Ini Pertimbangan MA Potong 3 Tahun Penjara Musa Zainuddin
Jum'at, 18 September 2020 - 07:00 WIB
loading...
Anggota Komisi V DPR Fraksi PKB Musa Zainuddin (mengenakan rompi tahanan) dikawal petugas menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/2/2017). FOTO/SINDOphoto/YORRI FARLI
A
A
A
JAKARTA - Hakim agung sekaligus Juru Bicara Mahkamah Agung , Andi Samsan Nganro menyatakan, ada dua pertimbangan utama majelis hakim mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan anggota sekaligus mantan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi V DPR Musa Zainuddin.
"Bahwa judex facti/Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru memahami dan memposisikan peran Pemohon PK/Terpidana Musa Zainuddin," kata Andi saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Kamis (17/8/2020) malam.
Kedua, MA setelah mempelajari permohonan PK Pemohon/Terpidana dan setelah mempelajari pendapat/tanggapan jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dihubungkan dengan putusan yang dimohonkan PK, maka MA dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat lima hal. (Baca juga: Giliran Eks Kapoksi PKB di DPR yang Dapat Korting Hukuman 3 Tahun dari MA)
"Satu, terpidana bukan pengusul program aspirasi/optimalisasi ke dalam Rencana Kerja Kementerian PUPR," katanya.
Dua, Musa sejatinya bukan pelaku aktif melainkan hanya menggantikan dan melanjutkan kesepakatan mengenai proyek dana aspirasi milik M Toha sebagai Kapoksi PKB di Komisi V DPR saat itu sebesar Rp200 miliar di BPJN IX Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian PUPR. Tiga, begitu pula penentuan fee sebesar 8% bukan permintaan terpidana Musa melainkan sudah merupakan standar yang ditentukan oleh saksi Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.
"Bahwa kendati Pemohon PK/Terpidana Musa Zainuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Alternatif-Kesatu, tetapi pidana pokok yang dijatuhkan oleh judex facti selama 9 tahun menimbulkan disparitas pemidanaan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Abdul Khoir selama 2 tahun 6 bulan. Padahal justru yang lebih berperan aktif dan signifikan terjadinya tindak pidana korupsi (suap) ini adalah Abdul Khoir, Amran HI Mustary, dan Jailani.
Lima, lanjut Andi, hal-hal yang dikemukakan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan sebagai alasan atau keadaan yang turut meringankan bagi Musa. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada terpidana perlu diperbaiki dan pidana yang ditetapkan atau diputus dinilai sudah tepat, adil, dan proporsional.
"Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA mengabulkan permohonan PK Pemohon/Terpidana dan membatalkan putusan judex facti kemudian mengadili kembali," ujarnya. (Baca juga: Giliran Eks Kapoksi PKB di DPR yang Dapat Korting Hukuman 3 Tahun dari MA )
SINDOnews juga mengonfirmasi ke Andi apakah majelis hakim juga mempertimbangkan permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan Musa Zainuddin ke KPK saat penyidikan tersangka tersangka pemberi suap Direktur merangkap Komisaris PT Sharleen Raya (Jeco Group) Hong Arta John Alfred? serta di hadapan penyidik KPK, Musa telah membuka peran petinggi DPP PKB, dan mengakui bahwa telah memberikan Rp6 miliar ke petinggi DPP PKB.
Andi tidak menjawab secara spesifik hal tersebut. Andi mengatakan, saat ini dia sedang berada di Bogor bersama Tim Kelompok Kerja (Pokja) MA untuk membahas rancangan peraturan MA. Karenanya Andi menunggu cukup lama data ihwal petikan putusan PK dan pertimbangan seperti di atas.
"Saya kebetulan sedang berada di Bogor bersama Tim Pokja MA membahas sebuah Rancangan PERMA, jadi saya harus minta datanya dari kantor, ya itu lama ditunggu," kata Andi.
"Bahwa judex facti/Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru memahami dan memposisikan peran Pemohon PK/Terpidana Musa Zainuddin," kata Andi saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Kamis (17/8/2020) malam.
Kedua, MA setelah mempelajari permohonan PK Pemohon/Terpidana dan setelah mempelajari pendapat/tanggapan jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dihubungkan dengan putusan yang dimohonkan PK, maka MA dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat lima hal. (Baca juga: Giliran Eks Kapoksi PKB di DPR yang Dapat Korting Hukuman 3 Tahun dari MA)
"Satu, terpidana bukan pengusul program aspirasi/optimalisasi ke dalam Rencana Kerja Kementerian PUPR," katanya.
Dua, Musa sejatinya bukan pelaku aktif melainkan hanya menggantikan dan melanjutkan kesepakatan mengenai proyek dana aspirasi milik M Toha sebagai Kapoksi PKB di Komisi V DPR saat itu sebesar Rp200 miliar di BPJN IX Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian PUPR. Tiga, begitu pula penentuan fee sebesar 8% bukan permintaan terpidana Musa melainkan sudah merupakan standar yang ditentukan oleh saksi Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.
"Bahwa kendati Pemohon PK/Terpidana Musa Zainuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Alternatif-Kesatu, tetapi pidana pokok yang dijatuhkan oleh judex facti selama 9 tahun menimbulkan disparitas pemidanaan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Abdul Khoir selama 2 tahun 6 bulan. Padahal justru yang lebih berperan aktif dan signifikan terjadinya tindak pidana korupsi (suap) ini adalah Abdul Khoir, Amran HI Mustary, dan Jailani.
Lima, lanjut Andi, hal-hal yang dikemukakan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan sebagai alasan atau keadaan yang turut meringankan bagi Musa. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada terpidana perlu diperbaiki dan pidana yang ditetapkan atau diputus dinilai sudah tepat, adil, dan proporsional.
"Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA mengabulkan permohonan PK Pemohon/Terpidana dan membatalkan putusan judex facti kemudian mengadili kembali," ujarnya. (Baca juga: Giliran Eks Kapoksi PKB di DPR yang Dapat Korting Hukuman 3 Tahun dari MA )
SINDOnews juga mengonfirmasi ke Andi apakah majelis hakim juga mempertimbangkan permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan Musa Zainuddin ke KPK saat penyidikan tersangka tersangka pemberi suap Direktur merangkap Komisaris PT Sharleen Raya (Jeco Group) Hong Arta John Alfred? serta di hadapan penyidik KPK, Musa telah membuka peran petinggi DPP PKB, dan mengakui bahwa telah memberikan Rp6 miliar ke petinggi DPP PKB.
Andi tidak menjawab secara spesifik hal tersebut. Andi mengatakan, saat ini dia sedang berada di Bogor bersama Tim Kelompok Kerja (Pokja) MA untuk membahas rancangan peraturan MA. Karenanya Andi menunggu cukup lama data ihwal petikan putusan PK dan pertimbangan seperti di atas.
"Saya kebetulan sedang berada di Bogor bersama Tim Pokja MA membahas sebuah Rancangan PERMA, jadi saya harus minta datanya dari kantor, ya itu lama ditunggu," kata Andi.
(abd)
Lihat Juga :
