Kasus Covid-19 Terus Naik, Kinerja Erick Thohir Dipertanyakan
Jum'at, 18 September 2020 - 20:42 WIB
loading...
Kinerja Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir dipertanyakan. Sebab kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir dipertanyakan. Sejak menjabat 27 Agustus 2020 lalu, peningkatan kasus positif virus Corona (Covid-19) di Indonesia tidak bisa terbendung.
Sekjen Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila, Willy Danantyo, mengatakan, sejak 27 Agustus 2020, Menteri BUMN Erick Thohir menempati posisi sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN. Dia juga menempati posisi sebagai kepala tim pelaksana dalam komite ini yang membawahi Satgas Covid-19 dan Satgas PEN. Namun Per 16 September 2020, kasus positif virus Corona (Covid-19) di Indonesia bertambah 3.963 kasus. Penambahan sebanyak 3.963 memecahkan rekor sebelumnya pada 10 September dengan jumlah 3.861 kasus.
Melihat fakta tersebur, Willy mengaku prihatin. Bahkan, dia menilai Erick Tohir tidak pantas untuk menduduki posisi tersebut. Menurutnya kerja Erick di penanganan Covid-19 terlihat hanya memprioritaskan pada proyek pengadaan saja. Kegaduhan yang dibuatnya bahkan sudah dimulai saat dia tiba-tiba memaksakan untuk memasukkan alat rapid test yang belum memiliki izin edar dari Menkes. (Baca juga: Luhut Targetkan Januari 2021 Sebanyak 100 Juta Penduduk Divaksinasi Covid-19)
“Dia memanfaatkan suasana untuk mem-fait a comply presiden dengan menkes. Hasilnya izin edar diberikan, meskipun kabarnya barang yang dia impor sudah ada di pelabuhan. Belakangan alat rapid test yang dia impor melalui anak perusahaan BUMN RNI ditengarai bermasalah. Selain tidak akurat, juga distribusinya bermasalah,” ujarnya, Jumat (18/9/2020). (Baca juga: Luhut Sebut Akhir Desember 2020 Indonesia Terima 40 Juta Vaksin Covid-19)
Willy juga mengungkap Erick juga pernah sesumbar kalau BUMN akan menyiapkan 50 juta masker medis untuk dibagikan ke seluruh Indonesia. “Faktanya, saat itu justru terjadi kelangkaan masker, sehingga harga masker meningkat hingga puluhan kali lipat. Ini juga berdampak pada sejumlah tenaga kesehatan tidak kebagian masker medis,” tuturnya. (Baca juga: Bertambah 114 Orang, Total 9.336 Orang Meninggal Akibat Covid-19)
Selain itu, Erick juga berpolemik dengan Presiden Joko Widodo terkait pengadaan vaksin. Presiden yang mendorong pengadaan vaksin dalam negeri telah mengumumkan vaksin diprediksi akan mulai diprediksi 2021. “Namun, Erick menyatakan bahwa vaksin paling cepat baru bisa diprediksi setahun kemudian yakni 2022,” kata Willy.
Dia menambahkan, belum lama ini Erick kembali meralat dengan menyebutkan vaksin bisa mulai dilaksanakan akhir tahun ini dengan menggunakan vaksin impor dari China Sinovac. “Padahal, belum ada keterangan resmi dari menkes apakah vaksin asal China ini sesuai untuk kondisi di Indonesia. Kemudian dicurigai kalau Erick telah bermain mata dengan eksekutif Sinovac untuk pengadaan vaksin ini, sehingga dia berani sesumbar kalau akhir tahun ini vaksin itu bisa dilaksanakan,” imbuhnya.
Willy berharap agar Presiden Joko Widodo secara tegas memutuskan posisi Erick Tohir dalam penanganan Covid-19 ini. Meskipun sebenarnya presiden telah menugaskan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk segera menangani Covid-19. Bahkan presiden memberi tenggat waktu 2 minggu.
"Saya melihat sopan santun yang luar biasa dari Pak Presiden. Sebagai orang Solo dia menunjukkan ewuh pekewuh khas Jawa. Enggan membuat polemik, namun menunjukkan sikap yang nyata. Penunjukkan Pak Luhut itu menunjukkan presiden menyatakan Erick Tohir gagal. Tinggal dia nya sadar atau tidak," papar Willy.
Willy yang juga aktif di relawan nasional penanganan Covid 19 berharap penanganan Covid-19 ke depan harus semakin serius dan holistik. "Tim penanganan Covid-19 harus benar-benar dipimpin oleh orang yang memiliki pengalaman dalam memobilisasi relawan, terutama dalam hal tanggap bencana. Di samping itu, orang itu harus memiliki jiwa kepemimpinan dan integritas yang telah teruji di lapangan,” katanya.
Sekjen Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila, Willy Danantyo, mengatakan, sejak 27 Agustus 2020, Menteri BUMN Erick Thohir menempati posisi sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN. Dia juga menempati posisi sebagai kepala tim pelaksana dalam komite ini yang membawahi Satgas Covid-19 dan Satgas PEN. Namun Per 16 September 2020, kasus positif virus Corona (Covid-19) di Indonesia bertambah 3.963 kasus. Penambahan sebanyak 3.963 memecahkan rekor sebelumnya pada 10 September dengan jumlah 3.861 kasus.
Melihat fakta tersebur, Willy mengaku prihatin. Bahkan, dia menilai Erick Tohir tidak pantas untuk menduduki posisi tersebut. Menurutnya kerja Erick di penanganan Covid-19 terlihat hanya memprioritaskan pada proyek pengadaan saja. Kegaduhan yang dibuatnya bahkan sudah dimulai saat dia tiba-tiba memaksakan untuk memasukkan alat rapid test yang belum memiliki izin edar dari Menkes. (Baca juga: Luhut Targetkan Januari 2021 Sebanyak 100 Juta Penduduk Divaksinasi Covid-19)
“Dia memanfaatkan suasana untuk mem-fait a comply presiden dengan menkes. Hasilnya izin edar diberikan, meskipun kabarnya barang yang dia impor sudah ada di pelabuhan. Belakangan alat rapid test yang dia impor melalui anak perusahaan BUMN RNI ditengarai bermasalah. Selain tidak akurat, juga distribusinya bermasalah,” ujarnya, Jumat (18/9/2020). (Baca juga: Luhut Sebut Akhir Desember 2020 Indonesia Terima 40 Juta Vaksin Covid-19)
Willy juga mengungkap Erick juga pernah sesumbar kalau BUMN akan menyiapkan 50 juta masker medis untuk dibagikan ke seluruh Indonesia. “Faktanya, saat itu justru terjadi kelangkaan masker, sehingga harga masker meningkat hingga puluhan kali lipat. Ini juga berdampak pada sejumlah tenaga kesehatan tidak kebagian masker medis,” tuturnya. (Baca juga: Bertambah 114 Orang, Total 9.336 Orang Meninggal Akibat Covid-19)
Selain itu, Erick juga berpolemik dengan Presiden Joko Widodo terkait pengadaan vaksin. Presiden yang mendorong pengadaan vaksin dalam negeri telah mengumumkan vaksin diprediksi akan mulai diprediksi 2021. “Namun, Erick menyatakan bahwa vaksin paling cepat baru bisa diprediksi setahun kemudian yakni 2022,” kata Willy.
Dia menambahkan, belum lama ini Erick kembali meralat dengan menyebutkan vaksin bisa mulai dilaksanakan akhir tahun ini dengan menggunakan vaksin impor dari China Sinovac. “Padahal, belum ada keterangan resmi dari menkes apakah vaksin asal China ini sesuai untuk kondisi di Indonesia. Kemudian dicurigai kalau Erick telah bermain mata dengan eksekutif Sinovac untuk pengadaan vaksin ini, sehingga dia berani sesumbar kalau akhir tahun ini vaksin itu bisa dilaksanakan,” imbuhnya.
Willy berharap agar Presiden Joko Widodo secara tegas memutuskan posisi Erick Tohir dalam penanganan Covid-19 ini. Meskipun sebenarnya presiden telah menugaskan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk segera menangani Covid-19. Bahkan presiden memberi tenggat waktu 2 minggu.
"Saya melihat sopan santun yang luar biasa dari Pak Presiden. Sebagai orang Solo dia menunjukkan ewuh pekewuh khas Jawa. Enggan membuat polemik, namun menunjukkan sikap yang nyata. Penunjukkan Pak Luhut itu menunjukkan presiden menyatakan Erick Tohir gagal. Tinggal dia nya sadar atau tidak," papar Willy.
Willy yang juga aktif di relawan nasional penanganan Covid 19 berharap penanganan Covid-19 ke depan harus semakin serius dan holistik. "Tim penanganan Covid-19 harus benar-benar dipimpin oleh orang yang memiliki pengalaman dalam memobilisasi relawan, terutama dalam hal tanggap bencana. Di samping itu, orang itu harus memiliki jiwa kepemimpinan dan integritas yang telah teruji di lapangan,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
