Soroti Penyaluran Bansos di Tengah Inflasi, Selly Gantina: Perkuat Fungsi Kemensos
Jum'at, 27 Maret 2026 - 14:09 WIB
loading...
A
A
A
Karena itu, peran kemensos harus diperkuat, baik tenaga di kementeriannya; Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN) dan tenaga lapangannya; Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan tenaga penyandang disabilitas dan lansia yang berada di bawah naungan Rehsos.
Artinya, kata Selly, Kemensos merupakan ujung tombak yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memastikan bantuan benar-benar diterima secara utuh oleh masyarakat, tidak terjadi penyimpangan di lapangan, serta membantu penerima memahami mekanisme pencairan bantuan.
Lebih lanjut, Legislator Dapil Jabar VIII itu mengungkapkan masih ditemukan berbagai persoalan di lapangan, termasuk adanya praktik percaloan dalam pengurusan bansos. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya bersih dan masih membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Penanggulangan inflasi salah satunya melalui bansos, akan tetapi jangan sampai bansos diberikan tapi buat bancakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik seperti ini,” tegasnya.
Selly menilai bansos tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pendekatan yang digunakan pemerintah tidak boleh sekadar respons jangka pendek, melainkan harus berbasis mitigasi dengan mengidentifikasi kelompok masyarakat yang baru terdampak tekanan ekonomi.
“Bansos harus berbasis mitigasi, bukan sekadar pembagian. Harus jelas siapa yang terdampak dan membutuhkan serta melindunginya,” ujarnya.
Selain itu, Selly juga menekankan pentingnya reformasi data bansos dengan membuka ruang partisipasi publik secara luas. Ia menilai masyarakat harus diberi akses untuk terlibat dalam proses pembaruan data, baik dengan mengusulkan penerima baru, memperbaiki data yang tidak tepat, maupun melaporkan penyimpangan yang terjadi di lapangan.
“Ruang partisipasi masyarakat harus dibuka lebar agar data bansos lebih akurat dan transparan,” jelasnya.
Artinya, kata Selly, Kemensos merupakan ujung tombak yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memastikan bantuan benar-benar diterima secara utuh oleh masyarakat, tidak terjadi penyimpangan di lapangan, serta membantu penerima memahami mekanisme pencairan bantuan.
Lebih lanjut, Legislator Dapil Jabar VIII itu mengungkapkan masih ditemukan berbagai persoalan di lapangan, termasuk adanya praktik percaloan dalam pengurusan bansos. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya bersih dan masih membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Penanggulangan inflasi salah satunya melalui bansos, akan tetapi jangan sampai bansos diberikan tapi buat bancakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik seperti ini,” tegasnya.
Selly menilai bansos tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pendekatan yang digunakan pemerintah tidak boleh sekadar respons jangka pendek, melainkan harus berbasis mitigasi dengan mengidentifikasi kelompok masyarakat yang baru terdampak tekanan ekonomi.
“Bansos harus berbasis mitigasi, bukan sekadar pembagian. Harus jelas siapa yang terdampak dan membutuhkan serta melindunginya,” ujarnya.
Selain itu, Selly juga menekankan pentingnya reformasi data bansos dengan membuka ruang partisipasi publik secara luas. Ia menilai masyarakat harus diberi akses untuk terlibat dalam proses pembaruan data, baik dengan mengusulkan penerima baru, memperbaiki data yang tidak tepat, maupun melaporkan penyimpangan yang terjadi di lapangan.
“Ruang partisipasi masyarakat harus dibuka lebar agar data bansos lebih akurat dan transparan,” jelasnya.
Lihat Juga :
