Mendagri Tito Dinilai Berhasil Memastikan Efisiensi Anggaran Tak Hentikan Pembangunan Daerah
Selasa, 30 Desember 2025 - 20:20 WIB
loading...
A
A
A
Hadi menilai, kinerja Purbaya dalam bidang penerimaan negara masih jauh memuaskan, lantaran kinerja pajak mengalami kontradiksi yang cukup dalam. Realisasi pajak yang turun berdampak pada ketergantungan utang.
"Selain itu, kebijakan agresif Purbaya juga berisiko terhadap nilai tukar: tercatat rupiah mengalami depresiasi yang cukup signifikan terhadap Euro (14,42%) dan dolar Singapura (8,17%) sepanjang 2025," kata Hadi.
Di sektor pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dinilai tampil agresif dalam mewujudkan swasembada beras dan jagung. Target yang semula dirancang dalam empat tahun dipercepat menjadi satu tahun, dengan capaian stok beras nasional stabil di atas 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
Amran juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai upaya melindungi petani, sekaligus mendorong modernisasi pertanian melalui pembangunan 30 titik pabrik pakan bagi peternak kecil dengan total anggaran Rp20 triliun. Namun, kebijakan penyerapan gabah tanpa seleksi mutu yang ketat memunculkan kekhawatiran terkait kualitas stok beras pemerintah.
Pada perkembangannya, kebijakan tersebut memicu dinamika komunikasi publik yang berujung pada langkah hukum berupa gugatan perdata senilai Rp200 miliar terhadap media Tempo, terkait laporan berjudul “Poles-Poles Beras Busuk”.
"Hal ini menjadi catatan negatif Amran dari sisi komunikasi publik dan kebebasan pers. Sikap anti-kritik ini dapat menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi di Kabinet Merah Putih," kata Hadi.
Di tengah kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD), Mendagri Tito Karnavian dinilai memegang peran kunci dalam memastikan efisiensi anggaran tidak menghentikan roda pembangunan di daerah.
Selain itu, Tito juga mengemban tanggung jawab menjaga stabilitas inflasi daerah yang semakin menantang seiring kebijakan efisiensi TKD. Untuk itu, Tito secara rutin memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi guna memantau perkembangan harga dan menjaga daya beli masyarakat agar perekonomian daerah tetap tumbuh secara berkelanjutan.
“Melalui mekanisme tersebut, Mendagri dapat memantau pergerakan harga komoditas pangan di berbagai daerah serta memberikan evaluasi kepada pemerintah daerah yang tingkat inflasinya berada di atas rata-rata nasional. Hingga Oktober 2025, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,86% dan dinilai berada pada level yang aman bagi produsen dan konsumen,” ujar Hadi.
"Selain itu, kebijakan agresif Purbaya juga berisiko terhadap nilai tukar: tercatat rupiah mengalami depresiasi yang cukup signifikan terhadap Euro (14,42%) dan dolar Singapura (8,17%) sepanjang 2025," kata Hadi.
Di sektor pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dinilai tampil agresif dalam mewujudkan swasembada beras dan jagung. Target yang semula dirancang dalam empat tahun dipercepat menjadi satu tahun, dengan capaian stok beras nasional stabil di atas 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
Amran juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai upaya melindungi petani, sekaligus mendorong modernisasi pertanian melalui pembangunan 30 titik pabrik pakan bagi peternak kecil dengan total anggaran Rp20 triliun. Namun, kebijakan penyerapan gabah tanpa seleksi mutu yang ketat memunculkan kekhawatiran terkait kualitas stok beras pemerintah.
Pada perkembangannya, kebijakan tersebut memicu dinamika komunikasi publik yang berujung pada langkah hukum berupa gugatan perdata senilai Rp200 miliar terhadap media Tempo, terkait laporan berjudul “Poles-Poles Beras Busuk”.
"Hal ini menjadi catatan negatif Amran dari sisi komunikasi publik dan kebebasan pers. Sikap anti-kritik ini dapat menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi di Kabinet Merah Putih," kata Hadi.
Di tengah kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD), Mendagri Tito Karnavian dinilai memegang peran kunci dalam memastikan efisiensi anggaran tidak menghentikan roda pembangunan di daerah.
Selain itu, Tito juga mengemban tanggung jawab menjaga stabilitas inflasi daerah yang semakin menantang seiring kebijakan efisiensi TKD. Untuk itu, Tito secara rutin memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi guna memantau perkembangan harga dan menjaga daya beli masyarakat agar perekonomian daerah tetap tumbuh secara berkelanjutan.
“Melalui mekanisme tersebut, Mendagri dapat memantau pergerakan harga komoditas pangan di berbagai daerah serta memberikan evaluasi kepada pemerintah daerah yang tingkat inflasinya berada di atas rata-rata nasional. Hingga Oktober 2025, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,86% dan dinilai berada pada level yang aman bagi produsen dan konsumen,” ujar Hadi.
Lihat Juga :
