BPIP Dorong Koperasi dan UKM sebagai Perwujudan Ekonomi Pancasila

Menurutnya, sistem ekonomi Pancasila belum ada kesepakatan, ini bagian dari perwujudan living ideologi. Sehingga diharapkan ke depan BPIP dan pemerintah menjadi motor penggerak dalam perwujudan sistem ini. "Saya memberikan ilustrasi, koperasi berkembangnya di negara maju, kita negara berkembang masih belum bisa berkembang secara signifikan. Perusahaan-perusahaan besar di Singapura maju melalui bentuk koperasi, itu terjadi karena di Indonesia belum dibina dan dikontrol sebagai mana mestinya," jelasnya.

Sementara itu Sosiolog Universitas Indonesia Imam Budidarmawan Prasodjo mengatakan, perwujudan sistem ekonomi Pancasila harus ada perubahan anggaran yang betul-betul menyentuh masyarakat sesuai dengan konteks komunitasnya yang beragam.
"Seringkali lupa perencanaan terhadap keragaman ini, tetapi mekanisme anggaran diseragamkan sehingga menyulitkan di dalam program-program yang akan dilakukan, apalagi yang program bottom up bukan top down", terangnya.

Jika diterjemahkan dalam Pancasila adalah sila ke 3 dan ke 5, bagaimana mengharapkan persatuan Indonesia diperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Bahwa persatuan Indonesia terancam pada saat keadilan terancam dan ketimpangan melebar. Indonesia membutuhkan pembangunan social capital", ucapnya.

Ia menambahkan program-program ekonomi seharusnya tidak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang dilihat hasil akhirnya tapi justru sangat terkait dengan persatuan Indonesia. "Otonomi daerah tidak boleh diterjemahkan mendorongnya isolasi antar satu daerah dengan yang lain, tetapi harus kerja sama antar 1 daerah dengan daerah lain dari mulai komunitas," ujarnya.