Perang Asimetris Ala Iran
Sabtu, 18 April 2026 - 22:22 WIB
loading...
Abdul Ghofur, Pranata Humas BSSN sekaligus Praktisi Strategi Pertahanan dari Universitas Pertahanan. Foto/istimewa
A
A
A
Abdul Ghofur
Pranata Humas BSSN sekaligus Praktisi Strategi Pertahanan dari Universitas Pertahanan
PASCASERANGAN udara Amerika Serikat (AS) dan Israel ke beberapa wilayah di Iran pada tanggal 28 Februari 2026 yang kemudian dibalas oleh Iran dengan menyerang beberapa wilayah di Israel dan pangkalan militer AS di wilayah Timur Tengah, terdapat istilah dalam peperangan yang kemudian banyak diperbincangkan oleh beberapa pihak. Istilah tersebut adalah Peperangan Asimetris (Asymmetric Warfare).
Strategi Asymmetric Warfare inilah yang disebut-sebut membuat Iran berada di atas angin, walaupun secara kekuatan militer AS dan Israel berada di atas Iran. Bahkan menurut laporan Global Fire Power, pada tahun 2026 AS adalah negara dengan kekuatan militer paling kuat di dunia.
Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Asymmetric Warfare? Mengapa strategi perang ini memungkinkan Iran untuk tetap memberikan perlawanan yang efektif, bahkan mampu merepotkan AS dan Israel meskipun memiliki keterbatasan kekuatan?
Pendapat Pakar Tentang Asymmetric Warfare
Istilah Asymmetric Warfare mulai popular ketika Andrew Mack seorang akademisi dan pakar hubungan internasional, mempublikasikan jurnalnya yang berjudul : Why Big Nations Lose Small Wars: the Politics of Asymmetric Conflict yang diterbitkan pada tahun 1975. Dalam jurnal tersebut Mack mengambil basis argumentasi berdasarkan peristiwa Perang Vietnam (1955-1975) dan Perang Aljazair (1954-1962).
Mack menjelaskan bahwa Asymmetric Warfare merupakan bentuk konflik yang ditandai oleh ketimpangan signifikan antara aktor-aktor yang terlibat, baik dalam kapasitas militer, sumber daya, teknologi, maupun posisi dalam sistem internasional. Namun demikian, esensi dari konflik asimetri tidak semata-mata terletak pada disparitas kekuatan material, melainkan pada perbedaan mendasar dalam kepentingan strategis, tingkat komitmen politik, dan persepsi terhadap perang tersebut. (Mack, 1975).
Menurut Mack, aktor yang lebih kuat cenderung memandang konflik sebagai kepentingan terbatas (limited war), sehingga memiliki ambang toleransi kerugian yang rendah. Sebaliknya, aktor yang lebih lemah seringkali memaknai konflik sebagai perjuangan eksistensial yang berkaitan dengan identitas, kedaulatan, atau kelangsungan hidup, sehingga menunjukkan tingkat ketahanan dan determinasi yang lebih tinggi.
Kondisi tersebut melahirkan apa yang disebut sebagai paradox of power, di mana superioritas militer, sumber daya dan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan kemenangan. Lebih lanjut Mack menjelaskan bahwa faktor kunci kemenangan bagi pihak yang lemah adalah komitmen politik, motivasi urgensi konflik serta strategi nonkonvensional seperti Perang Gerilya dan Insurjensi. (Mack, 1975).
Perkembangan berikutnya, beberapa peneliti dan akademisi mengembangkan konsep Asymmetric Warfare tersebut. Diantaranya, Thazha Varkey Paul dalam bukunya Asymmetric Conflicts: War Initiation by an Weaker Powers. Sama dengan Mack, Paul menjelaskan bahwa Asymmetric Warfare adalah konflik antara dua aktor yang memiliki ketimpangan kekuatan yang signifikan, khususnya dalam hal militer dan sumber daya. Lebih lanjut Paul menjelaskan bahwa pihak yang lemah tidak selalu pasif, tetapi dapat secara rasional memilih untuk memulai konflik.
Pihak yang lemah berani melakukan inisiatif konflik atas dasar kalkulasi rasional dan tujuan strategis terbatas, misalnya: merebut kembali wilayah tertentu yang disengketakan, memaksa pihak kuat untuk duduk di meja perundingan, atau mengubah status quo yang dianggap merugikan pihak lemah. Paul mengambil contoh peristiwa Perang Yom Kippur (1973).
Mesir sebagai pihak yang lemah menyerang Israel yang lebih kuat bukan untuk menghancurkan Israel, tetapi untuk memaksakan perubahan status quo di Semenanjung Sinai dan membawa Israel ke meja diplomasi. (Paul, 1994)
Pada 1999, terbit sebuah buku yang merupakan terjemahan dari dokumen strategis karya dua Kolonel Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (People's Liberation Army, PLA), Qiao Liang dan Wang Xiangsui. Judul buku tersebut adalah: Unrestricted Warfare: China’s Master Plan to Destroy America. Dalam buku tersebut dikenalkan konsep Unrestricted Warfare (Perang Tanpa Batas) yang merupakan pengembangan dari konsep Asymmetric Warfare.
Perang Tanpa Batas adalah penggunaan segala sarana, termasuk cara-cara nonmiliter (ekonomi, siber, hukum, media, dan psikologi), untuk memaksa musuh mengikuti kepentingan entitas tertentu. Dalam konteks Perang Tanpa Batas, asimetris berarti menggunakan instrumen yang tidak dimiliki atau tidak siap dihadapi oleh lawan.
Berikut kutipan menarik dari buku tersebut:
“All of the cards have now been shown. We already know that war will not again be displayed in its original form. To a very great extent, war is no longer even war but rather coming to grips on the Internet, and matching the mass media, assault and defense in forward exchange transactions, along with other things which we had never viewed as war, now all possibly causing us to drop our eyeglasses. That is to say, the enemy will possibly not be the originally significant enemy, the weapons will possibly not be the original weapons, and the battlefield will also possibly not be the original battlefield.” (Liang & Xiangsui, 1999).
Kemudian pada tahun 2001, seorang peneliti di bidang hubungan internasional dan strategi perang, Ivan Arreguín-Toft, merilis buku yang berjudul : How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict. Arreguín-Toft mendefinisikan Asymmetric Warfare sama seperti para pakar sebelumnya, yaitu konflik antara dua aktor yang memiliki ketimpangan kekuatan yang signifikan, di mana satu pihak adalah aktor kuat dengan keunggulan militer konvensional dan pihak lainnya adalah aktor lemah dengan keterbatasan kekuatan militer dan sumber daya. Arreguín-Toft menekankan bahwa hasil perang tidak ditentukan superioritas kekuatan dan sumber daya, melainkan oleh interaksi strategi yang digunakan kedua pihak.
Inilah yang membedakan dengan konsep-konsep Asymmetric Warfare sebelumnya. Arreguín-Toft menyebutkan pihak yang kuat dan pihak yang lemah mempunyai peluang yang sama untuk menang dan kunci kemenangannya adalah penggunaan strategi yang tepat untuk mengeksploitasi kelemahan lawan. (Arreguín-Toft, 2001).
Pada tahun 2006, David L. Buffaloe seorang perwira militer angkatan darat AS (US Army) mengkritik penggunaan istilah Asymmetric Warfare yang saat itu dinilai terlalu luas dan cenderung digunakan untuk hampir semua konflik nonkonvensional, sehingga menjadi ambigu dan kurang efektif sebagai alat analisis.
Melalui artikel ilmiahnya yang berjudul Defining Asymmetric Warfare, ia kemudian merumuskan bahwa peperangan asimetris adalah konflik nontradisional antara aktor dengan ketimpangan kekuatan yang menempatkan populasi, budaya, dan perbedaan biaya sebagai faktor utama. Dengan demikian, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi oleh kemampuan memanfaatkan berbagai ketidakseimbangan tersebut. Pendekatan ini memperluas pemahaman peperangan asimetris menjadi lebih holistik dan relevan dengan dinamika konflik modern. (Buffaloe, 2006).
Pada 2007, Frank Hoffman seorang cendekiawan keamanan nasional dan praktisi kebijakan, mengenalkan konsep Hybrid Warfare sebagai transformasi dari Asymmetric Warfare. Hoffman tidak memandang Asymmetric Warfare sebagai kategori yang berdiri sendiri. Sebaliknya, ia berargumen bahwa konsep asimetri tradisional telah berevolusi dan melebur menjadi apa yang ia sebut sebagai Hybrid Warfare.
Lebih lanjut Hoffman menjelaskan bahwa Hybrid Warfare adalah bentuk perang yang menggabungkan berbagai metode dan sarana, baik konvensional maupun nonkonvensional, termasuk terorisme, insurgensi, dan operasi informasi, dalam satu medan konflik yang sama. (Hoffman, 2007).
Seorang penulis dan ahli kontra insurjensi, David Kilcullen pada tahun 2009 merilis sebuah buku yang berjudul The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One. Konsep Asymmetric Warfare dalam buku tersebut menekankan bahwa konflik antara aktor kuat dan aktor lemah tidak semata ditentukan oleh keunggulan militer, melainkan oleh dinamika sosial, politik, dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat.
Kilcullen memperkenalkan konsep Accidental Guerrilla untuk menjelaskan bahwa banyak individu yang terlibat dalam konflik tidak selalu didorong oleh ideologi, melainkan oleh faktor situasional seperti tekanan lingkungan, kehadiran kekuatan asing, dan solidaritas komunitas lokal.
Dalam konteks tersebut, populasi menjadi pusat konflik (population centric), sehingga dukungan masyarakat sangat menentukan hasil. Kilcullen juga menekankan bahwa konflik asimetris sering bersifat lokal namun terhubung dengan kepentingan global, sehingga kompleks. Oleh karena itu, strategi tidak cukup hanya militer, tetapi harus mencakup pemahaman budaya, legitimasi politik, dan upaya memenangkan kepercayaan masyarakat sebagai kunci kemenangan. (Kilcullen, 2009)
Pada 2013, Andrew Mumford seorang akademisi dan sejarawan militer merilis sebuah buku yang berjudul Proxy Warfare. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Asymmetric Warfare tidak hanya terjadi karena ketimpangan kekuatan langsung antara dua aktor, tetapi juga karena penggunaan pihak ketiga (proxy) sebagai instrumen untuk menghadapi lawan yang lebih kuat. Dengan kata lain, asimetri diwujudkan melalui strategi tidak langsung (indirect approach), yaitu dengan mendelegasikan konflik kepada aktor lain. (Mumford, 2013)
Berdasarkan perspektif dari para pakar tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Asymmetric Warfare merupakan bentuk konflik antara aktor yang memiliki ketimpangan kekuatan yang signifikan, di mana kemenangan tidak semata ditentukan oleh superioritas militer, melainkan oleh kemampuan dalam mengelola dan mengeksploitasi berbagai bentuk ketidakseimbangan.
Para pakar menunjukkan bahwa faktor kunci dalam konflik asimetris mencakup kemauan politik, interaksi strategi, rasionalitas dalam memulai konflik, serta pemanfaatan pendekatan tidak langsung. Selain itu, perkembangan konsep ini juga menegaskan pentingnya dimensi non-militer, seperti dukungan populasi, legitimasi, budaya, dan pengaruh informasi, yang menjadikan konflik bersifat multidimensi dan kompleks.
Dengan demikian, Asymmetric Warfare dapat dipahami sebagai strategi adaptif dalam menghadapi ketimpangan kekuatan, di mana keberhasilan ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan aspek militer dan nonmiliter secara efektif dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas.
Strategi Asimetris Iran
Jika merujuk pada pengertian Asymmetric Warfare dari para pakar, maka serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel yang dimulai sejak 28 Februari 2026 dapat dipandang sebagai bentuk perang asimetris antara kedua pihak tersebut dengan Iran.
Hal ini karena terdapat ketimpangan yang jelas dalam kekuatan militer dan sumber daya diantara mereka. Kemudian strategi asimetris apa yang digunakan Iran dalam meladeni serangan-serangan AS-Israel sedemikian hingga Iran tetap bisa bertahan dan bahkan mampu merepotkan AS dan Israel.
Ketika AS-Israel melakukan serangan udara secara intensif dan presisi terhadap target-target strategis di wilayah Iran, Iran melakukan balasan tidak menggunakan pesawat tempur atau pembom canggih. Iran melakukan balasan menggunakan rudal balistik dan drone bunuh diri yang harga produksinya relatif murah, yaitu sekitar 20 ribu hingga 50 ribu dolar AS. Sementara itu sistem pertahanan udara AS setidaknya mengeluarkan biaya sekitar 4 juta dolar AS untuk satu rudal pencegat Patriot. Strategi ini tentu akan memberikan tekanan terhadap logistik AS dan Isreal terutama dalam peperangan jangka panjang. (Widyatama. Elvan, 2026).
Giulio Douhet, Jenderal Italia yang dianggap sebagai bapak teori kekuatan udara menyatakan bahwa ”lebih mudah dan efektif untuk menghancurkan kekuatan udara musuh dengan menghancurkan sarang dan telurnya di darat daripada memburu burung-burung terbangnya di udara”. Prinsip inilah yang kemudian dilakukan oleh Iran, namun dilakukan melalui cara-cara asimetris. Iran menyerang target-target strategis yang menjadi komponen utama sistem kekuatan udara AS tidak menggunakan pesawat tempur atau pembom, tapi menggunakan rudal dan drone. (Bremer & Grecio, 2026).
Beberapa laporan media menyebutkan bahwa Iran berhasil menargetkan sejumlah aset strategis milik AS. Salah satunya adalah sistem Airborne Warning and Control System (AWACS), yang berperan penting dalam mendeteksi dan merespons serangan udara. Gangguan atau kerusakan pada sistem ini dapat secara signifikan melemahkan kemampuan pertahanan. Selain itu, drone Iran dilaporkan menghancurkan dua terminal komunikasi satelit AN/GSC-52B di markas Armada Kelima Angkatan Laut AS di Bahrain.
Serangan juga disebut menyasar sistem radar peringatan dini di Qatar dan Yordania, seperti AN/FPS-132 di Pangkalan Udara Al Udeid serta sensor utama AN/TPY-2 dari sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Pangkalan Udara Muwaffaq Salti, yang berfungsi mendeteksi rudal balistik. Di Arab Saudi, Iran dilaporkan menyerang Pangkalan Udara Pangeran Sultan hingga merusak beberapa pesawat tanker KC-135. Selain itu, terdapat laporan bahwa pesawat E-3 Sentry, yang merupakan bagian dari sistem peringatan dan kendali udara, juga menjadi korban serangan Iran. (Bremer & Grecio, 2026; Warren, 2026).
Selain itu, Iran juga melancarkan serangan rudal dan drone ke sejumlah target strategis di wilayah Israel. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas militer, intelijen, infrastruktur sipil, serta permukiman. Beberapa laporan media menyebutkan bahwa rudal balistik Iran menghantam fasilitas produksi drone Israel, Aero Sentinel, di kota Petah Tikva.
Serangan juga dilaporkan terjadi di sekitar fasilitas nuklir Israel di Dimona dan Arad. Selain itu, kilang minyak di pelabuhan Haifa mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Pangkalan Udara Nevatim di Gurun Negev juga menjadi sasaran dengan intensitas tinggi. Bahkan, terdapat informasi yang menyebutkan bahwa serangan Iran telah menghancurkan hingga 40 jet tempur F-35 Israel, atau sekitar 60% dari kekuatan udara Israel. (Shahaf, 2026; Usher et al., 2026)
Operasi Siber
Dalam Konflik AS-Israel dengan Iran, ruang siber tidak hanya menjadi medan pertempuran pendukung. Ruang siber menjadi medan pertempuran primer yang linear dengan medan tempur konvesional. Kedua belah pihak saling serang terhadap berbagai infrastruktur kritis dan aset informasi yang dianggap sebagai titik lemah untuk dieksploitasi.
Sophos, perusahaan keamanan siber asal Inggris melaporkan terjadinya peningkatan aktivitas kelompok peretas pro Iran pasca serangan AS dan Israel di wilayah Iran tanggal 28 Februari 2026. Bentuk aktivitas mereka berupa Web Defacement, Distributed Denial of Service (DDoS), dan Doxxing individu yang terkait dengan pemerintah Israel, militer, dan organisasi terkait.
Kelompok peretas pro Iran yang teridentifikasi diantaranya : Handala Hack Team, The APTIran, Cyber Toufan, Cyber Support Front, dan Iranian Avenger. (Sophos, 2026). DigiCert, perusahaan keamanan siber asal AS, melaporkan 5.800 serangan siber yang dilakukan oleh hampir 50 kelompok berbeda yang terkait dengan Iran.
Meskipun sebagian besar serangan menargetkan perusahaan AS atau Israel, DigiCert juga menemukan serangan pada jaringan di Bahrain, Kuwait, Qatar, dan negaranegara lain di kawasan tersebut. (Klepper, 2026). Laporan lain menyebutkan terdapat kelompok peretas pro Rusia yang melakukan serangan target Israel. Kelompok tersebut diantaranya NoName057 (16) dan Russian Legion.
Mereka melancarkan serangan berupa kampanye phishing aplikasi palsu, di mana penyerang menyebarkan APK Android palsu yang meniru aplikasi peringatan serangan Israel (RedAlert). Tujuannya untuk memata-matai korban hingga mencuri data dari perangkat mobile. (Redaksi, 2026)
Operasi Pengaruh
Peniliti dari Reichman University Israel, Uri Ben Yaakov dan Alexander T. Pack dalam sebuah laporannya menyebutkan bahwa beberapa tahun terakhir Iran telah beralih dari strategi militer konvensional ke pendekatan perang hibrida yang didorong oleh pengaruh. Fokusnya adalah pada operasi psikologis dan informasi untuk membentuk persepsi, melemahkan ketahanan sipil, dan mempengaruhi pengambilan keputusan politik.
Yaakov dan Pack menyebutkan sebuah laporan menunjukkan bahwa Iran melakukan Operasi Pengaruh (Influence Operation) berbasis siber terhadap Israel setiap dua bulan rata-rata sebelum perang. Indikator menunjukkan bahwa setidaknya 11 operasi terjadi hanya pada Oktober 2023. (Yaakov & Pack, 2026).
Operasi Pengaruh dalam dengan konflik AS-Israel dengan Iran saat ini dijalankan sebagai sebuah ekosistem yang sangat terintegrasi. Tujuannya bukan lagi sekadar menyebarkan misinformasi, melainkan untuk memanipulasi persepsi, memicu perpecahan domestik, dan melumpuhkan pengambilan keputusan lawan.
Secara umum, Operasi Pengaruh dijalankan melalui kombinasi propaganda, disinformasi, manipulasi narasi, dan eksploitasi media digital. Iran menggunakan media sosial dan Artifial Inteligence (AI) sebagai senjata utama dalam melaksanakan operasi ini. Dalam konflik ini, Iran membangun berbagai narasi untuk mempengaruhi persepsi publik, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.
Ketika pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, wafat akibat serangan udara AS dan Israel, Iran tidak menampilkan peristiwa tersebut sebagai kegagalan dalam melindungi pemimpinnya. Sebaliknya, Iran membangun narasi bahwa Khamenei sengaja tidak berlindung karena ingin tetap berada di tengah rakyatnya. Ia juga digambarkan sebagai “martir” yang kematiannya menjadi simbol kebangkitan perjuangan melawan penindasan. Narasi ini bertujuan membangkitkan semangat rakyat Iran sekaligus menarik simpati masyarakat internasional. (Bachega, 2026).
Hal serupa juga terjadi pada insiden tewasnya 168 siswa di Minab. Iran membingkai peristiwa tersebut sebagai akibat dari serangan brutal AS dan Israel terhadap fasilitas sipil, sehingga memicu kemarahan publik dan meningkatkan dukungan terhadap Iran. Walaupun terdapat versi lain yang menyebutkan bahwa ledakan tersebut kemungkinan berasal dari rudal Iran sendiri yang gagal diluncurkan, mengingat lokasi markas Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) bersebelahan (hanya dipisahkan tembok) dengan sekolah tersebut. (Chairullah, 2026).
Selain itu, Iran juga memanfaatkan media digital untuk memperkuat narasinya. Salah satunya melalui video animasi bergaya Lego yang menggambarkan Iran mampu membalikkan keadaan dan menyerang target-target penting AS dan Israel, bahkan menampilkan Presiden Trump dalam kondisi panik. Konten tersebut merupakan bentuk propaganda yang dirancang untuk membangun citra kekuatan dan kemenangan. (Shea, 2026)
Di media sosial, Iran secara konsisten memproduksi konten yang mendukung legitimasi mereka dan melemahkan citra lawan. Setiap peluncuran rudal atau drone dikemas secara visual menarik dan dramatis, lalu disebarkan dalam format video pendek. Ketika sirene berbunyi di Tel Aviv, narasi yang disebarkan adalah bahwa sistem pertahanan Israel telah gagal, meskipun pada kenyataannya banyak serangan berhasil dicegat. Tujuannya adalah menciptakan efek psikologis dan persepsi bahwa pertahanan lawan tidak efektif.
Pasca gagalnya perundingan damai AS dan Iran di Pakistan, Presiden Trump menyatakan telah mengirim kapal perang penyapu ranjau laut untuk menetralisir blokade Iran di wilayah tersebut. Beberapa saat kemudian di media sosial muncul video yang menunjukkan tidak adanya kapal perang AS di wilayah tersebut. Narasi yang dibangun Iran menyatakan bahwa jika kapal perang AS benar-benar memasuki wilayah tersebut, maka akan menghadapi kehancuran. Semua ini menunjukkan bahwa Iran secara aktif menggunakan operasi pengaruh untuk membentuk opini mengendalikan persepsi, dan memperkuat posisinya dalam konflik.
Pengendalian Selat Hormuz
Selat Hormuz merupakan salah satu chokepoint maritim paling strategis di dunia, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan menjadi jalur vital bagi distribusi energi global. Sekitar 20–25 persen perdagangan minyak global dan 20 persen LNG dunia melewati jalur ini, bersama dengan komoditas penting lain seperti pupuk dan helium. (Keskin, 2026).
Dalam konflik Iran dengan AS-Israel, Iran menunjukkan kapasitas signifikan dalam mengendalikan akses dan mobilitas di kawasan selat Hormuz melalui pendekatan geografis, militer dan strategi asimetris. Secara geografis, selat Hormuz memiliki karakteristik yang sangat menguntungkan bagi Iran. Lebarnya yang relatif sempit (sekitar 40 km pada titik tersempit), dengan jalur pelayaran terbatas, membuat lalu lintas kapal mudah dipantau dan dikendalikan.
Kedekatannya dengan garis pantai Iran memungkinkan respons militer yang cepat dan fleksibel, serta mempermudah penyebaran aset tempur seperti kapal cepat, ranjau laut, dan rudal anti kapal berbasis darat. Kondisi tersebut menjadi fondasi utama strategi pengendalian Iran terhadap selat Hormuz. (Butler, 2026)
Iran menyadari keterbatasannya untuk menghadapi secara langsung kekuatan laut konvensional AS, seperti kapal induk dan kapal perusak. Oleh karena itu, Iran mengadopsi strategi asimetris melalui pembentukan zona Anti-Access/Area Denial (A2/AD). Strategi ini diwujudkan dengan penempatan baterai rudal anti-kapal (anti-ship cruise missiles) dan artileri di sepanjang garis pantai serta pulau-pulau kecil, sehingga setiap kapal militer asing yang melintas berada dalam jangkauan tembak secara konstan. (RNS, 2026)
Strategi asimetris lainnya adalah penggunaan berbagai jenis ranjau laut yang ditempatkan di titik-titik strategis dan sulit dideteksi. Penggunaan ranjau tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertahanan militer, tetapi juga sebagai sarana untuk mengganggu kelancaran distribusi energi global tanpa harus mengerahkan kekuatan militer konvensional dalam skala besar.
Pendekatan ini terbukti efektif tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga dalam menciptakan tekanan psikologis dan ekonomi terhadap aktor-aktor internasional yang bergantung pada stabilitas jalur pelayaran di kawasan tersebut. (Kent & Choi, 2026)
Dalam pertempuran laut, Iran menerapkan taktik swarm attack, yaitu pengerahan ratusan kapal kecil yang bergerak cepat dan lincah, serta dilengkapi dengan peluncur roket atau torpedo. Kapal-kapal tersebut menyerang secara bersamaan dari berbagai arah dengan cara mengerumuni satu target besar. Cara bertempur tersebut seperti lebah yang mengerumuni musuh saat sarangnya diganggu.
Pola serangan seperti ini bertujuan membuat sistem radar dan pertahanan lawan kewalahan dalam mendeteksi dan merespons ancaman. Taktik ini diyakini mampu menghasilkan dampak yang signifikan dalam melemahkan kekuatan lawan yang lebih besar dan biaya dikeluarkan relatif lebih kecil. (Darmawan, 2026).
Penggunaan Aktor Proksi
Dalam konflik AS-Israel dengan Iran, penggunaan aktor proksi menjadi salah satu pilar utama strategi Iran dalam menjalankan peperangan asimetris. Iran tidak hanya mengandalkan kekuatan militernya secara langsung, tetapi juga membangun dan memanfaatkan jaringan kelompok bersenjata non-Negara di berbagai kawasan Timur Tengah.
Jaringan tersebut berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepentingan strategis Iran di luar wilayahnya. Kelompok aktor proksi tersebut diantaranya Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza, Houthi di Yaman, Zaynabiyoun Brigade di Suriah serta Brigade Al-Ashtar di Bahrain. (CNN Indonesia, 2024).
Melalui dukungan berupa pendanaan, pelatihan militer, persenjataan, dan intelijen yang dikelola oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Iran mampu memproyeksikan kekuatan aktor proksi tanpa harus terlibat langsung dalam konfrontasi terbuka. Pendekatan ini memberikan keuntungan strategis berupa kemampuan untuk menyangkal keterlibatan langsung, sehingga dapat mengurangi risiko eskalasi konflik menjadi perang konvensional skala penuh.
Dalam praktiknya, kelompok proksi ini berperan sebagai frontline actors yang menyerang kepentingan AS dan Israel di berbagai titik secara simultan. Misalnya,Hezbollah melancarkan serangan roket dari Lebanon ke wilayah Israel, sementara kelompok Houthi menargetkan jalur pelayaran internasional dan kepentingan Barat di kawasan Laut Merah. Pola ini menciptakan tekanan multi-front yang menyulitkan lawan untuk memusatkan kekuatan dan respons secara efektif. (Seliktar & Rezaei, 2020).
Strategi penggunaan aktor proksi juga memberikan Iran keuntungan, di mana konflik tidak terbatas pada wilayah Iran, tetapi tersebar di berbagai negara. Hal ini memungkinkan Iran mengganggu stabilitas regional, mempengaruhi jalur perdagangan global, serta meningkatkan posisi tawarnya dalam dinamika geopolitik.
Bahkan dalam situasi konflik terbuka, pengaruh Iran melalui jaringan proksi tetap bertahan dan menjadi instrumen penting dalam mempertahankan relevansi dan daya tekan Iran di Kawasan. (Khatib, 2026). Selain memanfaatkan aktor proksi dalam pertempuran konvensional, Iran juga mengoptimalkan peran kelompok peretas yang berafiliasi atau bersimpati sebagai instrumen proksi dalam peperangan siber. Dalam konteks Operasi Siber, aktor proksi digunakan untuk melaksanakan berbagai aktivitas, seperti spionase digital, pencurian data, sabotase sistem, hingga serangan terhadap infrastruktur kritis.
Sementara itu, dalam Operasi Pengaruh, mereka berperan dalam membentuk opini publik, menyebarkan disinformasi, serta memperkuat narasi yang sejalan dengan kepentingan strategis Iran. (Ardianto, 2026). Lebih lanjut, dinamika konflik antara AS-Israel dengan Iran juga memunculkan fenomena yang dapat disebut sebagai accidental actors atau ”aktor dadakan”.
Aktor tersebut tidak selalu memiliki afiliasi langsung maupun kesamaan ideologi dengan Iran, namun secara situasional terlibat dalam mendukung kampanye dan propaganda di ruang siber. Keterlibatan tersebut umumnya dipicu oleh sentimen emosional, seperti kemarahan terhadap kebijakan atau tindakan yang dianggap represif oleh AS dan Israel. Kehadiran accidental actors ini memperluas spektrum Operasi Pengaruh, sekaligus meningkatkan kompleksitas dalam mengidentifikasi dan mengatribusikan aktor di ruang siber. (Seliktar & Rezaei, 2020).
Refleksi
Strategi yang diterapkan Iran dalam konflik dengan AS dan Israel menegaskan bahwa karakter peperangan kontemporer telah mengalami transformasi yang signifikan, dari dominasi kekuatan militer konvensional menuju pendekatan yang lebih kompleks dan multidimensional. Melalui penerapan strategi asimetris yang terintegrasi, mencakup operasi militer terbatas, pengendalian wilayah strategis, pemanfaatan aktor proksi, serta optimalisasi Operasi Siber dan Operasi Pengaruh, Iran mampu mengkonversi keterbatasan kapabilitas konvensional menjadi kekuatan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam konflik modern tidak semata ditentukan oleh superioritas material, melainkan oleh kemampuan dalam mengelola, mengintegrasikan, dan mengeksploitasi berbagai instrumen kekuatan secara adaptif. Penggunaan aktor proksi, termasuk kemunculan fenomena accidental actors, mengindikasikan semakin kaburnya batas antara aktor negara dan non-negara dalam lanskap konflik modern.
Kondisi tersebut memperumit proses atribusi, sekaligus memperluas dimensi peperangan ke ranah siber dan informasi yang bersifat nonlinear dan sulit diprediksi. Dengan demikian, kajian terhadap strategi asimetris Iran tidak hanya relevan dalam memahami dinamika konflik di Timur Tengah, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dalam melihat evolusi peperangan global, dimana dimensi militer, teknologi, sosial, dan kognitif saling berkelindan dalam membentuk pola konflik yang semakin kompleks.
Pranata Humas BSSN sekaligus Praktisi Strategi Pertahanan dari Universitas Pertahanan
PASCASERANGAN udara Amerika Serikat (AS) dan Israel ke beberapa wilayah di Iran pada tanggal 28 Februari 2026 yang kemudian dibalas oleh Iran dengan menyerang beberapa wilayah di Israel dan pangkalan militer AS di wilayah Timur Tengah, terdapat istilah dalam peperangan yang kemudian banyak diperbincangkan oleh beberapa pihak. Istilah tersebut adalah Peperangan Asimetris (Asymmetric Warfare).
Strategi Asymmetric Warfare inilah yang disebut-sebut membuat Iran berada di atas angin, walaupun secara kekuatan militer AS dan Israel berada di atas Iran. Bahkan menurut laporan Global Fire Power, pada tahun 2026 AS adalah negara dengan kekuatan militer paling kuat di dunia.
Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Asymmetric Warfare? Mengapa strategi perang ini memungkinkan Iran untuk tetap memberikan perlawanan yang efektif, bahkan mampu merepotkan AS dan Israel meskipun memiliki keterbatasan kekuatan?
Pendapat Pakar Tentang Asymmetric Warfare
Istilah Asymmetric Warfare mulai popular ketika Andrew Mack seorang akademisi dan pakar hubungan internasional, mempublikasikan jurnalnya yang berjudul : Why Big Nations Lose Small Wars: the Politics of Asymmetric Conflict yang diterbitkan pada tahun 1975. Dalam jurnal tersebut Mack mengambil basis argumentasi berdasarkan peristiwa Perang Vietnam (1955-1975) dan Perang Aljazair (1954-1962).
Mack menjelaskan bahwa Asymmetric Warfare merupakan bentuk konflik yang ditandai oleh ketimpangan signifikan antara aktor-aktor yang terlibat, baik dalam kapasitas militer, sumber daya, teknologi, maupun posisi dalam sistem internasional. Namun demikian, esensi dari konflik asimetri tidak semata-mata terletak pada disparitas kekuatan material, melainkan pada perbedaan mendasar dalam kepentingan strategis, tingkat komitmen politik, dan persepsi terhadap perang tersebut. (Mack, 1975).
Menurut Mack, aktor yang lebih kuat cenderung memandang konflik sebagai kepentingan terbatas (limited war), sehingga memiliki ambang toleransi kerugian yang rendah. Sebaliknya, aktor yang lebih lemah seringkali memaknai konflik sebagai perjuangan eksistensial yang berkaitan dengan identitas, kedaulatan, atau kelangsungan hidup, sehingga menunjukkan tingkat ketahanan dan determinasi yang lebih tinggi.
Kondisi tersebut melahirkan apa yang disebut sebagai paradox of power, di mana superioritas militer, sumber daya dan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan kemenangan. Lebih lanjut Mack menjelaskan bahwa faktor kunci kemenangan bagi pihak yang lemah adalah komitmen politik, motivasi urgensi konflik serta strategi nonkonvensional seperti Perang Gerilya dan Insurjensi. (Mack, 1975).
Perkembangan berikutnya, beberapa peneliti dan akademisi mengembangkan konsep Asymmetric Warfare tersebut. Diantaranya, Thazha Varkey Paul dalam bukunya Asymmetric Conflicts: War Initiation by an Weaker Powers. Sama dengan Mack, Paul menjelaskan bahwa Asymmetric Warfare adalah konflik antara dua aktor yang memiliki ketimpangan kekuatan yang signifikan, khususnya dalam hal militer dan sumber daya. Lebih lanjut Paul menjelaskan bahwa pihak yang lemah tidak selalu pasif, tetapi dapat secara rasional memilih untuk memulai konflik.
Pihak yang lemah berani melakukan inisiatif konflik atas dasar kalkulasi rasional dan tujuan strategis terbatas, misalnya: merebut kembali wilayah tertentu yang disengketakan, memaksa pihak kuat untuk duduk di meja perundingan, atau mengubah status quo yang dianggap merugikan pihak lemah. Paul mengambil contoh peristiwa Perang Yom Kippur (1973).
Mesir sebagai pihak yang lemah menyerang Israel yang lebih kuat bukan untuk menghancurkan Israel, tetapi untuk memaksakan perubahan status quo di Semenanjung Sinai dan membawa Israel ke meja diplomasi. (Paul, 1994)
Pada 1999, terbit sebuah buku yang merupakan terjemahan dari dokumen strategis karya dua Kolonel Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (People's Liberation Army, PLA), Qiao Liang dan Wang Xiangsui. Judul buku tersebut adalah: Unrestricted Warfare: China’s Master Plan to Destroy America. Dalam buku tersebut dikenalkan konsep Unrestricted Warfare (Perang Tanpa Batas) yang merupakan pengembangan dari konsep Asymmetric Warfare.
Perang Tanpa Batas adalah penggunaan segala sarana, termasuk cara-cara nonmiliter (ekonomi, siber, hukum, media, dan psikologi), untuk memaksa musuh mengikuti kepentingan entitas tertentu. Dalam konteks Perang Tanpa Batas, asimetris berarti menggunakan instrumen yang tidak dimiliki atau tidak siap dihadapi oleh lawan.
Berikut kutipan menarik dari buku tersebut:
“All of the cards have now been shown. We already know that war will not again be displayed in its original form. To a very great extent, war is no longer even war but rather coming to grips on the Internet, and matching the mass media, assault and defense in forward exchange transactions, along with other things which we had never viewed as war, now all possibly causing us to drop our eyeglasses. That is to say, the enemy will possibly not be the originally significant enemy, the weapons will possibly not be the original weapons, and the battlefield will also possibly not be the original battlefield.” (Liang & Xiangsui, 1999).
Kemudian pada tahun 2001, seorang peneliti di bidang hubungan internasional dan strategi perang, Ivan Arreguín-Toft, merilis buku yang berjudul : How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict. Arreguín-Toft mendefinisikan Asymmetric Warfare sama seperti para pakar sebelumnya, yaitu konflik antara dua aktor yang memiliki ketimpangan kekuatan yang signifikan, di mana satu pihak adalah aktor kuat dengan keunggulan militer konvensional dan pihak lainnya adalah aktor lemah dengan keterbatasan kekuatan militer dan sumber daya. Arreguín-Toft menekankan bahwa hasil perang tidak ditentukan superioritas kekuatan dan sumber daya, melainkan oleh interaksi strategi yang digunakan kedua pihak.
Inilah yang membedakan dengan konsep-konsep Asymmetric Warfare sebelumnya. Arreguín-Toft menyebutkan pihak yang kuat dan pihak yang lemah mempunyai peluang yang sama untuk menang dan kunci kemenangannya adalah penggunaan strategi yang tepat untuk mengeksploitasi kelemahan lawan. (Arreguín-Toft, 2001).
Pada tahun 2006, David L. Buffaloe seorang perwira militer angkatan darat AS (US Army) mengkritik penggunaan istilah Asymmetric Warfare yang saat itu dinilai terlalu luas dan cenderung digunakan untuk hampir semua konflik nonkonvensional, sehingga menjadi ambigu dan kurang efektif sebagai alat analisis.
Melalui artikel ilmiahnya yang berjudul Defining Asymmetric Warfare, ia kemudian merumuskan bahwa peperangan asimetris adalah konflik nontradisional antara aktor dengan ketimpangan kekuatan yang menempatkan populasi, budaya, dan perbedaan biaya sebagai faktor utama. Dengan demikian, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi oleh kemampuan memanfaatkan berbagai ketidakseimbangan tersebut. Pendekatan ini memperluas pemahaman peperangan asimetris menjadi lebih holistik dan relevan dengan dinamika konflik modern. (Buffaloe, 2006).
Pada 2007, Frank Hoffman seorang cendekiawan keamanan nasional dan praktisi kebijakan, mengenalkan konsep Hybrid Warfare sebagai transformasi dari Asymmetric Warfare. Hoffman tidak memandang Asymmetric Warfare sebagai kategori yang berdiri sendiri. Sebaliknya, ia berargumen bahwa konsep asimetri tradisional telah berevolusi dan melebur menjadi apa yang ia sebut sebagai Hybrid Warfare.
Lebih lanjut Hoffman menjelaskan bahwa Hybrid Warfare adalah bentuk perang yang menggabungkan berbagai metode dan sarana, baik konvensional maupun nonkonvensional, termasuk terorisme, insurgensi, dan operasi informasi, dalam satu medan konflik yang sama. (Hoffman, 2007).
Seorang penulis dan ahli kontra insurjensi, David Kilcullen pada tahun 2009 merilis sebuah buku yang berjudul The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One. Konsep Asymmetric Warfare dalam buku tersebut menekankan bahwa konflik antara aktor kuat dan aktor lemah tidak semata ditentukan oleh keunggulan militer, melainkan oleh dinamika sosial, politik, dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat.
Kilcullen memperkenalkan konsep Accidental Guerrilla untuk menjelaskan bahwa banyak individu yang terlibat dalam konflik tidak selalu didorong oleh ideologi, melainkan oleh faktor situasional seperti tekanan lingkungan, kehadiran kekuatan asing, dan solidaritas komunitas lokal.
Dalam konteks tersebut, populasi menjadi pusat konflik (population centric), sehingga dukungan masyarakat sangat menentukan hasil. Kilcullen juga menekankan bahwa konflik asimetris sering bersifat lokal namun terhubung dengan kepentingan global, sehingga kompleks. Oleh karena itu, strategi tidak cukup hanya militer, tetapi harus mencakup pemahaman budaya, legitimasi politik, dan upaya memenangkan kepercayaan masyarakat sebagai kunci kemenangan. (Kilcullen, 2009)
Pada 2013, Andrew Mumford seorang akademisi dan sejarawan militer merilis sebuah buku yang berjudul Proxy Warfare. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Asymmetric Warfare tidak hanya terjadi karena ketimpangan kekuatan langsung antara dua aktor, tetapi juga karena penggunaan pihak ketiga (proxy) sebagai instrumen untuk menghadapi lawan yang lebih kuat. Dengan kata lain, asimetri diwujudkan melalui strategi tidak langsung (indirect approach), yaitu dengan mendelegasikan konflik kepada aktor lain. (Mumford, 2013)
Berdasarkan perspektif dari para pakar tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Asymmetric Warfare merupakan bentuk konflik antara aktor yang memiliki ketimpangan kekuatan yang signifikan, di mana kemenangan tidak semata ditentukan oleh superioritas militer, melainkan oleh kemampuan dalam mengelola dan mengeksploitasi berbagai bentuk ketidakseimbangan.
Para pakar menunjukkan bahwa faktor kunci dalam konflik asimetris mencakup kemauan politik, interaksi strategi, rasionalitas dalam memulai konflik, serta pemanfaatan pendekatan tidak langsung. Selain itu, perkembangan konsep ini juga menegaskan pentingnya dimensi non-militer, seperti dukungan populasi, legitimasi, budaya, dan pengaruh informasi, yang menjadikan konflik bersifat multidimensi dan kompleks.
Dengan demikian, Asymmetric Warfare dapat dipahami sebagai strategi adaptif dalam menghadapi ketimpangan kekuatan, di mana keberhasilan ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan aspek militer dan nonmiliter secara efektif dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas.
Strategi Asimetris Iran
Jika merujuk pada pengertian Asymmetric Warfare dari para pakar, maka serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel yang dimulai sejak 28 Februari 2026 dapat dipandang sebagai bentuk perang asimetris antara kedua pihak tersebut dengan Iran.
Hal ini karena terdapat ketimpangan yang jelas dalam kekuatan militer dan sumber daya diantara mereka. Kemudian strategi asimetris apa yang digunakan Iran dalam meladeni serangan-serangan AS-Israel sedemikian hingga Iran tetap bisa bertahan dan bahkan mampu merepotkan AS dan Israel.
Ketika AS-Israel melakukan serangan udara secara intensif dan presisi terhadap target-target strategis di wilayah Iran, Iran melakukan balasan tidak menggunakan pesawat tempur atau pembom canggih. Iran melakukan balasan menggunakan rudal balistik dan drone bunuh diri yang harga produksinya relatif murah, yaitu sekitar 20 ribu hingga 50 ribu dolar AS. Sementara itu sistem pertahanan udara AS setidaknya mengeluarkan biaya sekitar 4 juta dolar AS untuk satu rudal pencegat Patriot. Strategi ini tentu akan memberikan tekanan terhadap logistik AS dan Isreal terutama dalam peperangan jangka panjang. (Widyatama. Elvan, 2026).
Giulio Douhet, Jenderal Italia yang dianggap sebagai bapak teori kekuatan udara menyatakan bahwa ”lebih mudah dan efektif untuk menghancurkan kekuatan udara musuh dengan menghancurkan sarang dan telurnya di darat daripada memburu burung-burung terbangnya di udara”. Prinsip inilah yang kemudian dilakukan oleh Iran, namun dilakukan melalui cara-cara asimetris. Iran menyerang target-target strategis yang menjadi komponen utama sistem kekuatan udara AS tidak menggunakan pesawat tempur atau pembom, tapi menggunakan rudal dan drone. (Bremer & Grecio, 2026).
Beberapa laporan media menyebutkan bahwa Iran berhasil menargetkan sejumlah aset strategis milik AS. Salah satunya adalah sistem Airborne Warning and Control System (AWACS), yang berperan penting dalam mendeteksi dan merespons serangan udara. Gangguan atau kerusakan pada sistem ini dapat secara signifikan melemahkan kemampuan pertahanan. Selain itu, drone Iran dilaporkan menghancurkan dua terminal komunikasi satelit AN/GSC-52B di markas Armada Kelima Angkatan Laut AS di Bahrain.
Serangan juga disebut menyasar sistem radar peringatan dini di Qatar dan Yordania, seperti AN/FPS-132 di Pangkalan Udara Al Udeid serta sensor utama AN/TPY-2 dari sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Pangkalan Udara Muwaffaq Salti, yang berfungsi mendeteksi rudal balistik. Di Arab Saudi, Iran dilaporkan menyerang Pangkalan Udara Pangeran Sultan hingga merusak beberapa pesawat tanker KC-135. Selain itu, terdapat laporan bahwa pesawat E-3 Sentry, yang merupakan bagian dari sistem peringatan dan kendali udara, juga menjadi korban serangan Iran. (Bremer & Grecio, 2026; Warren, 2026).
Selain itu, Iran juga melancarkan serangan rudal dan drone ke sejumlah target strategis di wilayah Israel. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas militer, intelijen, infrastruktur sipil, serta permukiman. Beberapa laporan media menyebutkan bahwa rudal balistik Iran menghantam fasilitas produksi drone Israel, Aero Sentinel, di kota Petah Tikva.
Serangan juga dilaporkan terjadi di sekitar fasilitas nuklir Israel di Dimona dan Arad. Selain itu, kilang minyak di pelabuhan Haifa mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Pangkalan Udara Nevatim di Gurun Negev juga menjadi sasaran dengan intensitas tinggi. Bahkan, terdapat informasi yang menyebutkan bahwa serangan Iran telah menghancurkan hingga 40 jet tempur F-35 Israel, atau sekitar 60% dari kekuatan udara Israel. (Shahaf, 2026; Usher et al., 2026)
Operasi Siber
Dalam Konflik AS-Israel dengan Iran, ruang siber tidak hanya menjadi medan pertempuran pendukung. Ruang siber menjadi medan pertempuran primer yang linear dengan medan tempur konvesional. Kedua belah pihak saling serang terhadap berbagai infrastruktur kritis dan aset informasi yang dianggap sebagai titik lemah untuk dieksploitasi.
Sophos, perusahaan keamanan siber asal Inggris melaporkan terjadinya peningkatan aktivitas kelompok peretas pro Iran pasca serangan AS dan Israel di wilayah Iran tanggal 28 Februari 2026. Bentuk aktivitas mereka berupa Web Defacement, Distributed Denial of Service (DDoS), dan Doxxing individu yang terkait dengan pemerintah Israel, militer, dan organisasi terkait.
Kelompok peretas pro Iran yang teridentifikasi diantaranya : Handala Hack Team, The APTIran, Cyber Toufan, Cyber Support Front, dan Iranian Avenger. (Sophos, 2026). DigiCert, perusahaan keamanan siber asal AS, melaporkan 5.800 serangan siber yang dilakukan oleh hampir 50 kelompok berbeda yang terkait dengan Iran.
Meskipun sebagian besar serangan menargetkan perusahaan AS atau Israel, DigiCert juga menemukan serangan pada jaringan di Bahrain, Kuwait, Qatar, dan negaranegara lain di kawasan tersebut. (Klepper, 2026). Laporan lain menyebutkan terdapat kelompok peretas pro Rusia yang melakukan serangan target Israel. Kelompok tersebut diantaranya NoName057 (16) dan Russian Legion.
Mereka melancarkan serangan berupa kampanye phishing aplikasi palsu, di mana penyerang menyebarkan APK Android palsu yang meniru aplikasi peringatan serangan Israel (RedAlert). Tujuannya untuk memata-matai korban hingga mencuri data dari perangkat mobile. (Redaksi, 2026)
Operasi Pengaruh
Peniliti dari Reichman University Israel, Uri Ben Yaakov dan Alexander T. Pack dalam sebuah laporannya menyebutkan bahwa beberapa tahun terakhir Iran telah beralih dari strategi militer konvensional ke pendekatan perang hibrida yang didorong oleh pengaruh. Fokusnya adalah pada operasi psikologis dan informasi untuk membentuk persepsi, melemahkan ketahanan sipil, dan mempengaruhi pengambilan keputusan politik.
Yaakov dan Pack menyebutkan sebuah laporan menunjukkan bahwa Iran melakukan Operasi Pengaruh (Influence Operation) berbasis siber terhadap Israel setiap dua bulan rata-rata sebelum perang. Indikator menunjukkan bahwa setidaknya 11 operasi terjadi hanya pada Oktober 2023. (Yaakov & Pack, 2026).
Operasi Pengaruh dalam dengan konflik AS-Israel dengan Iran saat ini dijalankan sebagai sebuah ekosistem yang sangat terintegrasi. Tujuannya bukan lagi sekadar menyebarkan misinformasi, melainkan untuk memanipulasi persepsi, memicu perpecahan domestik, dan melumpuhkan pengambilan keputusan lawan.
Secara umum, Operasi Pengaruh dijalankan melalui kombinasi propaganda, disinformasi, manipulasi narasi, dan eksploitasi media digital. Iran menggunakan media sosial dan Artifial Inteligence (AI) sebagai senjata utama dalam melaksanakan operasi ini. Dalam konflik ini, Iran membangun berbagai narasi untuk mempengaruhi persepsi publik, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.
Ketika pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, wafat akibat serangan udara AS dan Israel, Iran tidak menampilkan peristiwa tersebut sebagai kegagalan dalam melindungi pemimpinnya. Sebaliknya, Iran membangun narasi bahwa Khamenei sengaja tidak berlindung karena ingin tetap berada di tengah rakyatnya. Ia juga digambarkan sebagai “martir” yang kematiannya menjadi simbol kebangkitan perjuangan melawan penindasan. Narasi ini bertujuan membangkitkan semangat rakyat Iran sekaligus menarik simpati masyarakat internasional. (Bachega, 2026).
Hal serupa juga terjadi pada insiden tewasnya 168 siswa di Minab. Iran membingkai peristiwa tersebut sebagai akibat dari serangan brutal AS dan Israel terhadap fasilitas sipil, sehingga memicu kemarahan publik dan meningkatkan dukungan terhadap Iran. Walaupun terdapat versi lain yang menyebutkan bahwa ledakan tersebut kemungkinan berasal dari rudal Iran sendiri yang gagal diluncurkan, mengingat lokasi markas Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) bersebelahan (hanya dipisahkan tembok) dengan sekolah tersebut. (Chairullah, 2026).
Selain itu, Iran juga memanfaatkan media digital untuk memperkuat narasinya. Salah satunya melalui video animasi bergaya Lego yang menggambarkan Iran mampu membalikkan keadaan dan menyerang target-target penting AS dan Israel, bahkan menampilkan Presiden Trump dalam kondisi panik. Konten tersebut merupakan bentuk propaganda yang dirancang untuk membangun citra kekuatan dan kemenangan. (Shea, 2026)
Di media sosial, Iran secara konsisten memproduksi konten yang mendukung legitimasi mereka dan melemahkan citra lawan. Setiap peluncuran rudal atau drone dikemas secara visual menarik dan dramatis, lalu disebarkan dalam format video pendek. Ketika sirene berbunyi di Tel Aviv, narasi yang disebarkan adalah bahwa sistem pertahanan Israel telah gagal, meskipun pada kenyataannya banyak serangan berhasil dicegat. Tujuannya adalah menciptakan efek psikologis dan persepsi bahwa pertahanan lawan tidak efektif.
Pasca gagalnya perundingan damai AS dan Iran di Pakistan, Presiden Trump menyatakan telah mengirim kapal perang penyapu ranjau laut untuk menetralisir blokade Iran di wilayah tersebut. Beberapa saat kemudian di media sosial muncul video yang menunjukkan tidak adanya kapal perang AS di wilayah tersebut. Narasi yang dibangun Iran menyatakan bahwa jika kapal perang AS benar-benar memasuki wilayah tersebut, maka akan menghadapi kehancuran. Semua ini menunjukkan bahwa Iran secara aktif menggunakan operasi pengaruh untuk membentuk opini mengendalikan persepsi, dan memperkuat posisinya dalam konflik.
Pengendalian Selat Hormuz
Selat Hormuz merupakan salah satu chokepoint maritim paling strategis di dunia, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan menjadi jalur vital bagi distribusi energi global. Sekitar 20–25 persen perdagangan minyak global dan 20 persen LNG dunia melewati jalur ini, bersama dengan komoditas penting lain seperti pupuk dan helium. (Keskin, 2026).
Dalam konflik Iran dengan AS-Israel, Iran menunjukkan kapasitas signifikan dalam mengendalikan akses dan mobilitas di kawasan selat Hormuz melalui pendekatan geografis, militer dan strategi asimetris. Secara geografis, selat Hormuz memiliki karakteristik yang sangat menguntungkan bagi Iran. Lebarnya yang relatif sempit (sekitar 40 km pada titik tersempit), dengan jalur pelayaran terbatas, membuat lalu lintas kapal mudah dipantau dan dikendalikan.
Kedekatannya dengan garis pantai Iran memungkinkan respons militer yang cepat dan fleksibel, serta mempermudah penyebaran aset tempur seperti kapal cepat, ranjau laut, dan rudal anti kapal berbasis darat. Kondisi tersebut menjadi fondasi utama strategi pengendalian Iran terhadap selat Hormuz. (Butler, 2026)
Iran menyadari keterbatasannya untuk menghadapi secara langsung kekuatan laut konvensional AS, seperti kapal induk dan kapal perusak. Oleh karena itu, Iran mengadopsi strategi asimetris melalui pembentukan zona Anti-Access/Area Denial (A2/AD). Strategi ini diwujudkan dengan penempatan baterai rudal anti-kapal (anti-ship cruise missiles) dan artileri di sepanjang garis pantai serta pulau-pulau kecil, sehingga setiap kapal militer asing yang melintas berada dalam jangkauan tembak secara konstan. (RNS, 2026)
Strategi asimetris lainnya adalah penggunaan berbagai jenis ranjau laut yang ditempatkan di titik-titik strategis dan sulit dideteksi. Penggunaan ranjau tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertahanan militer, tetapi juga sebagai sarana untuk mengganggu kelancaran distribusi energi global tanpa harus mengerahkan kekuatan militer konvensional dalam skala besar.
Pendekatan ini terbukti efektif tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga dalam menciptakan tekanan psikologis dan ekonomi terhadap aktor-aktor internasional yang bergantung pada stabilitas jalur pelayaran di kawasan tersebut. (Kent & Choi, 2026)
Dalam pertempuran laut, Iran menerapkan taktik swarm attack, yaitu pengerahan ratusan kapal kecil yang bergerak cepat dan lincah, serta dilengkapi dengan peluncur roket atau torpedo. Kapal-kapal tersebut menyerang secara bersamaan dari berbagai arah dengan cara mengerumuni satu target besar. Cara bertempur tersebut seperti lebah yang mengerumuni musuh saat sarangnya diganggu.
Pola serangan seperti ini bertujuan membuat sistem radar dan pertahanan lawan kewalahan dalam mendeteksi dan merespons ancaman. Taktik ini diyakini mampu menghasilkan dampak yang signifikan dalam melemahkan kekuatan lawan yang lebih besar dan biaya dikeluarkan relatif lebih kecil. (Darmawan, 2026).
Penggunaan Aktor Proksi
Dalam konflik AS-Israel dengan Iran, penggunaan aktor proksi menjadi salah satu pilar utama strategi Iran dalam menjalankan peperangan asimetris. Iran tidak hanya mengandalkan kekuatan militernya secara langsung, tetapi juga membangun dan memanfaatkan jaringan kelompok bersenjata non-Negara di berbagai kawasan Timur Tengah.
Jaringan tersebut berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepentingan strategis Iran di luar wilayahnya. Kelompok aktor proksi tersebut diantaranya Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza, Houthi di Yaman, Zaynabiyoun Brigade di Suriah serta Brigade Al-Ashtar di Bahrain. (CNN Indonesia, 2024).
Melalui dukungan berupa pendanaan, pelatihan militer, persenjataan, dan intelijen yang dikelola oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Iran mampu memproyeksikan kekuatan aktor proksi tanpa harus terlibat langsung dalam konfrontasi terbuka. Pendekatan ini memberikan keuntungan strategis berupa kemampuan untuk menyangkal keterlibatan langsung, sehingga dapat mengurangi risiko eskalasi konflik menjadi perang konvensional skala penuh.
Dalam praktiknya, kelompok proksi ini berperan sebagai frontline actors yang menyerang kepentingan AS dan Israel di berbagai titik secara simultan. Misalnya,Hezbollah melancarkan serangan roket dari Lebanon ke wilayah Israel, sementara kelompok Houthi menargetkan jalur pelayaran internasional dan kepentingan Barat di kawasan Laut Merah. Pola ini menciptakan tekanan multi-front yang menyulitkan lawan untuk memusatkan kekuatan dan respons secara efektif. (Seliktar & Rezaei, 2020).
Strategi penggunaan aktor proksi juga memberikan Iran keuntungan, di mana konflik tidak terbatas pada wilayah Iran, tetapi tersebar di berbagai negara. Hal ini memungkinkan Iran mengganggu stabilitas regional, mempengaruhi jalur perdagangan global, serta meningkatkan posisi tawarnya dalam dinamika geopolitik.
Bahkan dalam situasi konflik terbuka, pengaruh Iran melalui jaringan proksi tetap bertahan dan menjadi instrumen penting dalam mempertahankan relevansi dan daya tekan Iran di Kawasan. (Khatib, 2026). Selain memanfaatkan aktor proksi dalam pertempuran konvensional, Iran juga mengoptimalkan peran kelompok peretas yang berafiliasi atau bersimpati sebagai instrumen proksi dalam peperangan siber. Dalam konteks Operasi Siber, aktor proksi digunakan untuk melaksanakan berbagai aktivitas, seperti spionase digital, pencurian data, sabotase sistem, hingga serangan terhadap infrastruktur kritis.
Sementara itu, dalam Operasi Pengaruh, mereka berperan dalam membentuk opini publik, menyebarkan disinformasi, serta memperkuat narasi yang sejalan dengan kepentingan strategis Iran. (Ardianto, 2026). Lebih lanjut, dinamika konflik antara AS-Israel dengan Iran juga memunculkan fenomena yang dapat disebut sebagai accidental actors atau ”aktor dadakan”.
Aktor tersebut tidak selalu memiliki afiliasi langsung maupun kesamaan ideologi dengan Iran, namun secara situasional terlibat dalam mendukung kampanye dan propaganda di ruang siber. Keterlibatan tersebut umumnya dipicu oleh sentimen emosional, seperti kemarahan terhadap kebijakan atau tindakan yang dianggap represif oleh AS dan Israel. Kehadiran accidental actors ini memperluas spektrum Operasi Pengaruh, sekaligus meningkatkan kompleksitas dalam mengidentifikasi dan mengatribusikan aktor di ruang siber. (Seliktar & Rezaei, 2020).
Refleksi
Strategi yang diterapkan Iran dalam konflik dengan AS dan Israel menegaskan bahwa karakter peperangan kontemporer telah mengalami transformasi yang signifikan, dari dominasi kekuatan militer konvensional menuju pendekatan yang lebih kompleks dan multidimensional. Melalui penerapan strategi asimetris yang terintegrasi, mencakup operasi militer terbatas, pengendalian wilayah strategis, pemanfaatan aktor proksi, serta optimalisasi Operasi Siber dan Operasi Pengaruh, Iran mampu mengkonversi keterbatasan kapabilitas konvensional menjadi kekuatan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam konflik modern tidak semata ditentukan oleh superioritas material, melainkan oleh kemampuan dalam mengelola, mengintegrasikan, dan mengeksploitasi berbagai instrumen kekuatan secara adaptif. Penggunaan aktor proksi, termasuk kemunculan fenomena accidental actors, mengindikasikan semakin kaburnya batas antara aktor negara dan non-negara dalam lanskap konflik modern.
Kondisi tersebut memperumit proses atribusi, sekaligus memperluas dimensi peperangan ke ranah siber dan informasi yang bersifat nonlinear dan sulit diprediksi. Dengan demikian, kajian terhadap strategi asimetris Iran tidak hanya relevan dalam memahami dinamika konflik di Timur Tengah, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dalam melihat evolusi peperangan global, dimana dimensi militer, teknologi, sosial, dan kognitif saling berkelindan dalam membentuk pola konflik yang semakin kompleks.
(cip)
Lihat Juga :
