Menunda Pilkada Dinilai Bukan Berarti Gagal Berdemokrasi
Sabtu, 19 September 2020 - 06:01 WIB
loading...
Jalannya pilkada serentak 2020 ini mulai menuai kritik. Sejumlah kalangan mulai mengkhawatirkan tingginya penyebaran virus Sars Cov-II pada tahapan ini. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Jalannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 ini mulai menuai kritik. Sejumlah kalangan mulai mengkhawatirkan tingginya penyebaran virus Sars Cov-II pada tahapan pesta demokrasi di 270 daerah.
(Baca juga: Rekor! Sehari 4.088 Orang Sembuh dari Covid-19)
Dalam data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 60 bakal calon kepala daerah yang positif Covid-19 (virus Corona). Kabar terbaru Ketua KPU Arief Budiman positif Covid-19. Arief menyusul temannya yang lebih dulu terinfeksi, Evi Novida Ginting.
(Baca juga: Bertambah 114 Orang, Total 9.336 Orang Meninggal Akibat Covid-19)
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadil Ramadhanil mendesak KPU, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah segera berkoordinasi dengan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 mengenai risiko penularan dan update penanganan Covid-19.
"Mendesak KPU, DPR, dan Pemerintah, untuk membuat indikator yang terukur, berbasiskan data, dan informasi dari Satgas Penanganan Covid-19. Daerah mana saja dari 270 daerah yang siap dan aman untuk melaksanakan pilkada," kata Fadil dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (18/9/2020).
Menurutnya, langkah itu untuk memastikan pelaksanaan pilkada tidak menjadi titik penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Perludem meminta pemerintah, DPR, dan KPU untuk mempertimbangkan pilihan menunda tahapan pilkada.
(Baca juga: Rekor! Sehari 4.088 Orang Sembuh dari Covid-19)
Dalam data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 60 bakal calon kepala daerah yang positif Covid-19 (virus Corona). Kabar terbaru Ketua KPU Arief Budiman positif Covid-19. Arief menyusul temannya yang lebih dulu terinfeksi, Evi Novida Ginting.
(Baca juga: Bertambah 114 Orang, Total 9.336 Orang Meninggal Akibat Covid-19)
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadil Ramadhanil mendesak KPU, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah segera berkoordinasi dengan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 mengenai risiko penularan dan update penanganan Covid-19.
"Mendesak KPU, DPR, dan Pemerintah, untuk membuat indikator yang terukur, berbasiskan data, dan informasi dari Satgas Penanganan Covid-19. Daerah mana saja dari 270 daerah yang siap dan aman untuk melaksanakan pilkada," kata Fadil dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (18/9/2020).
Menurutnya, langkah itu untuk memastikan pelaksanaan pilkada tidak menjadi titik penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Perludem meminta pemerintah, DPR, dan KPU untuk mempertimbangkan pilihan menunda tahapan pilkada.
Lihat Juga :
