Infrastruktur Fisik Dikebut, Pembangunan Kesehatan Mental Terlupakan
Selasa, 17 Februari 2026 - 09:23 WIB
loading...
A
A
A
Begitu juga dengan pelajar, mereka yang mengalami situasi tidak baik dari aspek mentalnya akan merasa depresi dan kehilangan potensi belajarnya. Bahkan pemimpin yang emosional dan reaktif cenderung akan menghasilkan kebijakan yang impulsif.
"Dalam perspektif ekonomi, gangguan mental yang tidak tertangani berkontribusi pada penurunan produktivitas, absensi kerja, konflik organisasi, hingga meningkatnya biaya kesehatan. Artinya, setiap rupiah yang diinvestasikan pada pencegahan dan edukasi kesadaran sebenarnya adalah penghematan biaya jangka panjang," ungkap Syam.
Begitu juga dalam perspektif negara. Jika negara-negara yang maju cenderung telah memandang kesehatan mental sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Maka itu, dia berharap Indonesia melakukan hal serupa, di mana kesehatan mental menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan sehingga pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik.
Di sisi lain, Syam menjelaskan teorinya bahwa ada hubungan langsung antara regulasi emosi dan performa ekonomi. Regulasi emosi adalah kemampuan individu untuk mengenali, mengelola, dan menyalurkan emosinya secara sehat. Individu dengan regulasi emosi baik lebih adaptif terhadap tekanan, lebih rasional dalam pengambilan keputusan, dan lebih resilien menghadapi perubahan.
Ketika masyarakat memiliki kemampuan ini secara kolektif, ketahanan sosial meningkat. Konflik horizontal berkurang. Polarisasi mereda. Dunia kerja menjadi lebih sehat. Lingkungan pendidikan lebih suportif.
Namun sebaliknya, jika kecemasan kolektif meningkat—akibat tekanan ekonomi, media sosial, atau ketidakpastian masa depan, maka sistem sosial menjadi mudah terprovokasi.
"Ketahanan bangsa bukan hanya soal pertahanan militer atau stabilitas politik. Ia adalah stabilitas emosi kolektif," ucapnya.
Tindak lanjut dari pandangannya itu merujuk pada pentingnya kolaborasi aktif baik antara pihak pemerintah, swasta, maupun komunitas yang aktif di lingkungan masyarakat. "Membangun infrastruktur mental bangsa tidak bisa dilakukan satu sektor saja. Dibutuhkan arsitektur kolaboratif," ujarnya.
"Dalam perspektif ekonomi, gangguan mental yang tidak tertangani berkontribusi pada penurunan produktivitas, absensi kerja, konflik organisasi, hingga meningkatnya biaya kesehatan. Artinya, setiap rupiah yang diinvestasikan pada pencegahan dan edukasi kesadaran sebenarnya adalah penghematan biaya jangka panjang," ungkap Syam.
Begitu juga dalam perspektif negara. Jika negara-negara yang maju cenderung telah memandang kesehatan mental sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Maka itu, dia berharap Indonesia melakukan hal serupa, di mana kesehatan mental menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan sehingga pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik.
Di sisi lain, Syam menjelaskan teorinya bahwa ada hubungan langsung antara regulasi emosi dan performa ekonomi. Regulasi emosi adalah kemampuan individu untuk mengenali, mengelola, dan menyalurkan emosinya secara sehat. Individu dengan regulasi emosi baik lebih adaptif terhadap tekanan, lebih rasional dalam pengambilan keputusan, dan lebih resilien menghadapi perubahan.
Ketika masyarakat memiliki kemampuan ini secara kolektif, ketahanan sosial meningkat. Konflik horizontal berkurang. Polarisasi mereda. Dunia kerja menjadi lebih sehat. Lingkungan pendidikan lebih suportif.
Namun sebaliknya, jika kecemasan kolektif meningkat—akibat tekanan ekonomi, media sosial, atau ketidakpastian masa depan, maka sistem sosial menjadi mudah terprovokasi.
"Ketahanan bangsa bukan hanya soal pertahanan militer atau stabilitas politik. Ia adalah stabilitas emosi kolektif," ucapnya.
Tindak lanjut dari pandangannya itu merujuk pada pentingnya kolaborasi aktif baik antara pihak pemerintah, swasta, maupun komunitas yang aktif di lingkungan masyarakat. "Membangun infrastruktur mental bangsa tidak bisa dilakukan satu sektor saja. Dibutuhkan arsitektur kolaboratif," ujarnya.
Lihat Juga :
