Dukung SKB 7 Menteri, Nurul Arifin Dorong Pengembangan AI Lokal untuk Pendidikan
Jum'at, 13 Maret 2026 - 11:57 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendukung kebijakan pemerintah yang menerbitkan SKB Tujuh Menteri mengenai Pedoman Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial (AI) di Dunia Pendidikan. Foto/Tangkapan layar IG @na_nurularifin
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri mengenai Pedoman Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial (AI) di Dunia Pendidikan . Menurut Nurul, kebijakan tersebut merupakan langkah penting agar pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di sekolah tidak berjalan tanpa arah.
Nurul menilai, regulasi yang mengatur penggunaan AI sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dibutuhkan agar teknologi benar-benar menjadi alat belajar, bukan sekadar jalan pintas bagi siswa dalam menyelesaikan tugas.
"Kita mendukung kebijakan SKB tujuh menteri ini karena teknologi AI memang tidak bisa dihindari. Tetapi penggunaannya harus diarahkan agar mendukung proses pembelajaran dan tidak justru mengurangi kemampuan berpikir kritis anak-anak," kata Nurul dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Baca Juga: 7 Menteri Teken SKB, Indonesia Kini Miliki Panduan Teknologi Digital dan AI
Pemerintah sebelumnya menetapkan pedoman pemanfaatan AI di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal melalui keputusan bersama tujuh kementerian yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno. Dalam kebijakan tersebut, penggunaan AI instan seperti ChatGPT tidak diperbolehkan secara langsung untuk kebutuhan pembelajaran di tingkat SD hingga SMA, guna menghindari dampak negatif terhadap perkembangan kognitif siswa.
Nurul menilai, pendekatan ini tepat karena teknologi AI generatif dapat memberikan jawaban instan yang berpotensi membuat siswa melewati proses berpikir dan analisis. Menurutnya, pendidikan tetap harus menempatkan proses belajar sebagai prioritas utama.
"Anak-anak tetap harus belajar memahami konsep, bukan hanya mendapatkan jawaban cepat dari mesin. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti proses berpikir," ujarnya.
Nurul menilai, regulasi yang mengatur penggunaan AI sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dibutuhkan agar teknologi benar-benar menjadi alat belajar, bukan sekadar jalan pintas bagi siswa dalam menyelesaikan tugas.
"Kita mendukung kebijakan SKB tujuh menteri ini karena teknologi AI memang tidak bisa dihindari. Tetapi penggunaannya harus diarahkan agar mendukung proses pembelajaran dan tidak justru mengurangi kemampuan berpikir kritis anak-anak," kata Nurul dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Baca Juga: 7 Menteri Teken SKB, Indonesia Kini Miliki Panduan Teknologi Digital dan AI
Pemerintah sebelumnya menetapkan pedoman pemanfaatan AI di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal melalui keputusan bersama tujuh kementerian yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno. Dalam kebijakan tersebut, penggunaan AI instan seperti ChatGPT tidak diperbolehkan secara langsung untuk kebutuhan pembelajaran di tingkat SD hingga SMA, guna menghindari dampak negatif terhadap perkembangan kognitif siswa.
Nurul menilai, pendekatan ini tepat karena teknologi AI generatif dapat memberikan jawaban instan yang berpotensi membuat siswa melewati proses berpikir dan analisis. Menurutnya, pendidikan tetap harus menempatkan proses belajar sebagai prioritas utama.
"Anak-anak tetap harus belajar memahami konsep, bukan hanya mendapatkan jawaban cepat dari mesin. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti proses berpikir," ujarnya.
Lihat Juga :
