Kasus Corona Terus Meningkat, Penerapan PSBB Dinilai Pilihan Bijak
Rabu, 16 September 2020 - 23:40 WIB
loading...
Ketua Umum Hidupkan Masyarkat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Hidupkan Masyarkat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho menilai kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan pilihan bijak untuk masyarakat Indonesia.
Meski cukup pahit, opsi ini ditempuh agar rakyat tidak menanggung derita lebih mendalam akibat penyebaran virus Corona (Covid-19) yang kurvanya belum juga melandai.
Untuk itu, Harjuno berharap penanganan kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi harus berjalan pararel agar pembiayaan kesehatan dan kehidupan ekonomi rakyat sehari-hari terpenuhi.
“Penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi memerlukan kerja sama dan komitmen kuat dari semua pihak. Dengan demikian, Indonesia bisa terbebas dari Pandemi serta pelebaran defisit karena kontraksi ekonomi di tahun berikutnya tidak terjadi,” ujar Hardjuno di Jakarta, Rabu (16/9/2020) dalam keterangannya tertulisnya.
Menurut dia, penyelamatan kesehatan rakyat serta pemulihan ekonomi rakyat harus ditempatkan pada skala prioritas. Pandemi memberikan tekanan yang cukup siginifikan terhadap ekonomi nasional.
“Jangan cari panggung di Covid-19. Stop semua pencitraan, mari semua energi positif bangsa diarahkan untuk melawan covid-19 ini,” katanya.(Baca juga: Luhut Sebut Akhir Desember 2020 Indonesia Terima 40 Juta Vaksin Covid-19 )
Beberapa waktu lalu, kebijakan ini direspons negatif oleh pelaku pasar yang ditunjukan dengan anjloknya IHSG. Tak hanya itu, dampak covid-19 ini menyebabkan napas ekonomi sebagian besar dunia usaha termasuk UKM, BUMN dan ekonomi keluarga semakin sulit.(Baca juga: Dalam Seminggu Zona Merah-Hijau Berkurang, Zona Oranye-Kuning Bertambah )
Bahkan beberapa sektor usaha kolaps akibat dari lesunya produktifitas dan minimnya penjualan. Untuk itu, perlu kebijakan ekstrem dari pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi nasional.
“Ini menyangkut urat nadi kehidupan dan urat nadi ekonomi nasional maka pemerintah tidak boleh setengah hati menangani persoalan Covid. Pemulihan Kesehatan berjalan beriringan dengan upaya mengenjot pertumbuhan ekonomi. Tidak bisa lagi berjalan secara parsial,” tuturnya.
Secara keseluruhan, Hardjuno menilai penerapan PSBB di DKI Jakarta ini sangat baik. Bahkan bisa menjadi role model bagi provinsi lain di Indonesia, terutama daerah penyangga Ibu Kota.
Kendati demikian, penerapan PSBB harus terukur dengan memperhatikan ketahanan ekonomi. Oleh karena itu, dia berharap kebijakan penerapan kembali PSBB harus mengkalkulasi secara komprehensif dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.
“Agar berjalan efektif, butuh kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak,” ujarnya.
Seperti diketahui, PSBB merupakan amanat Pasal 49 UU 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penjabaran lebih lanjut ketentuan PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan PSBB dalam rangka percepatam penanganan Coronavirus Desease 2019 (Covid-19).
Hardjuno berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memperkuat koordinasi. Hal tersebut dinilainya penting agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi di masyarakat.
Selain itu, pemerintah dituntut untuk bersikap tegas dalam penegakan aturan protokol kesehatan.“Pemerintah juga harus memberikan contoh dengan melakukan protokol kesehatan dalam aktivitas mereka sehari-hari,” ujarnya.
Dia menegaskan masyarakat menjadi garda terdepan dalam pengendalian covid-19. Karena itu, sosialisasi perang terhadap Covid-19 harus dilakukan secara masif menjadi gerakan di Indonesia, bukan hanya slogan dan himbauan.
“Pandemi Covid 19 memang menjadi permasalahan kompleks, tidak hanya kesehatan tetapi juga sosial dan ekonomi. Karena itu, saya kira, butuh kebijakan extra ordinary,” tuturnya.
Meski cukup pahit, opsi ini ditempuh agar rakyat tidak menanggung derita lebih mendalam akibat penyebaran virus Corona (Covid-19) yang kurvanya belum juga melandai.
Untuk itu, Harjuno berharap penanganan kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi harus berjalan pararel agar pembiayaan kesehatan dan kehidupan ekonomi rakyat sehari-hari terpenuhi.
“Penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi memerlukan kerja sama dan komitmen kuat dari semua pihak. Dengan demikian, Indonesia bisa terbebas dari Pandemi serta pelebaran defisit karena kontraksi ekonomi di tahun berikutnya tidak terjadi,” ujar Hardjuno di Jakarta, Rabu (16/9/2020) dalam keterangannya tertulisnya.
Menurut dia, penyelamatan kesehatan rakyat serta pemulihan ekonomi rakyat harus ditempatkan pada skala prioritas. Pandemi memberikan tekanan yang cukup siginifikan terhadap ekonomi nasional.
“Jangan cari panggung di Covid-19. Stop semua pencitraan, mari semua energi positif bangsa diarahkan untuk melawan covid-19 ini,” katanya.(Baca juga: Luhut Sebut Akhir Desember 2020 Indonesia Terima 40 Juta Vaksin Covid-19 )
Beberapa waktu lalu, kebijakan ini direspons negatif oleh pelaku pasar yang ditunjukan dengan anjloknya IHSG. Tak hanya itu, dampak covid-19 ini menyebabkan napas ekonomi sebagian besar dunia usaha termasuk UKM, BUMN dan ekonomi keluarga semakin sulit.(Baca juga: Dalam Seminggu Zona Merah-Hijau Berkurang, Zona Oranye-Kuning Bertambah )
Bahkan beberapa sektor usaha kolaps akibat dari lesunya produktifitas dan minimnya penjualan. Untuk itu, perlu kebijakan ekstrem dari pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi nasional.
“Ini menyangkut urat nadi kehidupan dan urat nadi ekonomi nasional maka pemerintah tidak boleh setengah hati menangani persoalan Covid. Pemulihan Kesehatan berjalan beriringan dengan upaya mengenjot pertumbuhan ekonomi. Tidak bisa lagi berjalan secara parsial,” tuturnya.
Secara keseluruhan, Hardjuno menilai penerapan PSBB di DKI Jakarta ini sangat baik. Bahkan bisa menjadi role model bagi provinsi lain di Indonesia, terutama daerah penyangga Ibu Kota.
Kendati demikian, penerapan PSBB harus terukur dengan memperhatikan ketahanan ekonomi. Oleh karena itu, dia berharap kebijakan penerapan kembali PSBB harus mengkalkulasi secara komprehensif dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.
“Agar berjalan efektif, butuh kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak,” ujarnya.
Seperti diketahui, PSBB merupakan amanat Pasal 49 UU 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penjabaran lebih lanjut ketentuan PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan PSBB dalam rangka percepatam penanganan Coronavirus Desease 2019 (Covid-19).
Hardjuno berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memperkuat koordinasi. Hal tersebut dinilainya penting agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi di masyarakat.
Selain itu, pemerintah dituntut untuk bersikap tegas dalam penegakan aturan protokol kesehatan.“Pemerintah juga harus memberikan contoh dengan melakukan protokol kesehatan dalam aktivitas mereka sehari-hari,” ujarnya.
Dia menegaskan masyarakat menjadi garda terdepan dalam pengendalian covid-19. Karena itu, sosialisasi perang terhadap Covid-19 harus dilakukan secara masif menjadi gerakan di Indonesia, bukan hanya slogan dan himbauan.
“Pandemi Covid 19 memang menjadi permasalahan kompleks, tidak hanya kesehatan tetapi juga sosial dan ekonomi. Karena itu, saya kira, butuh kebijakan extra ordinary,” tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
