Legalisasi Tambang Rakyat Beri Kepastian Hukum Penambang Kecil

"Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan tambang ilegal bukan sekadar isu hukum, tetapi juga menyangkut kebocoran ekonomi nasional, maka legalisasi ini menjadi penting," kata Gus Falah.

Menurut Gus Falah, forum dialog nasional yang digelar MN KAHMI ini menjadi momentum penting untuk membangun tata kelola pertambangan rakyat yang berkeadilan, legal, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

"Dialog ini penting sebagai ruang bersama untuk merumuskan arah kebijakan pertambangan rakyat yang tidak hanya berpihak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Negara harus hadir memastikan tambang rakyat tidak berjalan dalam ruang ilegalitas dan perusakan alam."

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Presidium (Korpres) MN KAHMI Abdullah Puteh menyatakan tambang rakyat adalah realitas sosial-ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Di banyak daerah, aktivitas pertambangan rakyat menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

Di sisi lain, berbagai persoalan yang menyertainya seperti kerusakan lingkungan, pencemaran air, deforestasi, konflik lahan, keselamatan kerja yang minim, hingga penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri pun tak bisa diabaikan.