OTT Bea Cukai, Penyidik KPK Diminta Perluas Penyelidikan
Selasa, 24 Februari 2026 - 17:34 WIB
loading...
KPK diminta perluas penyelidikan terkait OTT di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta perluas penyelidikan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada awal Februari 2026. Hal itu penting untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas.
Saat ini, KPK telah menetapkan enam tersangka dan menyeret 12 Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, KPK juga telah menemukan dua safe house dengan total sitaan lebih dari Rp45 miliar.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai konstruksi perkara yang menempatkan Blueray Cargo sebagai satu-satunya pemberi suap menyisakan ketimpangan fakta.
Baca juga: Terkait OTT Bea Cukai, KPK: Memungkinan Barang Terindikasi Palsu dan Ilegal Otomatis Lolos Pemeriksaan
“Bagaimana mungkin uang puluhan miliar yang disimpan dalam dua safe house, dengan pola rapi, terorganisir, dan berlapis, hanya berasal dari satu sumber. Secara logika audit forensik dan matematika keuangan, ini ketimpangan yang tak masuk akal,” kata Iskandar di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
KPK menyebut terdapat dugaan aliran dana rutin Rp7 miliar per bulan kepada oknum pejabat DJBC dalam rentang Desember 2025 hingga Februari 2026. Artinya, total aliran dana dalam tiga bulan itu diperkirakan baru mencapai belasan miliar rupiah.
Saat ini, KPK telah menetapkan enam tersangka dan menyeret 12 Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, KPK juga telah menemukan dua safe house dengan total sitaan lebih dari Rp45 miliar.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai konstruksi perkara yang menempatkan Blueray Cargo sebagai satu-satunya pemberi suap menyisakan ketimpangan fakta.
Baca juga: Terkait OTT Bea Cukai, KPK: Memungkinan Barang Terindikasi Palsu dan Ilegal Otomatis Lolos Pemeriksaan
“Bagaimana mungkin uang puluhan miliar yang disimpan dalam dua safe house, dengan pola rapi, terorganisir, dan berlapis, hanya berasal dari satu sumber. Secara logika audit forensik dan matematika keuangan, ini ketimpangan yang tak masuk akal,” kata Iskandar di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
KPK menyebut terdapat dugaan aliran dana rutin Rp7 miliar per bulan kepada oknum pejabat DJBC dalam rentang Desember 2025 hingga Februari 2026. Artinya, total aliran dana dalam tiga bulan itu diperkirakan baru mencapai belasan miliar rupiah.
Lihat Juga :
