ICW Soroti Wacana Legalisasi Rokok Ilegal, Berisiko Buka Celah Korupsi Baru
Rabu, 06 Mei 2026 - 21:35 WIB
loading...
A
A
A
“Kalau memang ada pelanggaran dan instrumen hukumnya sudah tersedia, kenapa tidak ditegakkan sekarang? Kenapa harus menunggu?” katanya.
Apabila penegakan hukum pidana dilemahkan dengan pendekatan kompromi, maka sama saja pemerintah memberi kesempatan untuk pelaku pidana terus melanggar, sehingga tujuan besar kebijakan cukai malah tidak akan tercapai. Dalam konteks adanya dugaan jaringan mafia cukai dan potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pendekatan yang lunak justru menghambat upaya membongkar kejahatan terorganisir.
Beladenta Amalia selaku Project Lead for Tobacco Control CISDI menilai wacana kebijakan tersebut sarat akan konflik kepentingan dan tidak menyasar akar persoalan rokok ilegal. ”Sehingga, ini perlu dipertanyakan tujuannya sebenarnya apa, siapa yang akan diuntungkan, dan apakah akan efektif,” katanya.
Dalam situasi di mana isu mafia cukai dan praktik ilegal masih menjadi sorotan, Seira dan Amalia sepakat kebijakan yang memberi kesan kompromi terhadap pelanggaran hukum berisiko melemahkan kepercayaan publik.
Alih-alih menjadi solusi, penambahan layer cukai tanpa kajian komprehensif dan peta jalan yang jelas dikhawatirkan justru memperlebar celah korupsi dan menggerus integritas sistem penegakan hukum di sektor cukai.
Apabila penegakan hukum pidana dilemahkan dengan pendekatan kompromi, maka sama saja pemerintah memberi kesempatan untuk pelaku pidana terus melanggar, sehingga tujuan besar kebijakan cukai malah tidak akan tercapai. Dalam konteks adanya dugaan jaringan mafia cukai dan potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pendekatan yang lunak justru menghambat upaya membongkar kejahatan terorganisir.
Beladenta Amalia selaku Project Lead for Tobacco Control CISDI menilai wacana kebijakan tersebut sarat akan konflik kepentingan dan tidak menyasar akar persoalan rokok ilegal. ”Sehingga, ini perlu dipertanyakan tujuannya sebenarnya apa, siapa yang akan diuntungkan, dan apakah akan efektif,” katanya.
Dalam situasi di mana isu mafia cukai dan praktik ilegal masih menjadi sorotan, Seira dan Amalia sepakat kebijakan yang memberi kesan kompromi terhadap pelanggaran hukum berisiko melemahkan kepercayaan publik.
Alih-alih menjadi solusi, penambahan layer cukai tanpa kajian komprehensif dan peta jalan yang jelas dikhawatirkan justru memperlebar celah korupsi dan menggerus integritas sistem penegakan hukum di sektor cukai.
(jon)
Lihat Juga :
