Efektivitas PSBB bagi Pemulihan Ekonomi

Kamis, 17 September 2020 - 08:29 WIB
loading...
A A A
Mulai 26 September 2020 nanti, aktivitas persiapan Pilkada memasuki tahapan kampanye yang berlangsung selama 71 hari, hingga 5 Desember 2020. Aktivitas ini berlangsung di 270 daerah pemilihan, terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di 32 provinsi. Jika tidak ada pengawasan dan pengendalian oleh aparatur Pemda, potensinya bagi penularan Covid-19 pasti sangat besar. Pemda harus tegas bahwa pelanggaran protokol kesehatan sepanjang periode kampanye Pilkada tidak boleh ditolerir.

Selain itu, bahkan Pemda pun seharusnya berani menetapkan target dari penerapan PSBB yang terus diperbarui durasinya. Misalnya target menurunkan positivity rate (perbandingan jumlah orang atau kasus positif dengan jumlah orang yang dites). Keberanian mematok target akan mendorong Pemda fokus dan konsisten mengawasi dan mengendalikan penerapan PSBB. Jangan lupa bahwa setelah enam bulan menerapkan PSBB, termasuk PSBB transisi, jumlah kasus Covid-19 justru terus bertambah. Karena itu, penerapan PSBB perlu dikaji lagi dengan tujuan mendapatkan strategi yang efektif. Target penerapan PSBB bisa dibuat berdasarkan pemetaan wilayah zona hitam, zona merah, zona kuning dan zona hijau.

Selama enam bulan ini, masyarakat dan semua pemerintah daerah sudah memiliki pengalaman yang cukup tentang plus-minus penerapan PSBB, termasuk PSBB total di awal pandemi. Kelemahan paling menonjol dari penerapan PSBB di awal pandemi adalah maraknya pelanggaran yang ditolerir. Pelangaran marak karena pemerintah daerah tidak mengawal dengan ketat penerapan PSBB. Akibatnya, sudah terbukti bahwa penerapan PSBB tidak efektif memutus rantai penularan Covid-19. Kegagalan itu berdampak pada tertundanya kerja pemulihan ekonomi.

Memang, belum waktunya PSBB diakhiri, namun efektivitasnya harus ditingkatkan. Penerapan PSBB yang efektif akan memberi ruang bagi upaya dan kerja pemulihan ekonomi. Artinya, tidak harus dengan PSBB total yang hanya memrioritaskan penanganan Covid-19. PSBB total dengan fokus melindungi kesehatan masyarakat dirasakan terlalu ekstrim karena berkonsekuensi pada terhentinya kegiatan di sektor-sektor lain, utamanya sektor ekonomi dan bisnis. Kini, ketika semua elemen masyarakat mulai menyadari urgensi pemulihan ekonomi, penerapan PSBB total pada daerah atau wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi jelas tidak produktif, bahkan kebijakan seperti itu hanya akan memperparah kerusakan di sektor lain.
(ras)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
PLN EPI-eFUELS SEA Jajaki...
PLN EPI-eFUELS SEA Jajaki Pengembangan Rantai Pasok Hidrogen Hijau RI-Singapura
Diskominfo Tangsel Bagikan...
Diskominfo Tangsel Bagikan Transformasi Digital Pelayanan Publik ke BPSDMD Jateng
Garudafood Resmikan...
Garudafood Resmikan Rumah Maggot di Depok, Kelola 100 Ton Sampah Organik Jadi Nilai Ekonomi
Berita Terkini
UU PFII Bukti Pemerintah...
UU PFII Bukti Pemerintah Serius Bangun Fondasi Ekonomi Jangka Panjang
BGN Perkenalkan Deputi-Sestama...
BGN Perkenalkan Deputi-Sestama Baru, Ada Mantan Kapuspenkum Kejagung
Dugaan Penyamaran Aset...
Dugaan Penyamaran Aset Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Disorot
Jadi Investor Fiktif,...
Jadi Investor Fiktif, 10 WNA Ditangkap Imigrasi
Penguatan Kualitas Lulusan...
Penguatan Kualitas Lulusan Terus Digencarkan SGU
Cerita Megawati Pergoki...
Cerita Megawati Pergoki Intelijen: Hidup Saya Ini Diinteli Terus
Infografis
Bakar Uang Demi Perang:...
Bakar Uang Demi Perang: Jejak Kelam Ekonomi Militer AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved