Efektivitas PSBB bagi Pemulihan Ekonomi

Mulai 26 September 2020 nanti, aktivitas persiapan Pilkada memasuki tahapan kampanye yang berlangsung selama 71 hari, hingga 5 Desember 2020. Aktivitas ini berlangsung di 270 daerah pemilihan, terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di 32 provinsi. Jika tidak ada pengawasan dan pengendalian oleh aparatur Pemda, potensinya bagi penularan Covid-19 pasti sangat besar. Pemda harus tegas bahwa pelanggaran protokol kesehatan sepanjang periode kampanye Pilkada tidak boleh ditolerir.

Selain itu, bahkan Pemda pun seharusnya berani menetapkan target dari penerapan PSBB yang terus diperbarui durasinya. Misalnya target menurunkan positivity rate (perbandingan jumlah orang atau kasus positif dengan jumlah orang yang dites). Keberanian mematok target akan mendorong Pemda fokus dan konsisten mengawasi dan mengendalikan penerapan PSBB. Jangan lupa bahwa setelah enam bulan menerapkan PSBB, termasuk PSBB transisi, jumlah kasus Covid-19 justru terus bertambah. Karena itu, penerapan PSBB perlu dikaji lagi dengan tujuan mendapatkan strategi yang efektif. Target penerapan PSBB bisa dibuat berdasarkan pemetaan wilayah zona hitam, zona merah, zona kuning dan zona hijau.

Selama enam bulan ini, masyarakat dan semua pemerintah daerah sudah memiliki pengalaman yang cukup tentang plus-minus penerapan PSBB, termasuk PSBB total di awal pandemi. Kelemahan paling menonjol dari penerapan PSBB di awal pandemi adalah maraknya pelanggaran yang ditolerir. Pelangaran marak karena pemerintah daerah tidak mengawal dengan ketat penerapan PSBB. Akibatnya, sudah terbukti bahwa penerapan PSBB tidak efektif memutus rantai penularan Covid-19. Kegagalan itu berdampak pada tertundanya kerja pemulihan ekonomi.

Memang, belum waktunya PSBB diakhiri, namun efektivitasnya harus ditingkatkan. Penerapan PSBB yang efektif akan memberi ruang bagi upaya dan kerja pemulihan ekonomi. Artinya, tidak harus dengan PSBB total yang hanya memrioritaskan penanganan Covid-19. PSBB total dengan fokus melindungi kesehatan masyarakat dirasakan terlalu ekstrim karena berkonsekuensi pada terhentinya kegiatan di sektor-sektor lain, utamanya sektor ekonomi dan bisnis. Kini, ketika semua elemen masyarakat mulai menyadari urgensi pemulihan ekonomi, penerapan PSBB total pada daerah atau wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi jelas tidak produktif, bahkan kebijakan seperti itu hanya akan memperparah kerusakan di sektor lain.