UMKM Terdampak Kenaikan Harga Gas Nonsubsidi, Fahira Idris Sampaikan Rekomendasi Ini
Sabtu, 25 April 2026 - 06:23 WIB
loading...
A
A
A
Senator Jakarta ini mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini bukan semata kenaikan biaya energi, tetapi dilema yang menyertainya. Misalnya jika menaikkan harga berisiko menekan daya beli.
Sementara jika mempertahankan harga menggerus margin atau jika beralih ke gas subsidi 3 kg juga bukan solusi ideal karena berpotensi mengganggu skema subsidi tepat sasaran.
Fahira yang juga pemerhati UMKM menyampaikan rekomendasi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang agar UMKM Indonesia lebih tahan terhadap dinamika harga energi global.
Untuk jangka pendek, Fahira Idris mendorong pemerintah menghadirkan bantalan proteksi bagi UMKM terdampak, antara lain melalui insentif biaya produksi untuk sektor-sektor paling rentan energi-intensif, percepatan akses pembiayaan murah seperti KUR untuk menopang likuiditas usaha, serta relaksasi sementara bagi pelaku UMKM yang menghadapi tekanan arus kas.
Selain itu, dia menekankan pentingnya pengawasan ketat distribusi gas subsidi agar tidak terjadi migrasi pengguna yang justru mengganggu kelompok penerima hak subsidi.
Sementara jika mempertahankan harga menggerus margin atau jika beralih ke gas subsidi 3 kg juga bukan solusi ideal karena berpotensi mengganggu skema subsidi tepat sasaran.
Fahira yang juga pemerhati UMKM menyampaikan rekomendasi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang agar UMKM Indonesia lebih tahan terhadap dinamika harga energi global.
Untuk jangka pendek, Fahira Idris mendorong pemerintah menghadirkan bantalan proteksi bagi UMKM terdampak, antara lain melalui insentif biaya produksi untuk sektor-sektor paling rentan energi-intensif, percepatan akses pembiayaan murah seperti KUR untuk menopang likuiditas usaha, serta relaksasi sementara bagi pelaku UMKM yang menghadapi tekanan arus kas.
Selain itu, dia menekankan pentingnya pengawasan ketat distribusi gas subsidi agar tidak terjadi migrasi pengguna yang justru mengganggu kelompok penerima hak subsidi.
Lihat Juga :
