Benny K Harman Usul Pembentukan Badan Khusus Kelola Aset Sitaan
Selasa, 07 April 2026 - 09:43 WIB
loading...
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyebut perlu ada badan khusus yang mengatur dan mengelola aset sitaan. Persoalan utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada pengelolaan aset yang belum optimal. Ilustrasi/Dok Sindo
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai perlu ada badan khusus yang mengatur dan mengelola aset sitaan. Menurutnya, persoalan utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada pengelolaan aset yang belum optimal.
Hal itu diungkapkan Benny saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas RUU Perampasan Aset dengan para akademisi, Senin (6/4/2026). Benny mengungkapkan, banyak aset bernilai besar yang justru tidak jelas keberlanjutannya setelah disita oleh negara.
"Masalah kita bukan semata pada aturan, tapi pada tata kelola aset-aset yang disita dan dirampas. Setelah dirampas, sering kali tidak jelas lagi keberadaannya," ujar Benny.
Baca Juga: Ikhtiar Menjaga Asa RUU Perampasan Aset
Ia mencontohkan sejumlah aset seperti lahan sawit, izin tambang, hingga komoditas hasil tambang yang nilainya sangat besar, namun tidak memberikan manfaat optimal bagi negara karena lemahnya pengelolaan.
"Ada aset sawit puluhan ribu hektare, ada tambang nikel, batu bara, yang disita. Tapi setelah itu tidak jelas. Bahkan ada yang hilang nilainya."
Untuk itu, Benny mendorong pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset rampasan negara secara profesional. Lembaga tersebut, menurutnya, harus bersifat independen dan tidak berada di bawah institusi penegak hukum.
"Kita perlu badan khusus yang profesional, independen, dan netral untuk mengelola aset-aset ini. Bukan penegak hukum yang mengelola," tegas politikus Partai Demokrat ini.
Menurutnya, lembaga tersebut harus bekerja secara transparan dan akuntabel, serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan baru. "Hasil pengelolaannya harus terbuka, bisa diuji publik, dan diaudit. Ini penting agar aset negara tidak hilang begitu saja," katanya.
Selain itu, Benny juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset sejak tahap penyitaan, bukan hanya setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, pengelolaan yang baik sejak awal akan menjaga nilai ekonomi aset.
"Begitu disita, aset itu harus langsung dikelola secara profesional. Jangan dibiarkan, nanti nilainya turun atau bahkan hilang," ujarnya.
Hal itu diungkapkan Benny saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas RUU Perampasan Aset dengan para akademisi, Senin (6/4/2026). Benny mengungkapkan, banyak aset bernilai besar yang justru tidak jelas keberlanjutannya setelah disita oleh negara.
"Masalah kita bukan semata pada aturan, tapi pada tata kelola aset-aset yang disita dan dirampas. Setelah dirampas, sering kali tidak jelas lagi keberadaannya," ujar Benny.
Baca Juga: Ikhtiar Menjaga Asa RUU Perampasan Aset
Ia mencontohkan sejumlah aset seperti lahan sawit, izin tambang, hingga komoditas hasil tambang yang nilainya sangat besar, namun tidak memberikan manfaat optimal bagi negara karena lemahnya pengelolaan.
"Ada aset sawit puluhan ribu hektare, ada tambang nikel, batu bara, yang disita. Tapi setelah itu tidak jelas. Bahkan ada yang hilang nilainya."
Untuk itu, Benny mendorong pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset rampasan negara secara profesional. Lembaga tersebut, menurutnya, harus bersifat independen dan tidak berada di bawah institusi penegak hukum.
"Kita perlu badan khusus yang profesional, independen, dan netral untuk mengelola aset-aset ini. Bukan penegak hukum yang mengelola," tegas politikus Partai Demokrat ini.
Menurutnya, lembaga tersebut harus bekerja secara transparan dan akuntabel, serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan baru. "Hasil pengelolaannya harus terbuka, bisa diuji publik, dan diaudit. Ini penting agar aset negara tidak hilang begitu saja," katanya.
Selain itu, Benny juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset sejak tahap penyitaan, bukan hanya setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, pengelolaan yang baik sejak awal akan menjaga nilai ekonomi aset.
"Begitu disita, aset itu harus langsung dikelola secara profesional. Jangan dibiarkan, nanti nilainya turun atau bahkan hilang," ujarnya.
(zik)
Lihat Juga :
