Indef: MBG Investasi Strategis Pembangunan Sumber Daya Manusia

Terkait hasil survei kepuasan publik 72,8 persen terhadap Program MBG, Eshter menilai angka tersebut perlu dibaca secara komprehensif, terutama dari sisi metodologi dan tata kelola program di lapangan. Esther mengatakan, angka kepuasan publik memang menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap tujuan program. Namun, menurutnya, validitas temuan survei tetap harus ditopang oleh transparansi metode dan kualitas implementasi kebijakan.

“Survei kepuasan publik harus dilihat dari jumlah sampel, sebaran responden, margin of error, serta metode pengumpulan datanya. Tanpa itu, angka 72,8 persen bisa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda,” ujar Esther.

Esther menambahkan, tingginya tingkat kepuasan tidak otomatis meniadakan persoalan di lapangan. Ia menilai wajar apabila dalam program berskala nasional seperti MBG masih muncul kasus-kasus teknis, termasuk dugaan keracunan atau keterlambatan distribusi.

“Program dengan cakupan jutaan penerima tentu memiliki tantangan implementasi. Kepuasan mayoritas masyarakat tidak berarti 100 persen tanpa kendala,” katanya.

Menurutnya, pemberitaan negatif yang muncul di media bisa saja merepresentasikan kasus spesifik di daerah tertentu, bukan gambaran keseluruhan program. Namun demikian, kasus-kasus tersebut tetap harus menjadi bahan evaluasi serius.
Lebih jauh, Esther menekankan pentingnya pembenahan kelembagaan dalam pengelolaan MBG. Ia mengingatkan bahwa model sentralisasi penuh berpotensi menimbulkan persoalan pada tahap distribusi dan pengawasan.

“Jika seluruh proses terlalu terpusat, risiko yang muncul adalah panjangnya rantai distribusi dan lemahnya pengawasan di tingkat akhir. Ini bisa meningkatkan potensi masalah kualitas makanan,” jelasnya.

Esther menilai pendekatan desentralisasi terbatas dapat menjadi solusi, terutama dengan melibatkan komite sekolah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal dalam pengawasan maupun penyediaan makanan. “Pelibatan komite sekolah dan orang tua dapat memperkuat kontrol sosial. Pengawasan menjadi lebih dekat dan respons terhadap masalah bisa lebih cepat,” ujarnya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa desentralisasi tanpa standar nasional yang ketat dapat memunculkan ketimpangan kualitas antarwilayah. Oleh karena itu, INDEF mendorong penerapan model tata kelola hibrida. Pemerintah pusat tetap memegang kendali pada aspek anggaran, standar gizi, dan sistem audit, sementara pelaksanaan teknis dapat melibatkan aktor lokal dengan pengawasan berlapis.

Ia menambahkan, transparansi anggaran dan sistem pelaporan digital juga penting untuk memastikan akuntabilitas program tetap terjaga. Menurut Esther, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari angka survei, tetapi dari konsistensi pelaksanaan, minimnya insiden, serta dampaknya terhadap perbaikan gizi dan ekonomi lokal.

“Survei adalah indikator persepsi. Tetapi tata kelola yang baik adalah fondasi keberlanjutan program,” ujarnya.