Polemik Penundaan Pilkada di Tengah Ancaman Covid-19, Ini Saran MUI

Bukankah tugas negara dan pemerintah itu adalah melindungi rakyatnya dari hal-hal yang akan mengganggu dan mengancam kesehatan dan jiwa mereka. "Bahkan kalau kesehatan dan jiwa masyarakat terganggu dan terancam maka dia juga akan bisa membuat kehidupan sosial ekonomi rakyat di negeri ini akan semakin dalam terpuruknya. Untuk itu pilihan apakah pilkada itu akan ditunda atau akan tetap terus dilaksanakan sesuai jadwalnya benar-benar harus bisa dipertimbangkan secara baik dan lebih matang lagi," imbuh Anwar.

Lebih lanjut Anwar mengatakan, bila keputusannya akan tetap dilaksanakan maka sistem penyelenggaraannya harus benar-benar bisa menjamin tidak terjadinya penularan virus berbahaya ini. Jika hal ini bisa diwujudkan maka pilkada tentu tidak masalah untuk dilaksanakan. Tapi jika hal itu tidak bisa ditegakkan dan dihindarkan maka pilkada tersebut tentu sebaiknya ditunda karena yang namanya kesehatan dan keselamatan jiwa dari anak-anak bangsa itu jauh lebih penting dari pilkada itu sendiri. "Karena seperti kita ketahui tujuan hidup masyarakat ini bukanlah ditujukan untuk suksesnya pilkada tapi bagaimana pilkada itu akan bisa berkontribusi bagi terjaga dan terpeliharanya kepentingan dan tujuan dari masyarakat itu sendiri," ujarnya.

Anwar menambahkan, jika dari penyelenggaraan pilkada ini masyarakat akan tersakiti dan akan dibuat menangis karena jumlah orang yang terkena Covid 19 baik yang sakit dan yang meninggal meningkat maka tentu menundanya akan jauh lebih baik dan lebih mashlahat dari pada tetap memaksakan pelaksanaannya."Hal ini hendaknya harus benar-benar menjadi perhatian kita bersama karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita terutama di tangan para wakil rakyat dan orang-orang yang telah mendapatkan kepercayaan darinya," ucapnya.