Adidaya Institute Ingatkan Pemerintah Tetap Komitmen Palestina Merdeka Sambil Optimalkan Peluang di BoP
Minggu, 08 Maret 2026 - 17:57 WIB
loading...
A
A
A
Dalam konteks ini, salah satu isu paling mengundang polemik yakni keterlibatan Indonesia dalam konfigurasi diplomasi Board of Peace (BoP). Sejumlah kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan banyak menyampaikan masukan serta kritikan mengenai manfaat strategis dari konfigurasi BoP tersebut bagi kepentingan nasional Indonesia.
“Keputusan pemerintah untuk tetap berada dalam BoP patut dipahami sebagai langkah strategis, bukan sekadar pilihan politik jangka pendek. Partisipasi ini justru sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia harus aktif berperan dalam menciptakan ketertiban dunia," ujarnya.
"Namun Adidaya Institute juga mencermati bahwa eskalasi serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan internasional terhadap efektivitas arsitektur BoP dalam membangun perdamaian dan rekonstruksi Palestina,” sambung Bram.
Karena itu, Adidaya Institute menilai pemerintah memang perlu melakukan kalibrasi atau perhitungan geopolitik secara cepat terhadap setiap konfigurasi strategis yang mempengaruhi kepentingan Indonesia.
Apabila dalam proses evaluasi tersebut pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap posisi Indonesia dalam konfigurasi BoP, maka langkah tersebut perlu dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga hubungan diplomatik yang konstruktif dengan Amerika Serikat.
"Pemerintah tentu tidak perlu terburu-buru mengambil langkah keluar dari (BoP). Di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, justru diperlukan sikap yang tenang, rasional, dan strategis. Kehadiran Indonesia dalam BoP harus dilihat sebagai peluang diplomatik yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan perdamaian dunia,” ungkap dia.
Bram menjelaskan selama puluhan tahun, wacana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza selalu terbentur pada berbagai hambatan politik internasional. Namun melalui mekanisme BoP, untuk pertama kalinya terbuka peluang yang lebih realistis bagi Indonesia untuk berpartisipasi langsung dalam misi perdamaian di kawasan tersebut.
Sebaliknya, jika kepercayaan terhadap BoP kian melemah akibat eskalasi konflik yang dimainkan Amerika dan Israel, maka keputusan untuk mengkalibrasi keputusan keanggotaan dalam BoP. Tentu, keputusan tersebut tetap harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat yang memiliki dimensi strategis yang luas. Termasuk dalam bidang perdagangan, investasi, teknologi, serta stabilitas ekonomi domestik.
“Keputusan pemerintah untuk tetap berada dalam BoP patut dipahami sebagai langkah strategis, bukan sekadar pilihan politik jangka pendek. Partisipasi ini justru sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia harus aktif berperan dalam menciptakan ketertiban dunia," ujarnya.
"Namun Adidaya Institute juga mencermati bahwa eskalasi serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan internasional terhadap efektivitas arsitektur BoP dalam membangun perdamaian dan rekonstruksi Palestina,” sambung Bram.
Karena itu, Adidaya Institute menilai pemerintah memang perlu melakukan kalibrasi atau perhitungan geopolitik secara cepat terhadap setiap konfigurasi strategis yang mempengaruhi kepentingan Indonesia.
Apabila dalam proses evaluasi tersebut pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap posisi Indonesia dalam konfigurasi BoP, maka langkah tersebut perlu dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga hubungan diplomatik yang konstruktif dengan Amerika Serikat.
"Pemerintah tentu tidak perlu terburu-buru mengambil langkah keluar dari (BoP). Di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, justru diperlukan sikap yang tenang, rasional, dan strategis. Kehadiran Indonesia dalam BoP harus dilihat sebagai peluang diplomatik yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan perdamaian dunia,” ungkap dia.
Bram menjelaskan selama puluhan tahun, wacana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza selalu terbentur pada berbagai hambatan politik internasional. Namun melalui mekanisme BoP, untuk pertama kalinya terbuka peluang yang lebih realistis bagi Indonesia untuk berpartisipasi langsung dalam misi perdamaian di kawasan tersebut.
Sebaliknya, jika kepercayaan terhadap BoP kian melemah akibat eskalasi konflik yang dimainkan Amerika dan Israel, maka keputusan untuk mengkalibrasi keputusan keanggotaan dalam BoP. Tentu, keputusan tersebut tetap harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat yang memiliki dimensi strategis yang luas. Termasuk dalam bidang perdagangan, investasi, teknologi, serta stabilitas ekonomi domestik.
Lihat Juga :
