Boni Hargens Ungkap Risiko Menempatkan Polri di Bawah Kementerian

Boni pun menganalisis tentang kenapa Polri harus bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pertama, menjamin adanya integritas institusional. "Akuntabilitas langsung kepada presiden sebagai kepala negara menjaga integritas Polri sebagai institusi penegak hukum yang objektif, profesional, dan tidak terpolitisasi oleh kepentingan partisan atau koalisi pemerintahan," ujar Boni.

Kedua, memastikan efektivitas operasional. Jalur komando langsung memastikan respons cepat dan terkoordinasi terhadap ancaman keamanan nasional tanpa hambatan birokrasi kementerian yang dapat memperlambat pengambilan keputusan kritis.

Ketiga, menjaga kepercayaan publik. Struktur akuntabilitas yang jelas dan independen meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi yang bekerja untuk kepentingan nasional, bukan agenda politik tertentu. "Implikasi jangka panjang dari struktur akuntabilitas ini sangat menentukan kualitas demokrasi Indonesia. Ketika institusi penegak hukum independen dan akuntabel kepada kepala negara, maka supremasi hukum dapat berjalan dengan baik," ucapnya.

Namun, kata Boni, ketika Polri dipolitisasi melalui struktur kementerian, maka penegakan hukum akan menjadi instrumen kekuasaan politik yang merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, menurut dia, mempertahankan akuntabilitas langsung Polri kepada presiden sebagai kepala negara bukan hanya pilihan administratif, melainkan keharusan konstitusional untuk menjaga integritas sistem demokrasi presidensial Indonesia.

Boni Hargens menegaskan bahwa hubungan langsung antara Polri dan presiden sebagai kepala negara merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi presidensial yang tidak dapat diganggu gugat. Sistem ini bukan hanya perintah konstitusi, melainkan jaminan terhadap independensi penegakan hukum dari politisasi dan instrumentalisasi untuk kepentingan politik partisan.

Dalam konteks ancaman keamanan yang semakin kompleks dan dinamika politik yang seringkali tidak stabil, menjaga jalur akuntabilitas langsung ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa Polri dapat menjalankan fungsinya secara efektif, profesional, dan objektif.

Setiap upaya atau agenda politik untuk mengubah formula akuntabilitas tersebut, ujar Boni, harus dicermati dengan kritis karena berpotensi membawa agenda tersembunyi untuk melemahkan wewenang konstitusional presiden sebagai kepala negara dan membuka celah bagi politisasi institusi penegakan hukum yang akan merugikan kepentingan nasional dan merusak integritas demokrasi Indonesia.