Selesaikan Konflik di Papua, Pemerintah Harus Lakukan Pendekatan Holistik
Jum'at, 18 September 2020 - 14:41 WIB
loading...
A
A
A
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak pemerintah memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/Polri yang bertugas di Papua. "Pemerintah perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis sehingga bisa direspon secara cepat dan tepat oleh TNI/Polri," ucapnya.
Sukamta meminta penanganan masalah di Papua dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah. Hal itu untuk membuat ruang gerak gerakan separatis semakin sempit.
"Saya yakin mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI. Hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme papua merdeka. Akan tetapi, yang segelintir ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri," kata Sukamta.
Dia menerangkan pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa meredakan konflik. Artinya, masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah.
Politisi dari dapil Yogyakarta itu mengusulkan dibentuk gugus tugas khusus untuk Papua. Gugus tugas itu harus melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, tokoh-tokoh adat, dan agama di Papua.
Sukamta meminta penanganan masalah di Papua dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah. Hal itu untuk membuat ruang gerak gerakan separatis semakin sempit.
"Saya yakin mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI. Hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme papua merdeka. Akan tetapi, yang segelintir ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri," kata Sukamta.
Dia menerangkan pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa meredakan konflik. Artinya, masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah.
Politisi dari dapil Yogyakarta itu mengusulkan dibentuk gugus tugas khusus untuk Papua. Gugus tugas itu harus melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, tokoh-tokoh adat, dan agama di Papua.
Lihat Juga :
