Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian, Boni Hargens: Negarawan Jaga Demokrasi
Rabu, 28 Januari 2026 - 14:12 WIB
loading...
Analis Politik dan Isu Intelijen Boni Hargens merespons sikap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang menolak kedudukan Polri ditempatkan di bawah kementerian. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Analis Politik dan Isu Intelijen Boni Hargens merespons sikap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang menolak kedudukan Polri ditempatkan di bawah kementerian. Sikap tegas Kapolri tersebut dinilai bukan sekadar resistensi institusional, melainkan mencerminkan kenegarawanan yang diperlukan dalam menjaga arsitektur demokrasi Indonesia.
“Penolakan Kapolri terhadap gagasan subordinasi Polri ke dalam struktur kementerian menunjukkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip fundamental berdemokrasi,” kata Boni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/1/2026).
Dalam konteks negara hukum demokratis, lanjut dia, kemandirian lembaga penegak hukum menjadi prasyarat penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu cabang pemerintahan. “Sikap ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya checks and balances dalam sistem ketatanegaraan modern,” tuturnya.
Baca juga: Dukungan Mengalir untuk Jenderal Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian
Menurut dia, perdebatan tersebut bukan semata-mata persoalan teknis administratif, melainkan menyangkut filosofi dasar penyelenggaraan negara. “Bagaimana sebuah negara menempatkan institusi penegak hukumnya akan sangat menentukan karakter demokrasi yang dibangun,” ujarnya.
Boni menuturkan, kemandirian Polri dari intervensi politik praktis menjadi jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan afiliasi politik atau kepentingan kekuasaan sesaat. Boni Hargens mengingatkan kembali konsep trias politika sebagai kerangka dasar bangunan demokrasi Indonesia.
Dalam sistem ini, terdapat tiga pilar kekuasaan yang secara setara menjalankan mandat yang dipercayakan rakyat: legislatif sebagai pembuat undang-undang, yudikatif sebagai penegak keadilan, dan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan. “Ketiga pilar ini diatur secara jelas dalam Konstitusi dan dirancang untuk saling mengawasi serta menyeimbangkan,” imbuhnya.
“Penolakan Kapolri terhadap gagasan subordinasi Polri ke dalam struktur kementerian menunjukkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip fundamental berdemokrasi,” kata Boni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/1/2026).
Dalam konteks negara hukum demokratis, lanjut dia, kemandirian lembaga penegak hukum menjadi prasyarat penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu cabang pemerintahan. “Sikap ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya checks and balances dalam sistem ketatanegaraan modern,” tuturnya.
Baca juga: Dukungan Mengalir untuk Jenderal Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian
Menurut dia, perdebatan tersebut bukan semata-mata persoalan teknis administratif, melainkan menyangkut filosofi dasar penyelenggaraan negara. “Bagaimana sebuah negara menempatkan institusi penegak hukumnya akan sangat menentukan karakter demokrasi yang dibangun,” ujarnya.
Boni menuturkan, kemandirian Polri dari intervensi politik praktis menjadi jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan afiliasi politik atau kepentingan kekuasaan sesaat. Boni Hargens mengingatkan kembali konsep trias politika sebagai kerangka dasar bangunan demokrasi Indonesia.
Dalam sistem ini, terdapat tiga pilar kekuasaan yang secara setara menjalankan mandat yang dipercayakan rakyat: legislatif sebagai pembuat undang-undang, yudikatif sebagai penegak keadilan, dan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan. “Ketiga pilar ini diatur secara jelas dalam Konstitusi dan dirancang untuk saling mengawasi serta menyeimbangkan,” imbuhnya.
Lihat Juga :
