KPU Bolehkan Konser saat Pilkada, Iwan Fals: Lha Iki Kepriben Son...
Kamis, 17 September 2020 - 19:06 WIB
loading...
A
A
A
Dalam cuitan sebelumnya, Iwan dengan tegas mempertanyakan kebijakan tersebut. "Lha iki Kepriben Son...(lha ini bagaimana)," katanya dengan menyertakan emoji berpikir.
Hal itu diungkapkan Iwan menanggapi pemberitaan yang menyebut KPU memberikan lampu hijau konser musik untuk kampanye pasangan calon. Cuitan Iwan Fals mengundang banyak komentar. Mayoritas tidak setuju dengan kebijakan KPU yang memboleh konser musik saat pilkada di tengan pandemi virus Corona.
"Entar kalau ada ledakan pasien baru yang disalahkan rakyat enggak mau taati protokol.. pokoknya yang salah rakyat kecil mulu," tulis pemilik akun Twitter @Astheriey.(Baca juga: KPU Izinkan Konser Musik saat Kampanye Pilkada, Ganjar: Ora Usahlah! )
Pemilik akun @yedikurniahadi menyarankan agar Pilkada 2020 ditunda untuk mencegah klaster penularan Covid-10 saat pilkada.Dia juga meminta pemerintah untuk mengambil pelajaran atas meninggalnya banyak anggota KPPS pada Pemilu 2019.
"Tunda pilkada 2020 untuk mencegah klaster pilkada waktu pendaftaran paslon abaikan protokol kesehatan, cukup pengalaman pahit meninggalnya ratusan KPPS di pilpres 2019 mustinya bisa jadi pertimbangan KPU walaupun meninggalnya bukan karena Covid-19 tapi betapa berharganya nyawa," cuit @yedikurniahadi.
Hal itu diungkapkan Iwan menanggapi pemberitaan yang menyebut KPU memberikan lampu hijau konser musik untuk kampanye pasangan calon. Cuitan Iwan Fals mengundang banyak komentar. Mayoritas tidak setuju dengan kebijakan KPU yang memboleh konser musik saat pilkada di tengan pandemi virus Corona.
"Entar kalau ada ledakan pasien baru yang disalahkan rakyat enggak mau taati protokol.. pokoknya yang salah rakyat kecil mulu," tulis pemilik akun Twitter @Astheriey.(Baca juga: KPU Izinkan Konser Musik saat Kampanye Pilkada, Ganjar: Ora Usahlah! )
Pemilik akun @yedikurniahadi menyarankan agar Pilkada 2020 ditunda untuk mencegah klaster penularan Covid-10 saat pilkada.Dia juga meminta pemerintah untuk mengambil pelajaran atas meninggalnya banyak anggota KPPS pada Pemilu 2019.
"Tunda pilkada 2020 untuk mencegah klaster pilkada waktu pendaftaran paslon abaikan protokol kesehatan, cukup pengalaman pahit meninggalnya ratusan KPPS di pilpres 2019 mustinya bisa jadi pertimbangan KPU walaupun meninggalnya bukan karena Covid-19 tapi betapa berharganya nyawa," cuit @yedikurniahadi.
(dam)
Lihat Juga :
