Penyelesaian Hukum Perdata Sangat Bertele-Tele, PERADI SAI Dorong Reformasi Hukum di RUU HAPER
Senin, 30 Maret 2026 - 22:33 WIB
loading...
PERADI SAI menyampaikan pandangan, masukan, dan rekomendasi strategis terkait RUU HAPER dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3/2026). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia ( PERADI SAI ) menyampaikan pandangan, masukan, dan rekomendasi strategis terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPER) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3/2026). PERADI SAI menegaskan bahwa reformasi hukum acara perdata merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab berbagai persoalan mendasar dalam praktik peradilan di Indonesia.
Ketua Umum PERADI SAI Harry Ponto menyoroti panjangnya rantai proses perkara perdata yang justru berpotensi menggerus makna keadilan itu sendiri. "Kita harus jujur melihat kenyataan. Perkara perdata di Indonesia sering kali berjalan terlalu panjang. Dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, kasasi, sampai peninjauan kembali. Bahkan, bisa berulang lagi di tahap eksekusi. Ini bukan sekadar lambat, ini berbahaya bagi kepastian hukum," kata Harry.
Harry menilai kondisi tersebut mencerminkan adagium klasik dalam dunia hukum, yakni 'Justice Delayed is Justice Denied', yang berarti keadilan yang tertunda sama dengan penolakan terhadap keadilan itu sendiri. Menurutnya, lamanya proses ini bukan semata karena faktor kesengajaan, melainkan memang disebabkan oleh desain hukum acara perdata yang membuka terlalu banyak tahapan.
Baca Juga: RUU Hukum Acara Perdata Jadi Usul Inisiatif DPR
Dampaknya, bukan hanya masyarakat pencari keadilan yang dirugikan, tetapi juga iklim investasi di Indonesia ikut terdampak negatif. "Situasi ini tidak hanya membuat frustasi orang Indonesia sendiri, tapi juga para investor asing. Padahal kita ingin mengundang investasi," katanya.
Karena itu, PERADI SAI mengusulkan restrukturisasi peradilan perdata dengan pembagian fungsi yang lebih tegas. Pengadilan Negeri bertindak sebagai judex factie, dan Pengadilan Tinggi sebagai judex juris. Tidak ada lagi kasasi ke Mahkamah Agung, yang nantinya difokuskan sebagai lembaga peninjauan kembali terbatas. Harry yakin restrukturisasi peradilan perdata ini akan secara signifikan mengurangi beban perkara di Mahkamah Agung yang saat ini dinilai terlalu berat.
Ketua Tim Perumus PERADI SAI Swandy Halim menambahkan, Mahkamah Agung sejatinya tidak boleh terus menjadi ‘tempat akhir semua perkara’. "Kalau semua dibawa ke atas, yang kita dapat bukan keadilan yang lebih baik, tapi penumpukan perkara."
Sementara, anggota Tim Perumus Alfin Sulaiman menyoroti pentingnya sinkronisasi RUU HAPER dengan berbagai instrumen yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk e-court dan e-litigation, mekanisme mediasi, dan praktik arbitrase. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum dalam implementasi.
PERADI SAI juga mendorong penguatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif. Perlu dimungkinkan pengesahan kesepakatan damai di luar pengadilan dengan kekuatan eksekutorial.
"Kalau para pihak sudah sepakat, negara harus hadir untuk memperkuat, bukan mempersulit. Jangan semua dipaksa masuk ke jalur litigasi yang panjang,” usul Alfin.
![Penyelesaian Hukum Perdata Sangat Bertele-Tele, PERADI SAI Dorong Reformasi Hukum di RUU HAPER]()
Anggota Tim Perumus lainnya, Andi F. Simangunsong menambahkan, sebagai organisasi advokat, PERADI SAI menemukan bahwa pengalaman praktis di lapangan menunjukkan masih banyak kelemahan dalam hukum acara perdata, baik dari sisi efisiensi, kepastian hukum, maupun perlindungan hak para pihak.
"Advokat itu bukan penonton. Kami ada di garis depan setiap hari. Karena itu, suara advokat harus menjadi bagian penting dalam merumuskan hukum acara perdata yang benar-benar bisa dijalankan," kata Andi.
Dalam RDPU tersebut, PERADI SAI juga menyatakan kesiapan untuk terus terlibat aktif dalam pembahasan RUU HAPER, termasuk memberikan kajian lanjutan dan dukungan teknis apabila diperlukan. Harry menegaskan bahwa reformasi hukum acara perdata bukan hanya soal perubahan aturan, tetapi soal keberanian untuk membenahi sistem yang selama ini terlalu berputar. "Tanpa itu, keadilan akan terus tertunda—dan pada akhirnya, hilang maknanya," tegasnya.
PERADI SAI mendorong DPR bersama Pemerintah dapat segera melakukan pembahasan yang sifatnya maraton terhadap RUU HAPER ini. Sehingga diharapkan tahun ini sudah bisa disahkan menjadi undang-undang.
Ketua Umum PERADI SAI Harry Ponto menyoroti panjangnya rantai proses perkara perdata yang justru berpotensi menggerus makna keadilan itu sendiri. "Kita harus jujur melihat kenyataan. Perkara perdata di Indonesia sering kali berjalan terlalu panjang. Dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, kasasi, sampai peninjauan kembali. Bahkan, bisa berulang lagi di tahap eksekusi. Ini bukan sekadar lambat, ini berbahaya bagi kepastian hukum," kata Harry.
Harry menilai kondisi tersebut mencerminkan adagium klasik dalam dunia hukum, yakni 'Justice Delayed is Justice Denied', yang berarti keadilan yang tertunda sama dengan penolakan terhadap keadilan itu sendiri. Menurutnya, lamanya proses ini bukan semata karena faktor kesengajaan, melainkan memang disebabkan oleh desain hukum acara perdata yang membuka terlalu banyak tahapan.
Baca Juga: RUU Hukum Acara Perdata Jadi Usul Inisiatif DPR
Dampaknya, bukan hanya masyarakat pencari keadilan yang dirugikan, tetapi juga iklim investasi di Indonesia ikut terdampak negatif. "Situasi ini tidak hanya membuat frustasi orang Indonesia sendiri, tapi juga para investor asing. Padahal kita ingin mengundang investasi," katanya.
Karena itu, PERADI SAI mengusulkan restrukturisasi peradilan perdata dengan pembagian fungsi yang lebih tegas. Pengadilan Negeri bertindak sebagai judex factie, dan Pengadilan Tinggi sebagai judex juris. Tidak ada lagi kasasi ke Mahkamah Agung, yang nantinya difokuskan sebagai lembaga peninjauan kembali terbatas. Harry yakin restrukturisasi peradilan perdata ini akan secara signifikan mengurangi beban perkara di Mahkamah Agung yang saat ini dinilai terlalu berat.
Ketua Tim Perumus PERADI SAI Swandy Halim menambahkan, Mahkamah Agung sejatinya tidak boleh terus menjadi ‘tempat akhir semua perkara’. "Kalau semua dibawa ke atas, yang kita dapat bukan keadilan yang lebih baik, tapi penumpukan perkara."
Sementara, anggota Tim Perumus Alfin Sulaiman menyoroti pentingnya sinkronisasi RUU HAPER dengan berbagai instrumen yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk e-court dan e-litigation, mekanisme mediasi, dan praktik arbitrase. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum dalam implementasi.
PERADI SAI juga mendorong penguatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif. Perlu dimungkinkan pengesahan kesepakatan damai di luar pengadilan dengan kekuatan eksekutorial.
"Kalau para pihak sudah sepakat, negara harus hadir untuk memperkuat, bukan mempersulit. Jangan semua dipaksa masuk ke jalur litigasi yang panjang,” usul Alfin.
Anggota Tim Perumus lainnya, Andi F. Simangunsong menambahkan, sebagai organisasi advokat, PERADI SAI menemukan bahwa pengalaman praktis di lapangan menunjukkan masih banyak kelemahan dalam hukum acara perdata, baik dari sisi efisiensi, kepastian hukum, maupun perlindungan hak para pihak.
"Advokat itu bukan penonton. Kami ada di garis depan setiap hari. Karena itu, suara advokat harus menjadi bagian penting dalam merumuskan hukum acara perdata yang benar-benar bisa dijalankan," kata Andi.
Dalam RDPU tersebut, PERADI SAI juga menyatakan kesiapan untuk terus terlibat aktif dalam pembahasan RUU HAPER, termasuk memberikan kajian lanjutan dan dukungan teknis apabila diperlukan. Harry menegaskan bahwa reformasi hukum acara perdata bukan hanya soal perubahan aturan, tetapi soal keberanian untuk membenahi sistem yang selama ini terlalu berputar. "Tanpa itu, keadilan akan terus tertunda—dan pada akhirnya, hilang maknanya," tegasnya.
PERADI SAI mendorong DPR bersama Pemerintah dapat segera melakukan pembahasan yang sifatnya maraton terhadap RUU HAPER ini. Sehingga diharapkan tahun ini sudah bisa disahkan menjadi undang-undang.
(zik)
Lihat Juga :
