Survei Puspoll: Mayoritas Publik Menolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD
Jum'at, 09 Januari 2026 - 06:45 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Puspoll, Chamad Hojin menjelaskan hasil survei menunjukkan Pilkada langsung masih dipandang publik sebagai bagian penting dari hak politik warga negara. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Hasil survei nasional Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) menunjukkan bahwa mayoritas publik Indonesia masih menghendaki pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh rakyat. Survei ini digelar di tengah menguatnya kembali wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD
Survei Puspoll mencatat, 80,3 persen responden menyatakan setuju gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana mekanisme yang berlaku saat ini. Dukungan serupa juga terlihat pada tingkat kabupaten/kota, dengan 81,3 persen responden menyatakan setuju bupati dan wali kota dipilih secara langsung.
Baca juga: Kepala Daerah Dipilih DPRD Bakal Menghapus Politik Uang? Siti Zuhro: Bohong
Sebaliknya, wacana penghapusan Pilkada langsung dan pengembalian pemilihan kepala daerah kepada DPRD mendapatkan penolakan luas dari publik. Sebanyak 64,5 persen responden menyatakan tidak setuju, sementara hanya 19,1 persen yang menyatakan setuju.
Penolakan juga muncul terhadap opsi gubernur dipilih langsung oleh pemerintah pusat tanpa melalui pemilihan rakyat. Dalam skema tersebut, 66,2 persen responden menyatakan tidak setuju, dan hanya 17,2 persen yang menyatakan setuju.
Survei Puspoll mencatat, 80,3 persen responden menyatakan setuju gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana mekanisme yang berlaku saat ini. Dukungan serupa juga terlihat pada tingkat kabupaten/kota, dengan 81,3 persen responden menyatakan setuju bupati dan wali kota dipilih secara langsung.
Baca juga: Kepala Daerah Dipilih DPRD Bakal Menghapus Politik Uang? Siti Zuhro: Bohong
Sebaliknya, wacana penghapusan Pilkada langsung dan pengembalian pemilihan kepala daerah kepada DPRD mendapatkan penolakan luas dari publik. Sebanyak 64,5 persen responden menyatakan tidak setuju, sementara hanya 19,1 persen yang menyatakan setuju.
Penolakan juga muncul terhadap opsi gubernur dipilih langsung oleh pemerintah pusat tanpa melalui pemilihan rakyat. Dalam skema tersebut, 66,2 persen responden menyatakan tidak setuju, dan hanya 17,2 persen yang menyatakan setuju.
Lihat Juga :
