ISI Ungkap 3 Alasan Indonesia Bergabung dengan Board of Peace
Jum'at, 27 Februari 2026 - 18:27 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BoP) yang digelar di Donald Trump United States Institute of Peace, Washington, D.C., Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026). FOTO/Setpres
A
A
A
JAKARTA - Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota Board of Peace (BoP), yang piagamnya ditandatangani di Davos, Swiss pada Januari 2026, dinilai merupakan langkah strategis untuk menghadirkan perdamaian di Gaza. Sebab, selama lebih dari 50 tahun telah terjadi kebuntuan diplomasi global dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Hal ini disampaikan Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Ian Montrama dalam kegiatan Networking Iftar bersama jurnalis media nasional di Jakarta, Kamis (26/2/2026). Menurutnya, ada tiga pertimbangan fundamental Indonesia bergabung dengan BoP bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pertama, langkah strategis itu merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang tercantum dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
"Kedua, telah terjadi kebuntuan diplomasi global dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. BoP ini menjadi terobosan baru mengingat 119 resolusi PBB sejak tahun 1965 terbukti gagal mencapai perdamaian nyata bagi Palestina," kata Ian Montrama.
Pertimbangan ketiga, kata Ian, adalah kebutuhan akan solusi instan untuk menghentikan bencana kemanusiaan dan genosida di Gaza yang tidak dapat ditunda lagi.
Hal ini disampaikan Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Ian Montrama dalam kegiatan Networking Iftar bersama jurnalis media nasional di Jakarta, Kamis (26/2/2026). Menurutnya, ada tiga pertimbangan fundamental Indonesia bergabung dengan BoP bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pertama, langkah strategis itu merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang tercantum dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
"Kedua, telah terjadi kebuntuan diplomasi global dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. BoP ini menjadi terobosan baru mengingat 119 resolusi PBB sejak tahun 1965 terbukti gagal mencapai perdamaian nyata bagi Palestina," kata Ian Montrama.
Pertimbangan ketiga, kata Ian, adalah kebutuhan akan solusi instan untuk menghentikan bencana kemanusiaan dan genosida di Gaza yang tidak dapat ditunda lagi.
Lihat Juga :
