Konflik Timur Tengah, Selly DPR Ingatkan Pemerintah Lindungi Jemaah dan Pembiayaan Haji

Indonesia setiap tahun memberangkatkan sekitar 210.000 jemaah haji dengan berbagai kontrak layanan yang sebagian besar hanya berlaku hingga berakhirnya musim haji. Apabila terjadi situasi luar biasa yang menyebabkan jemaah tertahan di luar skema normal, maka akan muncul pertanyaan besar mengenai pembiayaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi tambahan.

“Dalam kondisi seperti itu, kita tidak bisa serta-merta membebankan seluruhnya kepada dana yang dikelola BPKH. Dana haji harus dijaga keberlanjutannya. Jangan sampai seluruh sumber daya keuangan digunakan untuk menyelamatkan situasi jangka pendek, tetapi pada tahun berikutnya justru tidak tersedia dana cukup untuk memberangkatkan jemaah,” ungkapnya.

Dia juga menyoroti potensi kendala dalam skenario pemulangan alternatif apabila jalur penerbangan utama terganggu. Saat ini, penerbangan haji Indonesia terutama dilayani oleh dua maskapai utama, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.

Jika terjadi perubahan rute penerbangan, misalnya melalui jalur yang lebih panjang seperti wilayah Afrika, maka biaya operasional dipastikan meningkat secara signifikan. Selain itu, maskapai asing belum tentu bersedia melakukan penjadwalan ulang dengan rute yang lebih panjang tanpa konsekuensi biaya tambahan.

“Ibadah haji dan umrah bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga menyangkut tata kelola pelayanan publik lintas negara. Karena itu, kesiapan negara dalam menghadapi berbagai scenario krisis adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional kita terhadap jemaah,” ujar Selly.