Talenta Digital harus Diperkuat untuk Kedaulatan Digital dan Ketahanan Nasional

JAKARTA - Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dalam industri artificial intelligence (AI) . Indonesia harus mampu menjadi pemain dalam global supply chain, yaitu melalui penguatan talenta, industri dan ekosistemnya, riset, dan pengembangan AI karya anak bangsa.

Wamen Komdigi Nezar Patria mengatakan, bicara industri AI, kita bicara tentang bagaimana membangun ekosistem industrinya dan bagaimana menyiapkan dan memperkuat talenta digital itu sendiri. ”Indonesia saat ini belum sepenuhnya masuk dalam rantai pasok global industri AI. Karena itu, kita harus bangun (dari sekarang),” katanya dalam forum diskusi bertajuk “Peta Jalan AI Indonesia untuk Kedaulatan Digital dan Ketahanan Nasional” yang digelar President Club, di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Baca juga: Pemerintah Siapkan Peta Jalan AI Menuju Kedaulatan Teknologi

Nezar Patria menjadi keynote speech di depan 100-an peserta yang berasal dari dunia bisnis, akademisi, dan pemerintah. Lebih dalam, Nezar menambahkan, Indonesia memiliki cukup banyak tenaga kerja yang tumbuh sebagai bonus demografi.

Di sisi lain, Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 12 juta tenaga kerja dengan kompetensi digital pada 2030. Namun, memenuhi kebutuhan 12 juta tenaga kerja tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah sendiri.

Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari perguruan tinggi, lembaga riset, hingga perusahaan- perusahaan teknologi global. Pemerintah sendiri, kata dia, telah membuka sejumlah kerja sama di bidang semikonduktor dan teknologi digital saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok beberapa waktu lalu.

“Pengembangan talenta digital sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur dan ekosistem. Karena itu, universitas-universitas akan menjadi bagian penting dalam pengembangan talenta digital bangsa ke depan,” jelasnya

Sebagai bagian dari upaya melahirkan talenta-talenta digital yang unggul, dalam forum tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dengan BPSDM Komdigi guna memperkuat pengembangan talenta digital nasional, terutama mahasiswa-mahasiswa President University. Adapun penandatanganan dilakukan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Prof Budi Susilo Soepandji dengan Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto.

“Saya sangat menghargai kerja sama ini. Tidak ada negara maju yang berhasil hanya dengan pemerintah saja. Tidak ada inovasi besar yang lahir tanpa ekosistem. President University sejak awal memang dibangun di tengah kawasan industri agar pendidikan tidak terpisah dari dunia nyata,” kata Founder and Chairman PT Jababeka Tbk, founder President University serta President Club, Setyono Djuandi Darmono.

Memasuki sesi diskusi panel yang dimoderatori Benardinus Boyke Rachmanda selaku Government Relations Advisor Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, pembahasan berkembang keberbagai isu strategis terkait AI nasional. Mulai dari implementasi Peta Jalan AI Nasional, talenta digital, integrasi keamanan siber dan AI, pengembangan riset nasional, tata kelola data, hingga tantangan etika dan keamanan digital.

Diskusi menghadirkan sejumlah panelis. Mereka yakni Kepala BPSDM Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto, Anggota Dewan Pengarah BRIN Prof Marsudi Wahyu Kisworo, Founder & Managing Partner Skha Consulting dan Nalar AI Sayed Musaddiq, President Director PT ASIX Indonesia Cerdas Andrie Tjioe, serta Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar.

Salah satu momen menarik dalam diskusi muncul ketika para peserta membahas pentingnya percepatan implementasi AI nasional melalui kolaborasi konkret. Sayed Musaddiq menilai implementasi AI di Indonesia perlu didorong lebih agresif melalui program-program konkret agar tidak tertinggal dari negara lain.

Lalu Andrie Tjioe mengusulkan adanya program pelatihan AI bagi para guru di Indonesia untuk mempercepat lahirnya talenta digital sedari dini – yang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya. Menurutnya, pihaknya siap bekerjasama karena pihaknya telah memiliki training center untuk robotik, AI, dan drone, termasuk pengembangan pusat riset dan inovasi AI di BSD, Tangsel.

Namun, fasilitas tersebut membutuhkan dukungan pihak-pihak yang mau dilatih. “Kalau tidak ada yang dilatih, akan sulit berkembang. Kedaulatan digital bisa tercapai, tetapi mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama,” ujarnya.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Bonifasius Wahyu Pudjianto yang menanyakan kemungkinan penerapan skema pelatihan hybrid agar para guru dapat mengikuti pelatihan secara fisik maupun daring. Menurutnya, pendekatan hybrid akan lebih realistis dibanding harus membawa seluruh peserta ke kawasan BSD.

Usulan itu pun disambut positif Andrie Tjioe yang juga merupakan Alumni Lemhannas Program Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 25. Pihaknya siap menjalankan pelatihan AI secara hybrid karena sebelumnya telah memiliki pengalaman menyelenggarakan pelatihan robotic secara daring saat pandemi Covid-19. Baca juga: AS dan China Berlomba Bangun Pusat Data AI di Luar Angkasa

Tak lama setelah itu, tepuk tangan peserta menggema di seluruh ruangan. Momen tersebut menjadi penanda lahirnya potensi kolaborasi strategis yang muncul langsung dari forum President Club Series.

Diskusi ini memperlihatkan bagaimana sebuah forum tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga mampu melahirkan peluang kolaborasi nyata. Sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan lembaga riset dinilai menjadi kunci agar Indonesia mampu membangun ekosistem AI yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kedaulatan digital dan ketahanan nasional di masa depan.