Mendagri Tito Dinilai Berhasil Memastikan Efisiensi Anggaran Tak Hentikan Pembangunan Daerah
Selasa, 30 Desember 2025 - 20:20 WIB
loading...
A
A
A
Hadi menilai Tito juga mendorong perubahan pola kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan mengarahkan pemerintah daerah untuk memangkas belanja perjalanan dinas dan mengalihkannya ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, ia menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi birokrasi tanpa menambah beban masyarakat.
Tantangan lain yang dihadapi Tito adalah memastikan program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program 3 Juta Rumah, dapat terlaksana di daerah meskipun dengan keterbatasan anggaran. Dalam hal ini, Mendagri telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk memanfaatkan aset negara yang tidak terpakai sebagai lahan pembangunan serta menghapuskan sejumlah retribusi perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Meski demikian, Hadi mencatat masih terdapat tantangan dalam mendorong peningkatan kemandirian fiskal sebagian pemerintah daerah, sehingga penyesuaian kebijakan TKD memerlukan penguatan koordinasi dan pendampingan lebih lanjut. “Namun, di tengah tekanan transisi kebijakan yang tinggi, kemampuan Mendagri dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan inflasi tetap menjadi catatan positif,” kata Hadi.
Di bidang penegakan hukum, Jaksa Agung ST Burhanuddin dinilai menunjukkan kinerja menonjol melalui pengungkapan berbagai kasus mega korupsi dan upaya penyelamatan aset negara. Kejaksaan Agung mencatat penanganan sejumlah perkara besar, termasuk di sektor sumber daya alam dan industri keuangan.
Teranyar, Kejaksaan Agung melaporkan keberhasilan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp6,6 triliun dari penertiban kawasan hutan dan penanganan perkara korupsi melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Meski demikian, masih terdapat catatan terkait penuntasan buronan kasus besar dan pentingnya harmonisasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terpisah, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja sekaligus Ketua Bidang Eksternal Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) Koordinator Wilayah Sumatera, Yahnu Wiguno Sanyoto, menilai keempat figur kabinet tersebut patut dicatat kinerjanya di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ketat.
Menurut Yahnu, efisiensi merupakan ujian kepemimpinan yang menuntut keberanian melakukan evaluasi program secara jujur, pemangkasan program tumpang tindih, serta perlindungan terhadap program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan komunikasi publik yang lebih terbuka agar tujuan kesejahteraan dapat tercapai secara berkelanjutan.
"Tahun 2025 menunjukkan siapa menteri yang mampu beradaptasi dan siapa yang masih perlu memperbaiki kinerja agar tujuan kesejahteraan benar-benar tercapai," kata Yahnu saat dihubungi, Selasa (30/12/2025)
Tantangan lain yang dihadapi Tito adalah memastikan program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program 3 Juta Rumah, dapat terlaksana di daerah meskipun dengan keterbatasan anggaran. Dalam hal ini, Mendagri telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk memanfaatkan aset negara yang tidak terpakai sebagai lahan pembangunan serta menghapuskan sejumlah retribusi perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Meski demikian, Hadi mencatat masih terdapat tantangan dalam mendorong peningkatan kemandirian fiskal sebagian pemerintah daerah, sehingga penyesuaian kebijakan TKD memerlukan penguatan koordinasi dan pendampingan lebih lanjut. “Namun, di tengah tekanan transisi kebijakan yang tinggi, kemampuan Mendagri dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan inflasi tetap menjadi catatan positif,” kata Hadi.
Di bidang penegakan hukum, Jaksa Agung ST Burhanuddin dinilai menunjukkan kinerja menonjol melalui pengungkapan berbagai kasus mega korupsi dan upaya penyelamatan aset negara. Kejaksaan Agung mencatat penanganan sejumlah perkara besar, termasuk di sektor sumber daya alam dan industri keuangan.
Teranyar, Kejaksaan Agung melaporkan keberhasilan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp6,6 triliun dari penertiban kawasan hutan dan penanganan perkara korupsi melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Meski demikian, masih terdapat catatan terkait penuntasan buronan kasus besar dan pentingnya harmonisasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terpisah, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja sekaligus Ketua Bidang Eksternal Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) Koordinator Wilayah Sumatera, Yahnu Wiguno Sanyoto, menilai keempat figur kabinet tersebut patut dicatat kinerjanya di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ketat.
Menurut Yahnu, efisiensi merupakan ujian kepemimpinan yang menuntut keberanian melakukan evaluasi program secara jujur, pemangkasan program tumpang tindih, serta perlindungan terhadap program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan komunikasi publik yang lebih terbuka agar tujuan kesejahteraan dapat tercapai secara berkelanjutan.
"Tahun 2025 menunjukkan siapa menteri yang mampu beradaptasi dan siapa yang masih perlu memperbaiki kinerja agar tujuan kesejahteraan benar-benar tercapai," kata Yahnu saat dihubungi, Selasa (30/12/2025)
(cip)
Lihat Juga :
