Prabowo di WEF: Diplomasi Ekonomi dan Legitimasi Politik

Harryanto Aryodiguno, Ph.D
Ass. Prof. International Relations, President University

KEHADIRAN Presiden Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, bukan sekadar agenda diplomatik rutin. Kehadirannya sebuah strategi politik dan ekonomi yang dirancang untuk membangun narasi baru tentang posisi Indonesia dalam tatanan global.

Dalam forum yang dihadiri pemimpin dunia dan elite ekonomi global, Prabowo tidak hanya menyampaikan capaian pembangunan nasional. Ia juga menawarkan sebuah visi ideologis tentang pembangunan, kemiskinan, dan peran negara.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem di Indonesia telah mencapai titik terendah sepanjang sejarah dan menargetkan penghapusannya dalam beberapa tahun ke depan. Pernyataan ini bukan hanya klaim statistik, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik untuk menampilkan Indonesia sebagai negara berkembang yang berhasil mengelola transformasi sosial-ekonomi.

Di sisi lain, Prabowo juga memperkenalkan program Sekolah Rakyat sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sebuah kebijakan yang bertujuan menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Dengan demikian, WEF menjadi panggung bagi Prabowo untuk memadukan diplomasi ekonomi global dengan narasi politik domestik.

WEF sebagai Arena Politik Global
Secara historis, WEF bukan sekadar forum ekonomi, tetapi arena politik global di mana negara-negara berkompetisi dalam membangun legitimasi dan daya tarik. Negara-negara berkembang memanfaatkan WEF untuk menunjukkan stabilitas, potensi ekonomi, dan kredibilitas kebijakan publik di hadapan investor internasional.

Dalam konteks ini, pidato Prabowo mencerminkan upaya Indonesia untuk keluar dari posisi pasif sebagai objek globalisasi dan tampil sebagai aktor yang memiliki agenda pembangunan sendiri. Prabowo secara implisit mengkritik paradigma pasar bebas yang dianggap gagal menciptakan keadilan sosial, sekaligus menegaskan orientasi pembangunan yang lebih berorientasi pada kedaulatan ekonomi, industrialisasi, dan pembangunan sumber daya manusia.

Narasi ini menunjukkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo berusaha memposisikan diri sebagai negara yang tidak hanya mengikuti arus neoliberal global, tetapi juga merumuskan model pembangunan alternatif yang lebih nasionalistik dan inklusif.

Kemiskinan sebagai Narasi Politik dan Ideologi Pembangunan
Dalam perspektif politik ekonomi, klaim penurunan kemiskinan yang disampaikan Prabowo memiliki dua makna. Pertama, secara teknokratis, penurunan angka kemiskinan memang dapat dibaca sebagai indikator keberhasilan kebijakan sosial dan ekonomi.

Namun, kedua, secara politik, narasi kemiskinan juga berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dengan menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai “misi hidup”, Prabowo membangun citra kepemimpinan yang moralistik dan populis, sekaligus memperkuat kontrak sosial antara negara dan rakyat.

Di sinilah relevansi pendekatan strukturalisme menjadi penting. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kegagalan individu, tetapi oleh struktur ekonomi global yang timpang, ketimpangan akses pendidikan, dan dominasi sektor ekonomi tertentu. Dalam konteks globalisasi, negara berkembang seperti Indonesia berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya menguntungkan dalam sistem ekonomi dunia.

Pidato Prabowo di WEF secara implisit mengandung kritik terhadap ketimpangan global tersebut. Dengan menyebut bahwa rakyat Indonesia tetap optimistis meskipun hidup dalam keterbatasan, ia menyoroti paradoks globalisasi: pertumbuhan ekonomi global tidak selalu diikuti oleh keadilan sosial.

Sekolah Rakyat sebagai Simbol Negara Kesejahteraan
Program Sekolah Rakyat yang dipaparkan Prabowo di WEF memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kebijakan pendidikan. Program ini dirancang sebagai instrumen untuk memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak anak.

Secara politik, Sekolah Rakyat merepresentasikan pergeseran paradigma negara dari sekadar fasilitator pasar menjadi negara kesejahteraan (welfare state). Secara ideologis, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak sepenuhnya tunduk pada logika pasar global, tetapi berusaha membangun model pembangunan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam redistribusi kesempatan sosial.

Namun, dalam perspektif kritis, program ini juga dapat dibaca sebagai strategi populisme negara. Pendidikan gratis bagi kelompok miskin tidak hanya meningkatkan kualitas SDM, tetapi juga memperkuat basis legitimasi politik pemerintah.

Diplomasi Ekonomi dan Politik Citra Negara
Kunjungan Prabowo ke WEF juga harus dipahami dalam kerangka diplomasi ekonomi. Dengan menampilkan Indonesia sebagai negara yang berhasil menurunkan kemiskinan dan mengembangkan pendidikan inklusif, pemerintah berupaya meningkatkan kepercayaan investor global.

Dalam konteks persaingan global, narasi pembangunan sosial menjadi bagian dari soft power ekonomi. Indonesia tidak hanya menawarkan sumber daya alam dan pasar, tetapi juga stabilitas sosial dan visi pembangunan jangka panjang. Dengan kata lain, pidato Prabowo di WEF merupakan upaya untuk mengubah citra Indonesia dari negara berkembang yang rentan menjadi negara yang memiliki agenda pembangunan strategis.

Kritik dan Dilema: Antara Retorika Global dan Realitas Domestik
Meskipun pidato Prabowo di WEF memiliki nilai simbolik yang kuat, terdapat dilema antara retorika global dan realitas domestik. Data empiris menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia memang menurun, tetapi masih menghadapi tantangan struktural, seperti ketimpangan wilayah, dominasi sektor informal, dan kualitas pekerjaan yang rendah.

Dengan demikian, narasi keberhasilan di forum global berpotensi menutupi kompleksitas masalah kemiskinan di dalam negeri. Di sinilah letak paradoks politik Pembangunan, yaitu di tingkat global, negara harus tampil optimistis dan progresif sementara itu di tingkat domestik, negara menghadapi realitas sosial yang jauh lebih kompleks.

WEF Panggung Ideologi Pembangunan Indonesia
Kunjungan Presiden Prabowo ke World Economic Forum 2026 tidak dapat dipahami hanya sebagai agenda diplomasi ekonomi. Ia merupakan panggung ideologis di mana Indonesia mempresentasikan model pembangunan, legitimasi politik, dan posisi strategisnya dalam tatanan global.

Pidato Prabowo tentang kemiskinan dan Sekolah Rakyat menunjukkan Indonesia di bawah kepemimpinannya berusaha menggabungkan nasionalisme ekonomi, populisme sosial, dan diplomasi global. Namun, keberhasilan strategi ini pada akhirnya tidak ditentukan oleh retorika di forum internasional, melainkan oleh kemampuan negara mengatasi ketimpangan struktural di dalam negeri.

Dengan kata lain, WEF bagi Prabowo bukan hanya forum ekonomi, tetapi arena untuk mendefinisikan ulang makna pembangunan, keadilan sosial, dan posisi Indonesia dalam dunia yang semakin tidak setara.