, Ini Saran MUI

JAKARTA - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) , Anwar Abbas menyatakan, hidup dan sehat adalah dua karunia Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu, apapun yang akan dilakukan harus ditakar dan ditimbang dari kedua hal tersebut.

Hal itu dikatakan Anwar, merespons dinamikan Pilkada di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang semakin luas. "Ada satu kaidah yang sangat terkenal di kalangan ulama yang sangat perlu kita perhatikan dalam membuat keputusan tentang ini yaitu, dar'ul mafasid muqoddam ala jalbil masholih. Artinya, meninggalkan kemafsadatan harus di dahulukan dari mengambil kemashlahatan " ujar Anwar, Senin (21/9/2020). (Baca juga: Pandemi Corona, KAMI Berharap Pilkada Ditunda Sampai Batas Waktu Aman)

Menurut Anwar, hal ini perlu disampaikan karena di penghujung tahun ini Indonesia berencana menyelenggarakan pilkada serentak yang dimaksudkan membawa kemashlahatan kehidupan politik dan demokrasi di negeri ini. Tapi karena sekarang negeri ini sedang dilanda wabah Covid-19 dimana kasus pasien yang sakit dan meninggal tampak semakin meningkat dengan tajam, sehingga dengan adanya pelaksanaan pilkada serentak di akhir tahun ini hal-hal demikian tentu jelas akan sangat mengkhawatirkan. (Baca juga: Pandemi Corona, Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pilkada Ditunda)

"Adanya orang berkumpul di acara-acara pilkada dan pada hari pemilihan tersebut tentu jelas akan bisa membawa dampak besar terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat karena keadaan seperti itu akan bisa menjadi tempat penyebaran virus Corona lebih massif," katanya. (Baca juga: Darurat Covid-19, PBNU Minta Pilkada Serentak Ditunda)

Bila itu terjadi maka kemafsadatan dan bencana akan menimpa negeri ini. Tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan dan jiwa dari anak-anak bangsa, tapi juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat luas. Untuk itu, Anwar menyarankan pemerintah dan pimpinan partai politik serta pihak KPU dan Bawaslu hendaknya benar-benar bisa mengkaji ulang tentang waktu penyelenggaraan pilkada tersebut dengan sebaik-baiknya. (Baca juga: Mahfud MD Kembali Tegaskan Pemerintah Tak Akan Menunda Pilkada 2020)

Bukankah tugas negara dan pemerintah itu adalah melindungi rakyatnya dari hal-hal yang akan mengganggu dan mengancam kesehatan dan jiwa mereka. "Bahkan kalau kesehatan dan jiwa masyarakat terganggu dan terancam maka dia juga akan bisa membuat kehidupan sosial ekonomi rakyat di negeri ini akan semakin dalam terpuruknya. Untuk itu pilihan apakah pilkada itu akan ditunda atau akan tetap terus dilaksanakan sesuai jadwalnya benar-benar harus bisa dipertimbangkan secara baik dan lebih matang lagi," imbuh Anwar.

Lebih lanjut Anwar mengatakan, bila keputusannya akan tetap dilaksanakan maka sistem penyelenggaraannya harus benar-benar bisa menjamin tidak terjadinya penularan virus berbahaya ini. Jika hal ini bisa diwujudkan maka pilkada tentu tidak masalah untuk dilaksanakan. Tapi jika hal itu tidak bisa ditegakkan dan dihindarkan maka pilkada tersebut tentu sebaiknya ditunda karena yang namanya kesehatan dan keselamatan jiwa dari anak-anak bangsa itu jauh lebih penting dari pilkada itu sendiri. "Karena seperti kita ketahui tujuan hidup masyarakat ini bukanlah ditujukan untuk suksesnya pilkada tapi bagaimana pilkada itu akan bisa berkontribusi bagi terjaga dan terpeliharanya kepentingan dan tujuan dari masyarakat itu sendiri," ujarnya.

Anwar menambahkan, jika dari penyelenggaraan pilkada ini masyarakat akan tersakiti dan akan dibuat menangis karena jumlah orang yang terkena Covid 19 baik yang sakit dan yang meninggal meningkat maka tentu menundanya akan jauh lebih baik dan lebih mashlahat dari pada tetap memaksakan pelaksanaannya."Hal ini hendaknya harus benar-benar menjadi perhatian kita bersama karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita terutama di tangan para wakil rakyat dan orang-orang yang telah mendapatkan kepercayaan darinya," ucapnya.