Indonesia Didorong Aktif dalam Diplomasi Pencegahan Perang Dunia III
Selasa, 20 Januari 2026 - 14:08 WIB
loading...
A
A
A
Selanjutnya, matra kedua adalah Asia. Eskalasi di Timur Tengah, khususnya potensi perang Iran–Israel, berpotensi bertemu dengan kalkulasi strategis China terkait Taiwan. Jika Iran membuka ruang dukungan langsung dari Rusia dan China, perang Iran-Israel akan menjadi medan proxy benturan militer Amerika lawan China-Rusia. Ditambah dengan percepatan China mengambil alih Taiwan, yang didukung Jepang dan pakta pertahanan AUKUS (Australia, Inggris dan AS).
"Situasi ini sangat rawan menciptakan strategic miscalculation. Satu insiden kecil saja bisa memicu efek domino besar, sebagaimana pemicu Perang Dunia I dan II," ujar Umam yang mendapatkan gelar Master of Asian Governance dari Flinders University of South Australia tersebut.
Dalam konteks itu, Umam menegaskan bahwa Indonesia harus bersikap tegas secara prinsip dan cerdas secara strategi. Indonesia perlu konsisten mendorong de-eskalasi, perlindungan warga sipil, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
"Preseden bahwa kekuatan bisa mengalahkan aturan akan selalu merugikan negara menengah dan berkembang seperti Indonesia. Tapi di saat yang sama, kita juga tidak boleh terjebak dalam retorika blok yang justru menyempitkan ruang manuver diplomatik," katanya.
Secara praktis, Umam menilai prioritas Indonesia adalah melindungi kepentingan nasional secara langsung. Eskalasi di Timur Tengah, menurutnya, bukan isu yang jauh dari Indonesia. Dampaknya dapat dengan cepat terasa pada harga energi, inflasi impor, nilai tukar, hingga stabilitas ekonomi nasional.
"Karena itu, keselamatan WNI, kesiapan evakuasi, serta mitigasi risiko energi dan rantai pasok harus berjalan seiring dengan sikap politik luar negeri."
Menanggapi pertanyaan apakah Indonesia sebaiknya aktif atau pasif dalam konflik global, Umam menegaskan bahwa pasif bukan pilihan. Sikap pasif justru akan menjadikan Indonesia sebagai objek guncangan global, mulai dari energi, arus modal keluar, hingga turbulensi perdagangan internasional.
"Situasi ini sangat rawan menciptakan strategic miscalculation. Satu insiden kecil saja bisa memicu efek domino besar, sebagaimana pemicu Perang Dunia I dan II," ujar Umam yang mendapatkan gelar Master of Asian Governance dari Flinders University of South Australia tersebut.
Dalam konteks itu, Umam menegaskan bahwa Indonesia harus bersikap tegas secara prinsip dan cerdas secara strategi. Indonesia perlu konsisten mendorong de-eskalasi, perlindungan warga sipil, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
"Preseden bahwa kekuatan bisa mengalahkan aturan akan selalu merugikan negara menengah dan berkembang seperti Indonesia. Tapi di saat yang sama, kita juga tidak boleh terjebak dalam retorika blok yang justru menyempitkan ruang manuver diplomatik," katanya.
Secara praktis, Umam menilai prioritas Indonesia adalah melindungi kepentingan nasional secara langsung. Eskalasi di Timur Tengah, menurutnya, bukan isu yang jauh dari Indonesia. Dampaknya dapat dengan cepat terasa pada harga energi, inflasi impor, nilai tukar, hingga stabilitas ekonomi nasional.
"Karena itu, keselamatan WNI, kesiapan evakuasi, serta mitigasi risiko energi dan rantai pasok harus berjalan seiring dengan sikap politik luar negeri."
Menanggapi pertanyaan apakah Indonesia sebaiknya aktif atau pasif dalam konflik global, Umam menegaskan bahwa pasif bukan pilihan. Sikap pasif justru akan menjadikan Indonesia sebagai objek guncangan global, mulai dari energi, arus modal keluar, hingga turbulensi perdagangan internasional.
Lihat Juga :
