Melawan Scam Lintas Negara Tanpa Stigma
Selasa, 27 Januari 2026 - 07:28 WIB
loading...
A
A
A
Kerja sama internasional juga tidak boleh berhenti pada pemulangan korban. ASEAN telah mencatat Kamboja, Myanmar, dan Laos sebagai episentrum scam compounds regional. Tanpa operasi bersama dan pertukaran intelijen yang berkelanjutan, sindikat hanya akan berpindah lokasi. Kejahatan lintas negara hanya dapat dilemahkan melalui penegakan hukum lintas yurisdiksi yang terkoordinasi (Lazarus et al., 2026).
Di titik inilah komunikasi publik aparat memegang peran menentukan. Stigmatisasi korban justru membuat mereka enggan melapor. UNODC menegaskan bahwa framing negatif berkontribusi pada meningkatnya underreporting kasus perdagangan orang (Global Report on Trafficking in Persons, 2022).
Aparat perlu berbicara dengan empati, bukan prasangka. Kepercayaan publik adalah modal utama dalam menghadapi kejahatan yang bekerja secara tersembunyi.
Perlindungan pascakepulangan juga perlu dipandang sebagai bagian dari strategi keamanan jangka panjang. Ini sangat penting. ILO (2022) menunjukkan bahwa korban kerja paksa yang tidak memperoleh rehabilitasi memiliki risiko tinggi untuk direkrut kembali.
Sinergi Polri dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah mestinya bisa memutus siklus eksploitasi ini secara berkelanjutan. Keberhasilan aparat keamanan akan mencerminkan kemampuan negara dalam melindungi warga sekaligus memberantas kejahatan terorganisir.
Pendekatan ini sejalan dengan konsep human-centered policing yang adaptif, kolaboratif, dan berimbang. Jadi, aparat bekerja tidak hanya untuk menegakkan hukum tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.
Di titik inilah komunikasi publik aparat memegang peran menentukan. Stigmatisasi korban justru membuat mereka enggan melapor. UNODC menegaskan bahwa framing negatif berkontribusi pada meningkatnya underreporting kasus perdagangan orang (Global Report on Trafficking in Persons, 2022).
Aparat perlu berbicara dengan empati, bukan prasangka. Kepercayaan publik adalah modal utama dalam menghadapi kejahatan yang bekerja secara tersembunyi.
Perlindungan pascakepulangan juga perlu dipandang sebagai bagian dari strategi keamanan jangka panjang. Ini sangat penting. ILO (2022) menunjukkan bahwa korban kerja paksa yang tidak memperoleh rehabilitasi memiliki risiko tinggi untuk direkrut kembali.
Sinergi Polri dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah mestinya bisa memutus siklus eksploitasi ini secara berkelanjutan. Keberhasilan aparat keamanan akan mencerminkan kemampuan negara dalam melindungi warga sekaligus memberantas kejahatan terorganisir.
Pendekatan ini sejalan dengan konsep human-centered policing yang adaptif, kolaboratif, dan berimbang. Jadi, aparat bekerja tidak hanya untuk menegakkan hukum tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.
(shf)
Lihat Juga :
