BNPP Renovasi 15.000 Rumah Tak Layak Huni di 40 Kabupaten Kawasan Perbatasan
Jum'at, 24 April 2026 - 07:00 WIB
loading...
A
A
A
Lihat video: SUMATRA BANGKIT! Mendagri Tito Targetkan Pemulihan Tuntas 3 Tahun
“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” paparnya.
Mendagri Tito juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, keterlibatan BPS sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki BPS akan digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan secara by name by address.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa renovasi rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden. Dia menjelaskan, cakupan program BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat,” kata Maruarar.
Maruarar menambahkan, seluruh pelaksanaan BSPS akan berbasis 100 persen pada data BPS, dengan lokasi ditetapkan oleh Kepala BNPP RI. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan untuk memastikan kualitas renovasi sesuai kebutuhan masing-masing rumah.
“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.
“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” paparnya.
Mendagri Tito juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, keterlibatan BPS sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki BPS akan digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan secara by name by address.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa renovasi rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden. Dia menjelaskan, cakupan program BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat,” kata Maruarar.
Maruarar menambahkan, seluruh pelaksanaan BSPS akan berbasis 100 persen pada data BPS, dengan lokasi ditetapkan oleh Kepala BNPP RI. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan untuk memastikan kualitas renovasi sesuai kebutuhan masing-masing rumah.
“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.
Lihat Juga :
