Wacana Pilkada via DPRD Perlu Kajian Substansi Demokrasi, Bukan Sekadar Mekanisme
Sabtu, 03 Januari 2026 - 12:50 WIB
loading...
A
A
A
Di sisi lain, kritik terhadap pilkada tidak langsung juga menguat. Pemilihan langsung dinilai memberikan legitimasi politik yang lebih kuat karena kepala daerah memperoleh mandat langsung dari rakyat. Meski membutuhkan biaya besar dan proses yang kompleks, mekanisme ini dipandang memperkuat akuntabilitas kepala daerah kepada pemilih.
Ilmuwan politik Miriam Budiardjo dalam berbagai karyanya menegaskan demokrasi tidak hanya soal prosedur pemilihan, tetapi juga partisipasi dan kontrol publik. "Dalam kerangka tersebut, pengurangan ruang partisipasi dikhawatirkan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem politik," ujarnya, Sabtu (3/1/2026).
Partai Golkar menyikapi perdebatan ini secara institusional melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 yang dipimpin Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Golkar menilai perlu adanya kajian konstitusional dan rasional terhadap mekanisme pilkada, tanpa menutup mata terhadap kelemahan pilkada langsung maupun risiko politik transaksional dalam mekanisme tidak langsung.
Wakil Bendahara Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Irma Mayang Sari mengungkapkan sikap tersebut mencerminkan pendekatan yang menempatkan substansi demokrasi di atas sekadar pilihan mekanisme.
"Golkar menegaskan setiap perubahan sistem harus ditempuh melalui mekanisme resmi partai dan kerangka konstitusi," ucapnya.
Ilmuwan politik Miriam Budiardjo dalam berbagai karyanya menegaskan demokrasi tidak hanya soal prosedur pemilihan, tetapi juga partisipasi dan kontrol publik. "Dalam kerangka tersebut, pengurangan ruang partisipasi dikhawatirkan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem politik," ujarnya, Sabtu (3/1/2026).
Partai Golkar menyikapi perdebatan ini secara institusional melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 yang dipimpin Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Golkar menilai perlu adanya kajian konstitusional dan rasional terhadap mekanisme pilkada, tanpa menutup mata terhadap kelemahan pilkada langsung maupun risiko politik transaksional dalam mekanisme tidak langsung.
Wakil Bendahara Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Irma Mayang Sari mengungkapkan sikap tersebut mencerminkan pendekatan yang menempatkan substansi demokrasi di atas sekadar pilihan mekanisme.
"Golkar menegaskan setiap perubahan sistem harus ditempuh melalui mekanisme resmi partai dan kerangka konstitusi," ucapnya.
Lihat Juga :
