Pembentukan 'Dewan Perdamaian' Trump Harus Dikritisi oleh Dunia Islam
Jum'at, 23 Januari 2026 - 06:49 WIB
loading...
A
A
A
Hal lain yang masalah dari Dewan Perdamaian ini adalah rencana Donald Trump yang selama ini didengung-dengungkan untuk Gaza; yaitu demiliterisasi dan merubah Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah". Jelas rencana ini merupakan taktik pengusiran paksa penduduk Palestina sekaligus bentuk penginjak-nginjakan hak-hak dasar mereka.
Kesimpulannya, inisiatif "Dewan Perdamaian" yang dipimpin oleh Donald Trump untuk Gaza bersifat kontroversial dan harus ditolak karena struktur Dewan Perdamaian itu memungkinkan bagi Donald Trump untuk memiliki kontrol penuh atas keanggotaan, agenda, dan seterusnya. Yang lebih parah lagi, rencana Trump untuk Gaza ini dapat menyebabkan pengusiran paksa penduduk Palestina.
Dunia Islam dan masyarakat internasional harus mengkritisi rencana Trump tersebut karena jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan hak-hak asasi manusia. Diamnya Dunia Islam dan Dunia internasional merupakan “complicity” atau kolaborasi dalam kejahatan penjajahan dan kezholiman.
Khusus Indonesia, kebijakan luar negeri “bebas aktif” harus menjadi pijakan bagi pengambilan posisi yang terus berpihak kepada kebenaran dan keadilan, bukan kepada siapa yang kuat dan punya dana.
Masanya Indonesia memainkan peranan globalnya sebagai negara besar, khususnya sebagai negara Muslim terbesar dunia, untuk meluruskan kembali arah Perjalanan dunia yang tidak baik-baik saja. Semoga! Manhattan City, 22 Januari 2026.
Kesimpulannya, inisiatif "Dewan Perdamaian" yang dipimpin oleh Donald Trump untuk Gaza bersifat kontroversial dan harus ditolak karena struktur Dewan Perdamaian itu memungkinkan bagi Donald Trump untuk memiliki kontrol penuh atas keanggotaan, agenda, dan seterusnya. Yang lebih parah lagi, rencana Trump untuk Gaza ini dapat menyebabkan pengusiran paksa penduduk Palestina.
Dunia Islam dan masyarakat internasional harus mengkritisi rencana Trump tersebut karena jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan hak-hak asasi manusia. Diamnya Dunia Islam dan Dunia internasional merupakan “complicity” atau kolaborasi dalam kejahatan penjajahan dan kezholiman.
Khusus Indonesia, kebijakan luar negeri “bebas aktif” harus menjadi pijakan bagi pengambilan posisi yang terus berpihak kepada kebenaran dan keadilan, bukan kepada siapa yang kuat dan punya dana.
Masanya Indonesia memainkan peranan globalnya sebagai negara besar, khususnya sebagai negara Muslim terbesar dunia, untuk meluruskan kembali arah Perjalanan dunia yang tidak baik-baik saja. Semoga! Manhattan City, 22 Januari 2026.
(shf)
Lihat Juga :
