Hauzah dan Pesantren: Dua Organisme Peradaban yang Menolak Runtuh

Khomeini tidak hanya belajar ilmu fikih di Hauzah, tetapi juga menyerap pemikiran politik tentang pemerintahan Islam. Gagasannya tentang wilayat al-faqih (kepemimpinan tertinggi para fukaha) yang kemudian menjadi landasan konstitusi Republik Islam Iran, lahir dari pergumulan intelektual di lingkungan Hauzah.

Hal yang sama berlaku untuk Ayatullah Ali Khamenei. Dalam sebuah pertemuan beberapa waktu lalu, Khamenei menggambarkan Allameh Mirza Muhammad Hussain Naeini sebagai salah satu pilar intelektual dan spiritual Hauzah Najaf. Pemikiran politik Naeini, menurut Khamenei, berakar pada prinsip mendirikan pemerintahan Islam berdasarkan wilayah sebagai tandingan terhadap tirani.

Menariknya, Khamenei menegaskan bahwa pemikiran politik Naeini mengamanatkan bahwa pemerintah dan semua pejabatnya harus tunduk pada pengawasan dan akuntabilitas nasional. Ini memerlukan pembentukan "parlemen perwakilan" melalui pemilu untuk pengawasan dan legislasi, dengan validitas hukumnya bergantung pada persetujuan para ulama terkemuka. Inilah yang kemudian dipahami sebagai kerangka "Republik Islam" yang memadukan kedaulatan rakyat dan kompas etik keagamaan.

Ekspor Revolusi: Hauzah sebagai Jaringan Transnasional

Setelah Revolusi Islam 1979, Iran tidak hanya mengekspor ideologi, tetapi juga jaringan Hauzah ke berbagai negara. Chatham House—lembaga riset ternama di Inggris—mencatat bahwa Republik Islam Iran telah mempromosikan ideologi Syiahnya yang berakar pada gagasan pemerintahan Islam untuk membangun jaringan transnasional yang loyal.

Di bawah kepemimpinan Khamenei, para ulama Iran telah dilembagakan dan dikelola secara terpusat. Ini berdampak pada pertumbuhan pengaruh Iran dan intervensinya di Hauzah dan politik negara tetangga, terutama Irak pasca-2003.

Sebuah studi kasus menarik adalah pendirian Hauzah al-Qa'im di Teheran oleh Gerakan Vanguard Missionary (MVM) dari Arab Saudi. Setelah tekanan keamanan di Saudi, ratusan pemuda Syiah Saudi pergi ke Iran dan belajar di Hauzah ini. Mereka kemudian kembali dan menjadi tokoh-tokoh berpengaruh, seperti Hasan al-Saffar, pemimpin spiritual Syiah Saudi. Inilah bukti bahwa Hauzah bukan sekadar lembaga pendidikan lokal, tetapi jaringan transnasional yang membentuk lanskap politik regional.

Jembatan ke Nusantara: Apa yang Bisa Kita Pelajari?

Setelah membaca tentang kedalaman institusional Hauzah, saya jadi bertanya: apakah di Indonesia kita memiliki institusi serupa? Jawabannya jelas: pesantren. Bahkan, pesantren di Nusantara memiliki kemiripan yang mencolok dengan Hauzah, baik dalam sistem pendidikan, jaringan sosial, maupun peran kebangsaannya.

KH Ma'ruf Amin, dalam peringatan 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, menjelaskan bahwa tugas pondok pesantren adalah menyiapkan orang yang alim dan ahli ilmu, mengajarkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kemampuan intelektual yang tinggi. Dengan demikian, pesantren berperan ganda dalam mencetak ulama sekaligus pemimpin masyarakat.

Kiai Ma'ruf menegaskan bahwa "tidak boleh ada kekosongan ulama". Pernyataan ini mengingatkan kita pada konsep bahs kharij di Hauzah yang memastikan regenerasi keilmuan tidak pernah putus.

Ia juga menyebut Pondok Pesantren Al-Falah Ploso sebagai "pabrik kiai" yang selama 100 tahun telah menghasilkan banyak ulama besar. Alumninya bahkan mendirikan pesantren-pesantren baru di berbagai tempat untuk menyambung sanad ilmu. Ini persis seperti jaringan Hauzah di Timur Tengah—sebuah ekosistem yang saling terhubung, mereproduksi nilai, dan mencetak pemimpin.

Dalam forum Silaturahmi Kebangsaan di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menegaskan bahwa pesantren telah menjadi rumah peradaban. Dari rahim pesantren lahir para pejuang kemerdekaan dan pemimpin penjaga moral bangsa.