Jusuf Kalla di Pusaran Krisis Kebenaran dan Viralitas

Dalam kerangka teoretis, kondisi ini telah lama diperingatkan oleh Jürgen Habermas (1981): ruang demokrasi bergantung pada komunikasi yang bebas dari distorsi. Namun, hari ini ruang publik justru dipenuhi distorsi, di mana argumen tidak lagi diuji melalui rasionalitas, melainkan melalui popularitas. Cass Sunstein (2017) menambahkan bahwa manusia cenderung mengonsumsi informasi yang menguatkan keyakinannya—membuat disinformasi menemukan audiens yang siap mempercayainya.

Demokrasi dalam Cengkeraman Algoritma

Kita sedang menyaksikan pergeseran dari demokrasi deliberatif menuju apa yang dapat disebut sebagai demokrasi algoritmik. Dalam sistem ini, kebenaran tidak ditentukan oleh kualitas argumen, melainkan oleh kecepatan distribusi.

Di Indonesia, persoalan ini diperparah oleh literasi digital yang belum merata dan budaya berbagi informasi tanpa verifikasi. Dalam situasi seperti ini, spekulasi dengan mudah berubah menjadi “kebenaran alternatif”. Kecepatan menyampaikan pesan dilakukan tanpa mempertimbangkan ketepatan berita.

Tuduhan terhadap figur seperti Jusuf Kalla bukan sekadar serangan personal. Ia adalah produk dari ekosistem yang memungkinkan opini tanpa dasar memperoleh legitimasi sosial. Ketika publik kehilangan kemampuan—atau kemauan—untuk membedakan fakta dari opini, ruang publik berubah menjadi arena kebisingan.

Penutup: Ketika Kebenaran Harus Diperjuangkan

Jika demokrasi ingin bertahan, literasi publik harus naik kelas: dari sekadar mengetahui fakta menjadi memahami bagaimana fakta dimanipulasi. Sebab, di zaman ini, kebohongan paling berbahaya bukan yang sepenuhnya salah, melainkan yang terasa benar.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, kita tidak hanya kehilangan kepercayaan terhadap informasi—kita kehilangan fondasi demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak mungkin berdiri di atas kecurigaan yang tak diverifikasi. Ia membutuhkan warga yang berpikir, bukan sekadar bereaksi; yang memeriksa, bukan sekadar membagikan.

Ketika setiap orang merasa berhak memproduksi “kebenaran” versinya sendiri tanpa tanggung jawab, yang runtuh bukan hanya reputasi individu, tetapi juga akal sehat kolektif.

Hari ini, disinformasi menimpa kembali Jusuf Kalla. Kemarin, tokoh Susilo Bambang Yudhoyono dikaitkan dengan kasus ini juga. Besok, tokoh siapa menjadi korban? Jika aparat penegak hukum bekerja sendirian tanpa dukungan ekosistem literasi, pemangku kepentingan di ranah digital, dan tanggung jawab publik, maka siklus ini akan terus berulang.

Dan pada akhirnya, tersisa satu pertanyaan mendasar: masihkah kita peduli pada kebenaran, atau kita sudah sepenuhnya tunduk pada kegaduhan?