Sentilan Menohok Praktisi Pendidikan: Bongkar Ilusi 'Inovasi' Kasus Chromebook, Langkah Jaksa Sudah Tepat

JAKARTA - Riuhnya pembelaan di media sosial terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook mendapat sorotan tajam dari Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri. Melalui akun X resminya, @zanatul_91, Iman yang juga merupakan praktisi sekaligus influencer pendidikan ini membedah sisi gelap dari ambisi digitalisasi pendidikan yang kini berujung pada tuntutan hukum pidana oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Iman secara konsisten menolak narasi emosional yang dibangun sebagian netizen bahwa kejaksaan tengah melakukan "kriminalisasi terhadap inovator muda". Sebaliknya, ia melihat bahwa langkah tegas Korps Adhyaksa adalah upaya penting untuk menyelamatkan muruah pendidikan nasional dari jeratan tata kelola ala korporasi yang ugal-ugalan.

Dalam salah satu utas terbarunya yang viral di platform X, Iman Zanatul menyentil pola kepemimpinan era Nadiem yang dinilai menyamakan institusi pendidikan publik dengan perusahaan rintisan (startup). Baginya, pemaksaan ekosistem Chrome OS dan Cloud Digital Monument (CDM) dalam juknis pengadaan adalah bukti nyata dari kebijakan elitis yang buta terhadap realitas lapangan.

Baca juga: Soroti Kasus Chromebook, DPR: Bukti Jaksa Solid, Terlalu Banyak Kebetulan yang Janggal



"Pendidikan itu menumbuhkan manusia, bukan tempat eksperimen pasar vendor tertentu. Memaksakan pengadaan teknologi triliunan rupiah di saat pandemik, ribuan sekolah atapnya bocor dan guru honorer menjerit adalah bentuk ketidakadilan yang nyata," tulis Iman di akun @zanatul_91, dikutip Senin (18/5/2026).

Ia menambahkan, pembongkaran keterlibatan tim bayangan (shadow organization) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuka tabir bagaimana kebijakan pendidikan nasional tidak lagi dirumuskan berdasarkan kebutuhan guru dan murid, melainkan disetir oleh kepentingan teknokratis eksternal dari aktor-jaringan tertentu. Menurut Iman, terlepas dari tuntutan Jaksa, dari sisi pendidikan, kerugian pendidikan jauh lebih besar dari sekedar tuntutan hukum. "Kalau melihat dampak kerusakannya terhadap pendidikan, lebih dari itu."

Lebih lanjut, analisis Iman juga memetakan mengapa tuntutan berat dari Kejaksaan memiliki landasan moral yang kuat. Ia mengingatkan publik agar tidak silau dengan istilah "digitalisasi" jika di dalamnya terdapat ruang-ruang gelap penyimpangan anggaran. Menurut Iman, validasi bahwa proyek ini bermasalah secara hukum sudah terlihat sejak majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada para pejabat pembuat komitmen dan konsultan terkait.

Oleh karena itu, ketika Jaksa menyeret sang mantan menteri sebagai pemegang otoritas tertinggi, hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari asas tanggung jawab mutlak seorang pimpinan. Menurut Iman, semestinya Inovasi itu melahirkan solusi, bukan melahirkan kerugian negara sampai triliunan rupiah akibat penguncian spesifikasi.

"Pengungkapan korupsi Chromebook menjadi pengingat agar anggaran pendidikan di masa depan benar-benar kembali ke jalurnya: untuk mutu pendidikan siswa kita, kesejahteraan guru dan setiap orang yang benar-benar bekerja untuk pendidikan, bukan untuk spesifikasi yang mengerjai para pendidik," tegasnya dalam diskusi di kolom komentar.

Suara kritis dari akun @zanatul_91 ini menjadi representasi penting dari kelompok pendidik yang jenuh dengan kebijakan kosmetik. Di saat opini publik diombang-ambingkan oleh pembelaan berbasis citra personal, analisis objektif dari figur seperti Iman Zanatul memperkuat posisi hukum Kejagung.

Dukungan digital ini membuktikan bahwa di balik tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem, ada harapan besar dari para guru di seluruh Indonesia agar Kejaksaan menuntaskan kasus ini tanpa tebang pilih, demi bersihnya dunia pendidikan dari praktik lancung korupsi kerah putih.