Tewasnya Khamenei, Bangkitnya Turki, dan Masa Depan Palestina

Dalam skenario tersebut, Israel menghadapi realitas baru di utara: bukan lagi poros Iran-Suriah seperti sebelumnya, melainkan konfigurasi yang mungkin lebih plural dan terbuka terhadap diplomasi regional. Namun, perubahan rezim tidak otomatis berarti perubahan orientasi terhadap Israel atau Palestina.

Politik luar negeri selalu bergerak dalam kerangka kepentingan nasional. Apalagi Suriah dibawah Presiden Ahmed al-Syara’ fokus membenahi struktur ekonomi, sosial dan politik yang porak poranda di masa revolusi 2011 hingga 2024, dan tidak melayani provokasi Israel di perbatasan, khususnya di Golan dan meredam intervensi Israel di kawasan mayoritas Kurdi dan Druze.

Turki: “Iran Baru” atau Penyeimbang Baru?

Pernyataan mantan PM Israel Naftali Bennett yang menyebut Turki sebagai “Iran baru” mencerminkan kekhawatiran atas menguatnya pengaruh Ankara. Turki di bawah Erdogan tampil lebih vokal membela Palestina, lebih mandiri dari Barat, dan lebih aktif dalam isu kawasan.

Namun menyamakan Turki dengan Iran adalah simplifikasi. Turki adalah anggota NATO, memiliki hubungan ekonomi dengan Israel, dan tidak membangun jaringan milisi proksi seperti model Iran. Perannya lebih berupa kekuatan diplomatik dan simbolik di dunia Sunni.

Dalam hal ini, Erdogan sangat lihai dan cantik bermain tarik ulur dengan kekuatan Barat (baca: AS-Israel), tidak seperti Iran yang konfrontatif dan provokatif. Jika Turki berhasil membangun rekonsiliasi strategis dengan negara seperti Saudi Arabia, Mesir, dan Pakistan, maka yang terbentuk bukan blok militer anti-Israel, melainkan konfigurasi politik baru yang lebih multipolar. Ini bisa menjadi penyeimbang terhadap dominasi tunggal, tetapi belum tentu menjadi poros konfrontasi langsung.

Moralitas yang Terlupakan

Masalah utama dalam dinamika ini adalah reduksi isu Palestina menjadi alat tawar geopolitik. Ketika Palestina dijadikan simbol untuk memperkuat posisi regional suatu negara, maka perjuangan itu kehilangan independensi moralnya.

Secara etis, perjuangan Palestina berdiri di atas prinsip keadilan universal—bukan atas kepentingan Iran, Turki, atau negara Arab mana pun. Ketika konflik Iran–Israel memanas, atau ketika Turki memperluas pengaruhnya, rakyat Palestina tetap berada dalam realitas pendudukan dan blokade.

Keadilan tidak boleh menjadi turunan dari rivalitas kekuatan. Ia harus menjadi fondasi perjuangan itu sendiri.

Apakah Pelemahan Iran Menguntungkan Palestina?

Secara militer, melemahnya Iran bisa mengurangi kapasitas dukungan terhadap kelompok perlawanan. Secara politik, ia bisa mengurangi polarisasi kawasan. Namun, tidak ada jaminan bahwa tekanan terhadap Iran otomatis menghasilkan konsesi Israel terhadap Palestina. Karena pada dasarnya motif pergulatan dua kubu (AS-Israel vs Iran) itu berkaitan erat dengan pengaruh politik regional dan kepentingan kemanan nasional masing-masing.

Sejarah menunjukkan bahwa perubahan keseimbangan kekuatan sering kali memperkuat aktor yang paling stabil dan paling didukung secara internasional. Jika tidak ada tekanan global berbasis hukum internasional, perubahan geopolitik justru bisa memperkuat status quo. Ini yang sering tidak disadari oleh para pengamat dan aktifis pro-Palestina.

Masa Depan: Tiga Skenario

Pertama, Polarisasi meningkat. Konflik Iran–Israel melebar, kawasan terfragmentasi, dan isu Palestina semakin terseret dalam blok geopolitik. Ini yang tidak kita harapkan terjadi.