Dukung Kejagung Berantas Kejahatan Korporasi Sawit, Sahroni: Masyarakat Tak Boleh Jadi Korban
Rabu, 04 Maret 2026 - 20:00 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) memberantas kejahatan sektor perkebunan sawit. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) memberantas kejahatan sektor perkebunan sawit. Hal tersebut dikatakannya menanggapi langkah Kejagung kembali menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada 2022.
Setidaknya ada 20 lokasi yang digeledah di wilayah Medan dan Riau. Menurut Ahmad Sahroni, langkah tegas Kejagung ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin menertibkan praktik-praktik kejahatan di sektor industri sawit, termasuk yang melibatkan korporasi besar.
“Saya mendukung penuh langkah Kejagung memberantas kejahatan sektor perkebunan sawit. Ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo. Jadi jangan lembek dan tebang pilih," ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).
Baca juga: Kejagung Geledah 20 Lokasi di Riau dan Medan terkait Korupsi POME, Sasarannya Rumah hingga Pabrik
"Siapa pun dalangnya harus diusut dan disikat habis. Karena ini bukan hanya menyebabkan kerugian negara secara materil, tapi juga soal kerusakan lingkungan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh lagi jadi korban,” sambungnya.
Sahroni menegaskan, kejahatan di sektor sawit tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Jika benar terjadi korupsi dalam pengelolaan limbah, maka hal tersebut berpotensi merusak ekosistem alam.
Lihat video: Skandal Sawit! Kejagung Tetapkan 11 Tersangka, Negara Rugi Rp10 Triliun
“Kalau praktik seperti ini dibiarkan, yang dirugikan itu masa depan lingkungan kita. Maka negara harus hadir dan tegas terhadap korporasi yang menyalahgunakan kewenangan atau mencari keuntungan dengan merusak alam. Yang begini-begini kan salah satu biang kerok penyebab bencana,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman pads Senin (2/3/2026), menyebut sasaran penggeledahan adalah kantor, rumah, dan juga pabrik kebun sawit.
Setidaknya ada 20 lokasi yang digeledah di wilayah Medan dan Riau. Menurut Ahmad Sahroni, langkah tegas Kejagung ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin menertibkan praktik-praktik kejahatan di sektor industri sawit, termasuk yang melibatkan korporasi besar.
“Saya mendukung penuh langkah Kejagung memberantas kejahatan sektor perkebunan sawit. Ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo. Jadi jangan lembek dan tebang pilih," ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).
Baca juga: Kejagung Geledah 20 Lokasi di Riau dan Medan terkait Korupsi POME, Sasarannya Rumah hingga Pabrik
"Siapa pun dalangnya harus diusut dan disikat habis. Karena ini bukan hanya menyebabkan kerugian negara secara materil, tapi juga soal kerusakan lingkungan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh lagi jadi korban,” sambungnya.
Sahroni menegaskan, kejahatan di sektor sawit tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Jika benar terjadi korupsi dalam pengelolaan limbah, maka hal tersebut berpotensi merusak ekosistem alam.
Lihat video: Skandal Sawit! Kejagung Tetapkan 11 Tersangka, Negara Rugi Rp10 Triliun
“Kalau praktik seperti ini dibiarkan, yang dirugikan itu masa depan lingkungan kita. Maka negara harus hadir dan tegas terhadap korporasi yang menyalahgunakan kewenangan atau mencari keuntungan dengan merusak alam. Yang begini-begini kan salah satu biang kerok penyebab bencana,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman pads Senin (2/3/2026), menyebut sasaran penggeledahan adalah kantor, rumah, dan juga pabrik kebun sawit.
(cip)
Lihat Juga :
