DPR: Kemenkes Jadi Klaster Baru karena Sering Testing dan Tracing
loading...
Kemenkes telah menjadi klaster baru Covid-19 lantaran pejabat maupun pegawai Kemenkes memahami pentingnya testing dan tracing dalam memutus mata rantai Covid-19. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mengaku prihatin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menjadi klaster baru Covid-19 , bahkan kasusnya tertinggi dibanding instansi pemerintahan lainnya.
Menurutnya, hal ini terjadi karena pejabat Kemenkes memahami pentingnya testing dan tracing dalam memutus mata rantai Covid-19 sehingga sering melakukan testing dan tracing. (Baca juga: Luhut: Tiga Bulan ke Depan Jadi Critical Time Penanganan Corona)
"Memang Kemenkes itu dari awal mereka yang bersentuhan dengan penderita dan Covid-19. Tentu mereka lebih aware dengan urusan testing dan tracing karena mereka sering berurusan dengan ini. Sejauh yang kami dapat informasi karena mereka ketat sekali dengan testing dan tracing maka angkanya tinggi," ujar Melki, Jumat (18/9/2020).
Namun, dia meyakini persebaran Covid-19 bukan di dalam gedung Kemenkes melainkan saat terjun langsung ke lapangan karena pejabat dan pegawai Kemenkes juga sering melakukan kerja di lapangan, mengecek langsung ke rumah sakit (RS) dan hal lain yang bersinggungan langsung dengan Covid-19. (Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Bentuk Satgas Hingga Tataran Desa dan Kelurahan)
Karena itu, politikus Partai Golkar ini meminta seluruh instansi pemerintah atau swasta untuk menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin dan ketat. Para pekerja juga harus dibuatkan sistem shifting atau bergiliran agar memastikan hanya 20-25% orang saja yang berada di kantor.
Jadi, minggu pertama 20-25% pegawai selama seminggu masuk dan sisanya di rumah, minggu selanjutnya 20-25% kelompok pekerja lainnya dan sisanya kerja dari rumah.
"Jadi, protokol yang ketat dijalankan, bekerja dengan sistem shifting dan dilakukan pengetesan secara rutin. Bagi yang masuk kantor ditesting atau yang selesai masuk kantor mereka ditesting, di rumah bisa ketahuan statusnya seperti apa," ujar Melki.
Menurutnya, hal ini terjadi karena pejabat Kemenkes memahami pentingnya testing dan tracing dalam memutus mata rantai Covid-19 sehingga sering melakukan testing dan tracing. (Baca juga: Luhut: Tiga Bulan ke Depan Jadi Critical Time Penanganan Corona)
"Memang Kemenkes itu dari awal mereka yang bersentuhan dengan penderita dan Covid-19. Tentu mereka lebih aware dengan urusan testing dan tracing karena mereka sering berurusan dengan ini. Sejauh yang kami dapat informasi karena mereka ketat sekali dengan testing dan tracing maka angkanya tinggi," ujar Melki, Jumat (18/9/2020).
Namun, dia meyakini persebaran Covid-19 bukan di dalam gedung Kemenkes melainkan saat terjun langsung ke lapangan karena pejabat dan pegawai Kemenkes juga sering melakukan kerja di lapangan, mengecek langsung ke rumah sakit (RS) dan hal lain yang bersinggungan langsung dengan Covid-19. (Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Bentuk Satgas Hingga Tataran Desa dan Kelurahan)
Karena itu, politikus Partai Golkar ini meminta seluruh instansi pemerintah atau swasta untuk menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin dan ketat. Para pekerja juga harus dibuatkan sistem shifting atau bergiliran agar memastikan hanya 20-25% orang saja yang berada di kantor.
Jadi, minggu pertama 20-25% pegawai selama seminggu masuk dan sisanya di rumah, minggu selanjutnya 20-25% kelompok pekerja lainnya dan sisanya kerja dari rumah.
"Jadi, protokol yang ketat dijalankan, bekerja dengan sistem shifting dan dilakukan pengetesan secara rutin. Bagi yang masuk kantor ditesting atau yang selesai masuk kantor mereka ditesting, di rumah bisa ketahuan statusnya seperti apa," ujar Melki.
(jon)
Explore More