Pembentukan 'Dewan Perdamaian' Trump Harus Dikritisi oleh Dunia Islam
Jum'at, 23 Januari 2026 - 06:49 WIB
loading...
Shamsi Ali Al-Nuyorki, Diaspora Indonesia di Kota New York. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
Shamsi Ali Al-Nuyorki
Diaspora Indonesia di Kota New York
RENCANA Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Gaza memang memilki dua wajah yang paradoksikal. Wajah yang indah karena minimal “intensitas” kekerasan pembantaian penjajah Zionis Israel berkurang (walau masih berlanjut. Wajah manis itu tentunya membangun harapan bahwa Gaza akan kembali dibangun dan menjadi livable city (kota yang bisa dihuni).
Namun wajah buruk ternampakkan secara jelas dengan rencana Trump membentuk apa yang disebut “Dewan Perdamaian” (Board of Peace) yang dia sendiri pimpin. Pembentukan Dewan tersebut sangat tidak masuk akal karena tuan rumah yang sesungguhnya (bangsa Palestina) tidak dilibatkan. Mereka hanya menjadi obyek bagi keinginan keluarga Trump dan kroni-kroninya di dunia Barat.
Karenanya inisiatif pembentukan apa disebut “Dewan Perdamaian" (Board of Peace) yang dipimpin oleh Presiden Amerika, Donald Trump, untuk Gaza dinilai sangat kontroversi, bahkan merendahkan bangsa Palestina dan dunia Islam. Dan karenanya dunia Islam harus mengkiritisi dan menolak bergabung jika tidak dilakukan perubahan dan perbaikan.
Hal mendasar yang harus diperhatikan adalah adanya jaminan bagi hak-hak mendasar bangsa Palestina, khususnya Pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Hak-hak mendasar bagi bangsa Palestina harus menjadi poin penting dan tanpa kompromi dalam Pembentukan Dewan Perdamaian itu.
Sayangnya, jika kita lihat secara lebih dekat, akan kita dapatkan berbagai dimema dan masalah. Dimulai dari struktur Dewan Perdamaian tersebut yang memungkinkan bagi Donald Trump untuk memiliki kontrol besar bahkan menentukan atas keanggotaan, agenda, dan penegakan, yang semuanya mengarah kepada penguatan posisi Amerika dan Barat di masa depan Gaza.
Hal ini jelas harus dikritisi oleh Negara-negara Islam dan harus berani bersuara untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Jika tidak, maka struktur yang ada akan mengabaikan suara dan hak-hak dasar bangsa Palestina, yang merupakan masalah pokok dan mendasar dalam permasalahan ini. Selama hak-hak dasar bangsa Palestina direndahkan harusnya Dunia Islam berani menolak, bukan justeru bergabung.
Diaspora Indonesia di Kota New York
RENCANA Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Gaza memang memilki dua wajah yang paradoksikal. Wajah yang indah karena minimal “intensitas” kekerasan pembantaian penjajah Zionis Israel berkurang (walau masih berlanjut. Wajah manis itu tentunya membangun harapan bahwa Gaza akan kembali dibangun dan menjadi livable city (kota yang bisa dihuni).
Namun wajah buruk ternampakkan secara jelas dengan rencana Trump membentuk apa yang disebut “Dewan Perdamaian” (Board of Peace) yang dia sendiri pimpin. Pembentukan Dewan tersebut sangat tidak masuk akal karena tuan rumah yang sesungguhnya (bangsa Palestina) tidak dilibatkan. Mereka hanya menjadi obyek bagi keinginan keluarga Trump dan kroni-kroninya di dunia Barat.
Karenanya inisiatif pembentukan apa disebut “Dewan Perdamaian" (Board of Peace) yang dipimpin oleh Presiden Amerika, Donald Trump, untuk Gaza dinilai sangat kontroversi, bahkan merendahkan bangsa Palestina dan dunia Islam. Dan karenanya dunia Islam harus mengkiritisi dan menolak bergabung jika tidak dilakukan perubahan dan perbaikan.
Hal mendasar yang harus diperhatikan adalah adanya jaminan bagi hak-hak mendasar bangsa Palestina, khususnya Pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Hak-hak mendasar bagi bangsa Palestina harus menjadi poin penting dan tanpa kompromi dalam Pembentukan Dewan Perdamaian itu.
Sayangnya, jika kita lihat secara lebih dekat, akan kita dapatkan berbagai dimema dan masalah. Dimulai dari struktur Dewan Perdamaian tersebut yang memungkinkan bagi Donald Trump untuk memiliki kontrol besar bahkan menentukan atas keanggotaan, agenda, dan penegakan, yang semuanya mengarah kepada penguatan posisi Amerika dan Barat di masa depan Gaza.
Hal ini jelas harus dikritisi oleh Negara-negara Islam dan harus berani bersuara untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Jika tidak, maka struktur yang ada akan mengabaikan suara dan hak-hak dasar bangsa Palestina, yang merupakan masalah pokok dan mendasar dalam permasalahan ini. Selama hak-hak dasar bangsa Palestina direndahkan harusnya Dunia Islam berani menolak, bukan justeru bergabung.
Lihat Juga :
