Pemuda Menaja 2026: Bertahan atau Naik Kelas?

Minggu, 11 Januari 2026 - 20:18 WIB
loading...
A A A
Pasar kerja pun memberi gambaran yang jujur. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 4,85 persen, dengan rata-rata upah buruh sekitar Rp3,33 juta per bulan. Angka nasional ini kerap ditafsirkan “aman”, tetapi menyembunyikan jurang ketimpangan antarkelompok usia. Untuk kelompok muda, peluang kerja yang layak jauh lebih terbatas.

Kelompok pemuda yang tidak sedang sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) juga masih besar. BPS mencatat Youth NEET Agustus 2024 sebesar 20,31 persen, atau sekitar 9 juta dari 44 juta penduduk usia muda. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan masa muda yang menggantung di ruang tunggu ketidakpastian.

Persoalan lain adalah kualitas kerja. Proporsi pekerja formal memang naik tipis menjadi 42,20 persen pada Agustus 2025, namun mayoritas masih berada di sektor nonformal dengan jam kerja tak ideal dan status kerja rentan.

Banyak anak muda akhirnya masuk ke ekonomi gig karena “yang penting ada pemasukan”, meski praktiknya kerap menghadirkan ketidakpastian pendapatan, minim perlindungan, dan jalur mobilitas kerja yang terbatas.

Paradoks Otonomi Politik

Di tengah tekanan sosial-ekonomi tersebut, satu hal justru menguat: otonomi politik anak muda. Secara demografis, mereka bukan penonton.

Laporan CSIS menunjukkan pemilih usia 15–39 tahun mencakup sekitar 54 persen dari total pemilih dan memiliki perhatian tinggi pada isu kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan, demokrasi, serta pemberantasan korupsi.

Di ruang digital, anak muda mampu membentuk opini, memviralkan isu, bahkan “menghukum” politisi yang abai. Suara mereka lebih berani, cepat, dan sering kali lebih rasional daripada asumsi generasi sebelumnya.

Namun di sinilah paradoksnya. Kendati otonomi politik meningkat, mobilitas sosial tetap berjalan lambat. Ketimpangan memang sedikit membaik, BPS mencatat rasio gini Maret 2025 turun menjadi 0,375, tetapi penurunan tipis tidak identik dengan keadilan struktural.

Yang kerap terjadi justru “kenaikan kelas simbolik”, ketika gaya hidup tampak naik berkat kredit, paylater, atau pinjaman, sementara kondisi ekonomi tetap rapuh akibat minim tabungan, ketiadaan aset, dan kerentanan terhadap guncangan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mengapa Harga Beras...
Mengapa Harga Beras Terus Merangkak Naik?
Soroti Isu Reformasi...
Soroti Isu Reformasi Jilid II, Sekjen Cipayung Plus: Tantangan Saat Ini Berbeda dengan 1998
Refleksi 109 Tahun,...
Refleksi 109 Tahun, Generasi Muda Diminta Telaah Gagasan Prof. Soemitro Djojohadikusumo
5 Pendekatan yang Perlu...
5 Pendekatan yang Perlu Dilakukan Pemerintah untuk Perbaiki Ekonomi
Desain Cetak Biru RAPBN...
Desain Cetak Biru RAPBN 2027, Prabowo Patok Kurs Rupiah Rp16.800–Rp17.500 per Dolar AS
Komentari Situasi Terkini,...
Komentari Situasi Terkini, Anies Baswedan: Berikan Kepastian, Jangan Ketenangan Semu
Potensi Sensus Ekonomi...
Potensi Sensus Ekonomi Melahirkan Ribuan Keputusan
Wakil Kepala BPS RI:...
Wakil Kepala BPS RI: Sensus Ekonomi Akan Mampu Ukur Kontribusi Sektor Pendidikan terhadap Ekonomi DIY
Kebijakan Ekspor Satu...
Kebijakan Ekspor Satu Pintu, Reform Syndicate Sodorkan 5 Rekomendasi Taktis
Rekomendasi
Rusia Klaim Senjata...
Rusia Klaim Senjata Nuklir Jadi Satu-satunya Jaminan pada Perang Global, Ini 3 Alasannya
Logo Koperasi dalam...
Logo Koperasi dalam Iklan Air Mineral Dinilai Bisa Membingungkan Konsumen
RPN dan BPDP Latih Keterampilan...
RPN dan BPDP Latih Keterampilan Panen Sawit Rakyat di Sumsel
Berita Terkini
ASPEK Indonesia Dorong...
ASPEK Indonesia Dorong Reformasi Jaminan Sosial Jilid II
Program MBG Harus Dilanjutkan,...
Program MBG Harus Dilanjutkan, Pengamat: Prabowo Ingin Wujudkan Indonesia Emas 2045
Bareskrim Limpahkan...
Bareskrim Limpahkan Laporan Terhadap Grace Natalie, Ade Armando dan Abu Janda ke Polda Metro Jaya
Periksa Hilman Latief,...
Periksa Hilman Latief, KPK Telusuri Pihak yang Inisiasi Pembagian Kuota Haji Tambahan
Ini Daftar Hakim yang...
Ini Daftar Hakim yang Bakal Mengadili Dokter Tifa dan Roy Suryo
Selesai Diperiksa Kasus...
Selesai Diperiksa Kasus Kuota Haji, Eks Dirjen PHU Hilman Latief: Diminta Keterangan Saja
Infografis
SPMB DKI Jakarta 2026...
SPMB DKI Jakarta 2026 Sediakan 245.980 Kuota, Termasuk Sekolah Swasta Gratis
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved