SBY: PBB Harusnya Hentikan Penugasan UNIFIL di Medan Perang yang Masih Membara
Minggu, 05 April 2026 - 15:33 WIB
loading...
Mantan Presiden SBY menilai PBB dalam hal ini UNIFIL seharusnya menghentikan penugasannya di medan perang yang masih membara, seperti yang terjadi di Libanon. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal ini UNIFIL, menghentikan penugasannya di medan perang yang masih membara, seperti yang terjadi di Libanon. Hal ini menyusul gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (Peacekeeper) di Libanon beberapa hari yang lalu.
SBY menjelaskan bahwa satuan pemeliharaan perdamaian PBB, seperti Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Libanon saat ini, tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan 'peacemaking'. Peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran.
Baca juga: SBY Dukung Langkah Prabowo Desak PBB Investigasi Gugurnya 3 Prajurit TNI di Libanon
"Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang 'lebih keras' untuk sebuah 'peacemaking'. Mereka bertugas di 'blue line' atau di wilayah 'blue zone', yang bukan merupakan daerah pertempuran atau 'war zone"," kata SBY dalam keterangannya yang ditulis di akun X, Minggu (5/4/2026).
Kontingen Indonesia, kata dia, hakikatnya bertugas di 'Blue Line" yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar 'Blue Line' kini sudah berada di 'war zone', yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah.
Bahkan, SBY mendengar kabar jika pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini, menurut dia, tentu sangat berbahaya bagi 'peacekeeper' karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.
Baca juga: 3 Prajurit TNI Gugur dalam Serangan di Lebanon, Presiden Prabowo Mengecam Keras
"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," ujarnya.
Oleh karena itu, dia meminta Dewan Keamanan (DK) PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Ia mengaku masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu.
"PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda," tandas SBY.
SBY menjelaskan bahwa satuan pemeliharaan perdamaian PBB, seperti Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Libanon saat ini, tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan 'peacemaking'. Peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran.
Baca juga: SBY Dukung Langkah Prabowo Desak PBB Investigasi Gugurnya 3 Prajurit TNI di Libanon
"Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang 'lebih keras' untuk sebuah 'peacemaking'. Mereka bertugas di 'blue line' atau di wilayah 'blue zone', yang bukan merupakan daerah pertempuran atau 'war zone"," kata SBY dalam keterangannya yang ditulis di akun X, Minggu (5/4/2026).
Kontingen Indonesia, kata dia, hakikatnya bertugas di 'Blue Line" yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar 'Blue Line' kini sudah berada di 'war zone', yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah.
Bahkan, SBY mendengar kabar jika pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini, menurut dia, tentu sangat berbahaya bagi 'peacekeeper' karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.
Baca juga: 3 Prajurit TNI Gugur dalam Serangan di Lebanon, Presiden Prabowo Mengecam Keras
"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," ujarnya.
Oleh karena itu, dia meminta Dewan Keamanan (DK) PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Ia mengaku masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu.
"PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda," tandas SBY.
(shf)
Lihat Juga :
