Bonjowi Tuding UGM Sengaja Pasang Badan Bela Jokowi
Jum'at, 08 Mei 2026 - 16:16 WIB
loading...
Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) menilai UGM sengaja pasang badan untuk melindungi mantan Presiden Jokowi dalam polemik keterbukaan dokumen ijazah. Foto/Yuwantoro Winduajie
A
A
A
JAKARTA - Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) menilai Universitas Gadjah Mada (UGM) sengaja pasang badan untuk melindungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam polemik keterbukaan dokumen ijazah. Pernyataan itu disampaikan Bonjowi menanggapi gugatan UGM terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Perwakilan Bonjowi, Syamsuddin Alimsyah mempertanyakan alasan UGM menggugat putusan KIP. Padahal dalam persidangan sebelumnya kampus tersebut dinilai tidak menunjukkan keberatan terhadap perintah membuka dokumen.
Baca juga: Bonjowi: 4 Dokumen Krusial Tak Diserahkan KPU DKI, termasuk Ijazah SD hingga SMA Jokowi
“Ada apa sebenarnya UGM itu sampai kemudian mau menjadi tameng terhadap Jokowi. Ini penting, karena selama dalam persidangan sesungguhnya tidak ada satu alasan pun bagi UGM untuk tidak menyerahkan dokumen itu,” ungkap Syamsuddin.
Ia mengungkapkan, dalam sidang di KIP sebelumnya, UGM justru sempat menanyakan mekanisme penyerahan dokumen, bukan menyampaikan keberatan atas putusan.
“UGM hanya menjawab bagaimana cara kami menyerahkan. Tidak bertanya bagaimana kami keberatan. Itu yang harus kita lihat apa motifnya sebenarnya,” ujarnya.
Perwakilan Bonjowi, Syamsuddin Alimsyah mempertanyakan alasan UGM menggugat putusan KIP. Padahal dalam persidangan sebelumnya kampus tersebut dinilai tidak menunjukkan keberatan terhadap perintah membuka dokumen.
Baca juga: Bonjowi: 4 Dokumen Krusial Tak Diserahkan KPU DKI, termasuk Ijazah SD hingga SMA Jokowi
“Ada apa sebenarnya UGM itu sampai kemudian mau menjadi tameng terhadap Jokowi. Ini penting, karena selama dalam persidangan sesungguhnya tidak ada satu alasan pun bagi UGM untuk tidak menyerahkan dokumen itu,” ungkap Syamsuddin.
Ia mengungkapkan, dalam sidang di KIP sebelumnya, UGM justru sempat menanyakan mekanisme penyerahan dokumen, bukan menyampaikan keberatan atas putusan.
“UGM hanya menjawab bagaimana cara kami menyerahkan. Tidak bertanya bagaimana kami keberatan. Itu yang harus kita lihat apa motifnya sebenarnya,” ujarnya.
Lihat Juga :
