Presiden Buruh: Pilkada lewat DPRD Hanya Untungkan Bandar Politik

JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan elemen buruh secara tegas menolak usulan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD. Buruh meyakini perubahan mekanisme pemilihan itu justru tak membuat biaya politik lebih murah sebagaimana yang disebutkan para pengusul.

Menurut dia, pilkada melalui DPRD justru membuat lebih mahal biaya politik. Pasalnya, para calon kepala daerah harus membeli suara anggota DPRD.

Baca juga: Pilkada melalui DPRD Merampas Kedaulatan Rakyat

"Menurut keyakinan buruh, setiap anggota DPRD bisa dibeli," ujar Said di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Kondisi ini akan menjadi pintu masuk bagi bandar politik yang memiliki kepentingan di daerah tersebut untuk ikut ambil bagian membantu calon kepala daerah yang didukungnya dari belakang layar.

"Si bandar-bandar, toke-toke politik itu lebih mudah membayar anggota DPRD dengan jumlah tertentu dibandingin katakanlah ada dugaan membeli suara rakyat," kata Said.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu menegaskan rakyat tidak bisa dibohongi lagi. Rakyat tak ingin kembali ke zaman Orde Baru.

Untuk itu, secara tegas Partai Buruh bersama elemen buruh menolak usulan pilkada lewat DPRD sebagaimana disuarakan para elite politik.

"Wong Gubernur dipilih oleh rakyat langsung saja tidak mau mendengarkan suara rakyat apalagi nanti dipilih DPRD. Bisa dipastikan kembali ke Orde Baru. Para bupati, wali kota dan wakilnya, gubernur dan wakilnya hanya tunduk dan takut kepada DPRD," ungkapnya.