Isu Lingkungan Makin Strategis, Kolaborasi ASEAN dan Kebijakan Nasional Harus Sejalan
Sabtu, 20 Desember 2025 - 19:44 WIB
loading...
A
A
A
“Hingga 8 Desember 2025, penertiban dilaporkan mencapai 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang ditertibkan dari kawasan hutan. Skala penertiban ini menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan bukan sekadar narasi, melainkan langkah operasional yang berdampak pada struktur kepentingan di lapangan,” tegasnya.
Namun, Rasminto mengingatkan penertiban berskala besar kerap diikuti risiko resistensi yang bergerak melalui ruang opini degna misinformasi dan disinformasi publik.
“Setidaknya jika kita pętakan, ada potensi keterlibatan aktor-aktor rente SDA dan kemungkinan munculnya “proxy/amplifier” dengan pola strategi mulai dari disinformasi, viralitas isu, serangan personal, sampai eksploitasi isu pemicu emosi untuk polarisasi yang menyudutkan pemerintah dalam upaya penegakan hukum hingga penanganan bencana alam yang terjadi”, tandasnya.
Rasminto yang juga akademisi ini menekankan penguatan literasi publik dan disiplin komunikasi kebijakan berbasis data agar agenda penegakan hukum tidak diseret ke pertarungan persepsi yang mengaburkan substansi.
“Literasi publik sangat penting, sehingga agenda penegakan hukum tidak diseret ke pertarungan persepsi yang mengaburkan substansi. Namun, kita berharap komunikasi publik nasional dapat menyejukkan suasana di tengah keprihatinan musibah bencana alam Sumatera,” katanya.
Namun, Rasminto mengingatkan penertiban berskala besar kerap diikuti risiko resistensi yang bergerak melalui ruang opini degna misinformasi dan disinformasi publik.
“Setidaknya jika kita pętakan, ada potensi keterlibatan aktor-aktor rente SDA dan kemungkinan munculnya “proxy/amplifier” dengan pola strategi mulai dari disinformasi, viralitas isu, serangan personal, sampai eksploitasi isu pemicu emosi untuk polarisasi yang menyudutkan pemerintah dalam upaya penegakan hukum hingga penanganan bencana alam yang terjadi”, tandasnya.
Rasminto yang juga akademisi ini menekankan penguatan literasi publik dan disiplin komunikasi kebijakan berbasis data agar agenda penegakan hukum tidak diseret ke pertarungan persepsi yang mengaburkan substansi.
“Literasi publik sangat penting, sehingga agenda penegakan hukum tidak diseret ke pertarungan persepsi yang mengaburkan substansi. Namun, kita berharap komunikasi publik nasional dapat menyejukkan suasana di tengah keprihatinan musibah bencana alam Sumatera,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
