KPK Dalami Pemotongan Anggaran Internal Kejari HSU dan Aliran Dana ke Mantan Kajari
Kamis, 09 April 2026 - 06:37 WIB
loading...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan pemotongan anggaran internal di Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU). Foto: Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan pemotongan anggaran internal di Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU). Hal itu dilakukan saat pemeriksaan terhadap Aganta Haris Saputra selaku Jaksa pada Kejari HSU pada Rabu (8/4/2026) di Gedung Merah Putih KPK.
Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terkait proses penegakan hukum di Kejari HSU. "Penyidik mendalami keterangan saksi untuk melengkapi berkas penyidikan, terkait pemotongan anggaran yang dilakukan tersangka di internal Kejari HSU," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.
Selain itu, yang bersangkutan turut didalami pengetahuannya perihal sejumlah penerimaan oleh salah satu tersangka. "Serta berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh saudara APN (Albertinus Parlinggoman Napitupulu)," ujarnya.
Baca juga: Jadi Tersangka, Mantan Kajari Hulu Sungai Utara Gugat KPK
Sejatinya, KPK menjadwalkan pemanggilan dua saksi lain, yakni Anggun Devianty selaku Penjaga Tahanan dan Henrikus Ion Sidabutar selaku Staf Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri HSU.
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel).
Ketiganya di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSU, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN); Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU, Asis Budianto (ASB); dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari HSU, Tri Taruna Farida (TAR).
Kajari dan dua pejabat Kejari HSU ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis, 18 Desember 2025. KPK telah mengantongi kecukupan bukti adanya dugaan pemerasan di Kejari HSU.
"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ucap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).
Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terkait proses penegakan hukum di Kejari HSU. "Penyidik mendalami keterangan saksi untuk melengkapi berkas penyidikan, terkait pemotongan anggaran yang dilakukan tersangka di internal Kejari HSU," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.
Selain itu, yang bersangkutan turut didalami pengetahuannya perihal sejumlah penerimaan oleh salah satu tersangka. "Serta berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh saudara APN (Albertinus Parlinggoman Napitupulu)," ujarnya.
Baca juga: Jadi Tersangka, Mantan Kajari Hulu Sungai Utara Gugat KPK
Sejatinya, KPK menjadwalkan pemanggilan dua saksi lain, yakni Anggun Devianty selaku Penjaga Tahanan dan Henrikus Ion Sidabutar selaku Staf Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri HSU.
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel).
Ketiganya di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSU, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN); Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU, Asis Budianto (ASB); dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari HSU, Tri Taruna Farida (TAR).
Kajari dan dua pejabat Kejari HSU ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis, 18 Desember 2025. KPK telah mengantongi kecukupan bukti adanya dugaan pemerasan di Kejari HSU.
"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ucap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).
(rca)
Lihat Juga :
